KATEKESE UMAT: Hukum dan Keadilan (Daniel Boli Kotan)

Pemikiran Dasar

Para pengamat, baik dalam maupun luar negeri, menyoroti sistem peradilan kita di Indonesia banyak diwarnai ketidakadilan dan korup. Perkara-perkara KKN digelar begitu marak tetapi banyak yang bebas tanpa syarat. Mereka yang diputus menjadi terhukum atau narapidana pun, belum tersentuh dan tetap saja bebas berkeliaran. Begitulah Indonesia, negeri sejuta koruptor kakap namun penjaranya hanya diinapi segelintir maling kelas teri, bahkan diantaranya malah dipaksa nginap di hotel prodeo akibat salah tangkap oleh para penegak hukum. Penegakan hukum yang cenderung tebang pilih bukan semata kabar burung para pengamat hukum atau politisi oposan, tetapi sungguh merupakan sebuah realitas. Orang kebanyakan pun tidak akan mau dan mampu mencari keadilan, karena katanya semuanya ‘UUD’ (ujung-ujungnya duit). Gambaran yang demikiankah yang membuat institusi penelitian asing menempatkan sistem peradilan kita hampir paling buruk di dunia (bdk. Kompas 15 Juli 2002).  Rasanya bukan sistem peradilan kita saja, tetapi rasa keadilan kita banyak terusik. Nampaknya ada yang kebal hukum bagi mereka yang punya koneksi atau uang, tetapi yang kecil kadang tak berdaya.

Sering diklaim (bdk. Alex Seran, Moral  Politik Hukum, 1999) bahwa mafia peradilan yang menghasilkan kolusi dan korupsi di lembaga peradilan adalah akibat tidak cukupnya pendapatan para pelaku profesi hukum. Asumsinya bahwa kolusi dan korupsi di jajaran administrasi hukum mempunyai konotasi ekonomi. Sebenarnya hal ini perlu diwaspadai karena klaim mengenai kecukupan ekonomi itu bersifat relatif. Klaim mengenai perbaikan ekonomi sebagai tolok ukur peningkatan kualitas pelayanan hukum bisa misleading. Hubungan antara penegakan hukum dan kecukupan penghasilan tidak bersifat kausal. Tidak otomatis benar bahwa hakim yang berkecukupan secara ekonomi akan memutuskan perkara secara adil juga. Sama tidak benarnya mengatakan bahwa law firm yang kuat secara ekonomi  akan bekerja serius juga dalam memberikan konsultasi hukum bagi kliennya. Harus disadari bahwa  faktor ekonomi maupun kekuasaan bersifat eksternal terhadap upaya penegakan hukum. Masalah yang substansial tidak terletak pada faktor eksternal, melainkan pada pendidikan mental dan ethos profesi yang akan menentukan kulaitas hakim yang berbudi luhur. Pendidikan yang baik memapankan kemampuan intelek dan penghayatan ethos profesi mematangkan pilihan-pilihan moral yang mandiri  untuk tindakan seorang hakim. Dengan kata lain, fenomena bahwa hakim bisa ‘dibeli’ atau aparat penegakan hukum lainnya mudah disuap, itu bukan karena alasan ekonomi malainkan  karena mental hakum atau aparat  hukum yang kropos, korup. Praktek suap dan sejenisnya merupakan  masalah profesi dan ethos profesi. Untuk mengatasinya diperlukan  keseriusan dalam pelaksanaan pendidikan yang melengkapi para profesional hukum dengan sikap kritis dan ethos yang kuat.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penylenggaraan kekuasaan negara merupakan akibat dari praktek kekuasaan yang tidak didasarkan hukum dan atau menyimpang dari hukum. Oleh karena itu, memprioritaskan reformasi politik dan ekonomi tanpa reformasi hukum, tidak akan banyak mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat. Namun reformasi hukum itu tergantung pada keberfungsian  fundamental negara hukum, yaitu pengakuan terutama dalam praktek terhadap supremasi hukum, kemandirian lembaga peradilan, hak asasi manusia, pemerintahan yang baik karena bertanggung jawab. Reformasi hukum mengandaikan peran legislatif yang lebih menonjol dalam proses legislasi nasional sehingga  produk-produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi rakyat dan relevan dengan dinamika masyarakat internal dan global. Tanpa peranan yang lebih menonjol dari pihak legislatif, cita-cita menjadikan hukum  sebagai panglima  pembangunan tetap jauh dari kenyataan.

Reformasi hukum tidak berhenti pada keluaran produk hukum tetapi sebaliknya  produk hukum harus menjadi masukan bagi penekan hukum karena substansi hukumnya benar dan adil. Ide mengenai reformasi hukum  tidak akan banyak artinya kalau tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang baik dalam jajaran administrasi hukum. Sebab, pada  jajaran administrasi hukum inilah terletak kunci keberhasilan reformasi hukum.

Reformasi hukum dibuat untuk mengakomodasikan secara kongkret pengakuan hak-hak  asasi manusia. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia ini  termasuk jaminan pelaksanaan hak-hak itu. Diandaikan bahwa ada keterbukaan dua arah antara rakyat dan penguasa sehingga  terjadi komunikasi politik yang produktif dan yang menegakkan hak-ahak asisi manusia. Tindakan sepihak seperti membatasi apalagi membungkam akses warga negara  untuk mempersoalkan hak-haknya  mengakibatkan ketidak percayaan rakyat terhadap penyelenggaraan negara dan lambat laun hal itu menjurus pada tindakan-tindakan  kekerasan yang melawan hukum. Reformasi hukum bertujuan memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pemerintahan sehingga pemerintah responsif (accountable) terhadap tuntutan kesejahteraan  seluruh rakyat. Gagasan mengenai pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa secara eksplisit mereflkesikan sistem hukum yang baik, tercermin dalam sistem pengaturan ekonomi dan politik yang tidak memihak segelintir orang. Kalau beranjak dari proposisi bahwa KKN sudah membudaya maka pekejaan rumah untuk anak Bangsa, Pemerintah dan Negara, yaitu harus sesegera mungkin membenahi KKN. Untuk itu dibutuhkan kerja keras tanpa diskriminasi, tanpa pertimbangan “kesungkanan” dan tidak boleh ada alasan kebal hukum (bdk. J.E. Sahetapi, Hukum Abracadabra, 2003)

Bagi umat Kristiani, manipulasi dalam dunia peradilan banyak dipaparkan dalam Alkitab. Lihat saja Yusuf yang dijebloskan ke dalam penjara, bukan karena ia bersalah, tetapi justru karena ia tidak ingin berbuat sina. (Padahal kalau ia melayani istri tuannya, mungkin tidak ada yang tahu). Alkitab pun banyak berbicara keras tentang ketidakadilan hukum seperti Yesaya (10:1-2): “Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil. Dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman, untuk menghalang-halangi orang orang lemah mendapat keadilan”. Sementara Mika (6:8) berkata: “Apakah yang dituntut Tuhan dari padamu, selain berlaku adil mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati dihadapan Allah”.

Yesus sendiri pada akhir hidup-Nya mengalami tragedi dalam pengadilan Pilatus. Pengadilan itu diwarnai oleh nuansa ketidakadilan yang kasat mata. Pengadilan itu nampak sebagai sebuah pengadilan yang dipaksakan oleh para penguasa agama dan politik pada waktu itu. Pilatus sendiri sebagai penguasa Romawi yang ditempatkan di Palestina pada waktu itu punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Namun ia sendiri ragu-ragu bahkan takut untuk menjatuhkan hukuman itu pada Yesus. Pilatus tahu persis bahwa Yesus sama sekali tidak bersalah. Ia menegaskan, “Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada-Nya.”(Yoh 18:38b). Di lain pihak ia juga tidak berani memberikan “grasi” untuk mencabut hukuman mati karena tekanan orang banyak dan takut kehilangan jabatan seperti yang diteriakan orang Yahudi, “Jikalau engkau membebaskan Dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar.” (Yoh.19:12). Proses penghakiman Pilatus terhadap diri Yesus terasa sangat janggal sebagaimana dikisahkan para penginjil. Yesus sebagai terpidana mati bahkan sementara menjalani eksekusi berhadapan dengan sang hakim, Pilatus, para penuntut, para tokoh agama dan para saksi dusta, masa rakyat yang sudah diatur sebelumnya. Meski demikian Yesus sebagai terhukum tetap tenang karena Ia tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi bahwa semua itu merupakan rekayasa para elite itu. Namun justru para penuntut dan hakimnya merasa cemas dan takut dengan proses pengadilan yang tidak wajar itu. Mereka berteriak-teriak untuk memastikan bahwa hukuman harus segera dijalankan. Sepertinya mereka dengan penuh nafsu ingin segera melenyapkan Yesus, sehingga persoalan yang direkayasa sendiri dalam masyarakat menjadi beres dan mereka tidak diusik lagi oleh suara hati mereka sendiri berkaitan dengan teguran-teguran Yesus.

         Gbr. Yesus diadili Pilatus. Tidak ditemukan kesalahan tetapi menyerahkan  Yesus untuk dihukum karena             diintimidasi para imam besar Bait Allah, kaum saduki dan farisi serta para elit Romawi serta raja boneka             Yahudi. 

Hipotesa bahwa dalam dunia politik, tidak dikenal teman atau musuh abadi dan yang ada hanyalah kepentingan pribadi atau golongan dapat ditemukan dalam pengadilan Yesus. Sangat gamblang hal ini dipertontonkan para pemimpin agama; imam-imam Kepala dan orang Farisi yang sebenarnya anti terhadap penjajahan Romawi malah begitu kompak dengan pemerintah kolonial itu untuk menyingkirkan Yesus. Orang dengan pikiran sederhanapun dapat menangkap bahwa ada persekongkolan antara elit agama dan  elit pemerintah yang melemparkan tuduhan palsu dalam persidangan yang penuh rekayasa. Dibalik kerukunan semu antara pemerintah Romawi dan pemuka agama Yahudi itu sebenarnya mereka memiliki agenda kepentingan masing-masing. Tokoh agama ingin membinasakan Yesus dengan tuduhan  “penghujatan”, (penghinaan agama) sementara penguasa kolonial Romawi mendapat peluang besar menyingkirkan tokoh yang dianggap memiliki potensi menjadi seorang revolusioner, reformator. Apapun alasan, substansi dari gerakan bersama kedua kutub yang berbeda kepentingan ini adalah rasa iri hati, marah, bahkan takut. Iri hati karena Yesus lebih populer, dicintai rakyat dan banyak sekali pengikutnya. Marah karena Yesus tidak segan-segan mengungkapkan kemunafikan dan sikap hipokrit mereka. Dan takut jangan-jangan mereka akan tersingkir dari jabatan mereka yang sudah mapan dan digantikan oleh aliran baru yang dibawa oleh Yesus yang memihak kepada rakyat jelata. Yesus mereformasi hukum yang baru antara manusia dengan Tuhan berdasarkan pada kebenaran, kejujuran, kemurnian hati, dan kasih yang setia, seperti diringkaskan dalam Sabda Bahagia (bdk. Mat.5:1-12).

Dalam kegiatan katekese ini umat menyadari dan memahami bahwa ketidakadilan dalam dunia peradilan di negeri kita sering terjadi bahkan menjadi masalah yang dianggap biasa-biasa saja karena itu perlu diperjuangkan  bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya siapa saja yang berkehendak baik. Sebagai umat kristiani kita meneladani Tuhan Yesus yang datang, demi keadilan Allah, menderita, bahkan disalib. Kristus rela mengorbankan diri-Nya demi keadilan Allah. Pengurbanan-Nya adalah wujud kasih yang teramat besar bagi dunia ini, bagi siapa saja yang percaya. Ia menyatakan keadilan-Nya dan kasih setia-Nya secara konsisten.

Tujuan Pertemuan Katekese ini:

Setelah mengikuti kegiatan katekese ini umat sadar dan paham bahwa untuk bersikap adil,  kita hendaknya meneladani Yesus Kristus, Sang Juru selamat  dan siap menegakkan keadilan berdasarkan hukum kasih yang menjadi sumber dari segala hukum dalam kehidupan manusia.

 Kegiatan Pembuka

Pertemuan diawali dengan salam pembukaan, ungkapan tobat dan penjelasan mengenai tema KU  “Hukum dan Keadilan” yang akan didalami bersama pada pertemuan ini.  

Langkah Pertama: Menyadari Peristiwa Hidup dalam Masyarakat

Pemandu Katekese mengajak para peserta katekese untuk menggali pengalaman hidup manusiawi  tentang situasi dunia peradilan (penegakan hukum) di negeri kita.  Peserta Katekese diajak untuk membaca dan menyimak artikel  berikut ini!

Hukum yang  Abracadabra

                The important thing is not thinking correctly, but acting rightly
                                (David-K.Clark-&-Norman-L.Geisler)

Pada permulaan tahun 1980, pada waktu itu saya mulai  mengamati bahwa sejak tahun 1966 secara bertahap dan seperti sudah terstruktur, keadaan penegakan hukum mulai amburadul. Etika hukum mulai luntur dan profesionalisme hukum mulai ditanggalkan dan ditanggalkan. Selain pelanggaran hukum yang bertalian dengan Hak Asasi Manusia (HAM) pada permulaan Orde Baru sangat menonjol, menakutkan, dan menggelisahkan, kendati semua itu dengan menggunakan kibaran bendera Pancasila. Lama kelamaan terasa seperti tidak ada “legal ethics” atau “professional ethics”. Untuk singkatnya, dalam kapasitas sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada waktu itu (1979 – 1985), saya mulai memperkenalkan dalam kurikulum di Fakultas Hukum Unair “professional ethics”. Saya sadar betul bahwa dengan mata kuliah ini para mahasiswa tidak mungkin serta merta disulap menjadi malaikat. Bertahun-tahun sebelumnya watak dan perilaku mereka telah terbentuk, namun dengan mengintrodusir “legal ethics” diharapkan hati nurani mereka akan tergugah. Setidak-tidaknya diharapkan agar para calon sarjana hukum ini bila lulus dari fakultas hukum, setidak-tidaknya dapat membedakan yang haram dari yang halal, harus dapat menghindari konflik kepentingan dan selalu mengusahakan agar berpihak kepada yang benar, yang adil, karena takut akan Tuhan. Mereka diharapkan akan melihat bahwa ikan yang sedang membusuk itu, bau busuknya tidak di ekornya ikan yang busuk itu, tetapi justru di kepala ikan yang busuk. Eufemisme ikan yang busuk sering saya gunakan di zamannya Soeharto untuk menghindari kemurkaan aparatnya yang kejam itu. Dengan melengkapi “legal and professional ethics” diharapkan agar akronim S.H. alias Sarjana Hukum akan menjadi Sarjana HALAL dan bukan Sarjana HARAM. Akronim saya ini dipicu oleh kritik tajam dari Mochtar Lubis, wartawan yang terkenal, dengan mengakronimkan S.H. menjadi “stomme hond” alias anjing yang bodoh, dan S.E. (Sarjana Ekonomi) menjadi “stomme eend” alias bebek yang bodoh. Sayang, setelah saya berhenti jadi dekan, matakuliah yang saya asuh itu, dihapuskan begitu saja dari kurikulum fakultas. Itulah Indonesia dengan cara yang demikian.Apa arti semua itu. Ibarat ikan yang busuk, ikan yang busuk itu bau busuknya tidak di ekor ikan yang busuk itu, tetapi justru di kepalanya ikan yang busuk itu. Itulah hukum dengan segala ramifikasinya, terutama di bidang penegakan hukum di Indonesia, termasuk di arena penegakan keadilan di peradilan. Lalu di manakah kode etik bagi para pengacara/advokat. Masalahnya bukan lagi “the song” tetapi “the singer”. Praktis semua seperti sudah tercemar; seolah-olah tidak ada lagi yang bermoral, dan kalau ada, cuma perkecualian yang sedikit/kecil.Eufemisme ungkapan ikan busuk dimaksudkan untuk menghindari guilotin tangan-tangan yang berkuasa pada masa rezim Soeharto. Sayang, tokoh-tokoh sarjana hukum yang bergerak di bidang penegakan hukum yang bukan di pengadilan atau di kejaksaan, seperti tidak dapat membaca tanda-tanda zaman, berkelahi, bukan saja secara “figuratif” tetapi juga secara “preman” dalam merebutkan posisi, entah dengan motivasi apa. Pendekar-pendekar hukum seperti Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, bahkan juga Ketua Mahkamah Agung, dengan perkecualian seperti Moedjono almarhum, beberapa di antaranya “gooit roet in het eten”, alias menabur arang atau kotoran di dalam makanan, yang bila dilihat kembali pada masa itu, sesungguhnya menjalankan “politik hukum”-nya Soeharto. Suatu politik hukum “divide et impera”. Mengherankan, institusi berkekuasaan telanjang ikut membereskan dalam arti mengacaukan jalan penegakan hukum. Kata orang Belanda : “Het gaat niet meer om het spel, maar om de knikkers”; jadi bukan lagi permainannya, tetapi kelerengnya. KKN mulai memegang peranan yang penting. Tidak ada lagi dan tidak perlu kode etik hukum; tidak ada lagi profesionalisme hukum; yang ada siapa memakan siapa. Kultur malu atau kultur merasa bersalah secara halus dan terselubung dihancurkan. Ungkapan-ungkapan subkultur Jawa dipraktekkan secara keliru, antara lain, “mikul dhuwur mendem jero”.

Setelah Reformasi, semua simpul seperti terbuka begitu saja tanpa proses, tanpa arah, dan tanpa kendali. Semua ikut berbicara tanpa terkecuali, terutama para pahlawan bakiak yang paling bersemangat. Ukuran kebenaran, kejujuran, keadilan, moral dan etika serta objektivitas dan transparansi menjadi serba relatif dan kacau ibarat berdebat dengan rambu-rambu postmodernisme. Orang seperti tidak memiliki rasa malu lagi kalau berbohong, juga dalam proses di pengadilan. Ungkapan dan makna dari Shakespear di-“Umwertungkan aller Werte”, jadi “Let us kill all the lawyers”. Para politisi idem ditto.

 

Hak  Asasi Manusia menjadi semacam “hall mark” untuk apa saja dan untuk siapa saja. Memfitnah, membunuh, membakar juga rumah-rumah ibadah, merekayasa agama, semua bisa dan semua diperkenankan demi “Hak Asasi Manusia”. Bahkan “presumption of innocence” yang bertumpu pada “adversary system” dijungkirbalikkan. Indonesia bahkan memiliki tidak hanya satu “panglima” tentara melainkan dua. Reformasi menjadi kebablasan dan untuk itu kata orang Belanda “om een hond to slaan vind men licht een stok”. Itu berarti mudah saja mencelakakan seseorang. Yang penting anda mempunyai “kekuatan” yang dapat digunakan. Orang-orang yang berambisi menjadi ambisius karena tidak memiliki lagi rasa malu, dan rela mengorbankan moral, etika, dan kalau memungkinkan HAM. Bahasa yang digunakan “abracadabra”. Pemimpin-pemimpin di republik ini ibarat republik “banana” dan memutarbalikkan kebenaran, moral, apalagi keadilan dan sejumlah kata-kata berhikmah, cukup dengan ungkapan “praduga tak bersalah”. Dan mengherankan sekali, para advokat / pengacara “schreeuwen om het hards mee” alias ikut berteriak dengan lantang. Sungguh mengenaskan, mengecewakan, dan memprihatinkan. Seperti sedang dipersiapkan semacam kuda Troya. Tidak ada lagi keberanian, setuju atau tidak, ibarat teriakan Bung Karno : “Ini dadaku, mana dadamu!” Ah, itu ‘kan Bung Karno, mungkin ada yang jawab secara mencibirkan. KKN yang tadinya seperti (bunga) putri malu, yang hanya dipraktekkan di kalangan tertentu dan oleh orang-orang atau para pejabat tertentu secara terselubung atau di bawah meja, kini ibarat “ketek” ke luar dari tangan baju (de aap komt uit de mouw); semua bermain secara terbuka di atas meja oleh siapa saja di mana saja, asal memiliki wewenang. Tentu ada saling membantu dan saling melindungi. Dan pemimpin-pemimpin bangsa ini seperti terperangkap dalam ucapan mereka sendiri. Korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi “hall mark” bagi siapa saja dan untuk siapa saja. Tiba-tiba KKN ini merajalela, juga melalui undang-undang otonomisasi, dan seolah-olah KKN bukan lagi menjadi milik eksklusif Jakarta. Kode etik yang memang belum tersusun dalam artian pengertian bersama secara berkesamaan cuma sekedar wacana. KKN dan HAM seperti tidak bisa dikendalikan. Reformasi hanya sekedar wacana dan slogan yang kosong. Etika hukum atau etika profesi kalau dikatakan ada menjadi amburadul. Kode etik kalaupun ada menjadi bahasa abracadabra.

Para pengacara/advokat berfungsi menjadi “wiens brood men eet, diens woord men spreekt” (Belanda) atau “he who pays the piper calls the tune” (Inggeris). Orang seolah-olah tidak bisa membedakan kejahatan dari kebenaran. Heran, kemunafikan dianggap sikap yang bermoral. Tidak ada rasa takut terhadap Tuhan, kendatipun ritualisasi agama dijalankan dengan transparan dan tekun. KKN yang seharusnya cuma di kalangan manusia, seolah-olah hendak ditransformasikan juga terhadap Tuhan Allah, seolah-olah Tuhan Allah dapat disuap. Semua seperti serba kacau, tidak saja di bidang yudikatif – semua orang sudah tahu, juga di bidang eksekutif – itupun sudah basi dan kini juga seperti di legislatif, yang kini mulai disindir dan dicemohi. Lalu mau apa lagi !Tidak lagi jelas siapa Dr. Jekyll dan siapa Mr. Hyde. Hukum yang diolah oleh Senayan oleh berbagai koki dengan resepnya sendiri-sendiri seperti mau ikut bertanding dalam proses pencemaran. Sekedar contoh saja dari masa Habibie, yaitu yang bertalian dengan Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kini sudah diamandemen itu karena ternyata tidak memiliki “anus” hukum. Padahal undang-undang tersebut dibidani oleh para pakar hukum yang kini acapkali ikut berwacana tanpa merasa ada beban masa lalu.

Sudah begitu parahkah keadaan hukum kita? Apakah kode etik dan bagaimana dengan “legal ethics” serta “professional ethics” kita. Jawaban untuk itu sebetulnya tidak perlu dikemukakan di sini sebab fakta secara “notoir feit” telah berbicara untuk dirinya sendiri. Secara jujur dan transparan, keadaan penegakan hukum kita di segala bidang dan aras kehidupan berbangsa dan bernegara ibarat penyakit kanker ganas stadium 111. Keadaan ini bagaikan “mutatis mutandis” “Na mij de zonvloed” dari Lodewijk XVI. Ataukah ini berarti “ceteris paribus” ”Na mij de revolutie”. Tidak ada tampak keprihatinan dan empati, juga dari pakar hukum dan para pemimpin Bangsa dan Negara. Apakah setiap pemimpin dari segala bidang dan aras hendak mencuci tangan seperti Pontius Pilatus?

Diagnosa boleh saja dibuat, tetapi apakah ada terapi untuk penyakit KKN yang sudah parah dan serba kebablasan ini ? Kalau sebahagian besar dari aparat Orde Baru masih berkuasa dan kekuatan-kekuatan yang masih memiliki kekuasaan telanjang juga dari Orde Baru ikut pula bermain, sedangkan Senayan yang memiliki tugas dan wewenang serta mandat pengambilan alih tugas perundang-undangan dari eksekutif ikut pula bermain kuda kepang, maka sesungguhnya kini dibutuhkan tangan-tangan yang tegas dalam arti “zachte heelmeesters maken stinkende wonden”; luka yang sudah borok jika tidak dibersihkan dengan tegas akan makin bertambah borok dan busuk.Ibarat lingkaran setan, keadaan KKN dan hukum yang serba amburadul dengan bahasa abracadabra, maka tidak ada pilihan lain kecuali menerobos lingkaran-lingkaran setan itu dan menghabisi setae-setae itu. Dua lingkaran setan dari sekian lingkaran setan yang ada harus ditemukan berdasarkan “notoir feit”. Setannya diduga ada di Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Setannya tentu harus ditindak dan wadahnya dibersihkan. Dari dua tempat yang dianggap jahanam ini karena ada setannya harus dimulai dan untuk itu kata Winston Churchill : “This is not the beginning, this is not the end, this is just the beginning of the beginning”. KPKPN dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus bertindak tanpa tedeng aling-aling, tanpa diskriminasi.

The Founding Father kita, Mohammad Hatta, mungkin tanpa merujuk kepada makna yang sesungguhnya dari apa artinya budaya, mengatakan bahwa korupsi sudah “membudaya”. Itu berarti suatu pekerjaan maha berat bagaimana meluruskan dan membersihkan kembali budaya yang sudah sangat kotor dengan korupsi itu. Itu pekerjaan yang maha berat dan bergenerasi dan karena itu membasmi korupsi bukanlah semata-mata suatu pekerjaan legalistik belaka. Yang justru mengherankan makin anak bangsa ini melibatkan diri dalam penghayatan agama, entah secara seremonial atau tidak, ternyata KKN makin menjadi jadi.Budaya Indonesia tidaklah begitu jelas apakah akan dikualifikasi dalam “guilt culture” atau “shame culture”. Dalam analisis sementara budaya anak bangsa ini tidak termasuk dalam salah satu prototipe tersebut. Yang transparan ternyata anak bangsa ini secara holistik dan kalau boleh digeneralisasi, tidak memiliki rasa malu lagi kendatipun berlumuran KKN. Atau dengan perkataan lain, orang Indonesia seperti memiliki semuanya, kecuali satu : rasa malu. Que sera-sera!

Kesimpulan sementara. Kalau beranjak dari proposisi bahwa KKN sudah membudaya maka pekejaan rumah untuk anak Bangsa, Pemerintah dan Negara, yaitu harus sesegera mungkin membenahi KKN. Untuk itu dibutuhkan kerja keras tanpa diskriminasi, tanpa pertimbangan “kesungkanan” dan tidak boleh ada alasan kebal hukum. Untuk itu berlaku slogan hukum bahwa “no one is above the law, even the President”. Kalau menyangkut budaya dan dirujuk pada bidang pendidikan, maka dibutuhkan waktu lebih kurang sembilan tahun setelah sekolah dasar dan dari segi perspektif hukum dibutuhkan waktu lebih kurang satu generasi. Tidak apa. Yang terpenting dan terutama yaitu : mari kita mulai bersama dalam kebersamaan. Lupakan segala perbedaan, kesampingkan segala diskriminasi, bulatkan tekad, dan hanya ada satu visi dan misi: berantas KKN.

Sementara itu dua lingkaran setan di Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung perlu diterobosi dan dibersihkan. Pihak eksekutif dalam hal ini tidak perlu ragu-ragu dan untuk itu mutlak dukungan secara yuridik oleh pihak legislatif. Intervensi hukum seperti itu pernah dilakukan di luar negeri dan tidak perlu ada alasan pemaaf terhadap intervensi hukum dan HAM. Seperti telah dijelaskan di depan: “zachte heehneesters maken stinkende wonden”. Kini tidak ada lagi pilihan, kecuali legislatif harus membereskan amburadulnya komunitas pengacara/advokat dan dengan segera memberesnya kode etik dan bila perlu semua pengacara/advokat harus melalui “fit and proper test”. Pasti akan ada protes yang menggebu-gebu, tetapi hendaknya berpendirian bahwa “de beste stuurlui staan wal”. Hanya yang pandai berkoar-koar dan tidak bersih akan selalu bikin ribut.

Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memakai tangan-tangan aparat pajak untuk memeriksa keberesan finansial bukan saja dari para pengacara/advokat, tetapi semua pejabat dan penyelenggara negara. Bila perlu legislatif harus mendukung hal itu dengan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Besi yang akan dibentuk harus segera dibentuk ketika ia masih panas. Semua institusi, tanpa kecuali, juga yang legislatif harus diteliti di bawah mikroskop Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak ada yang kebal hukum, tidak ada yang lain dahulu baru saya, terutama mereka yang berselingkuh secara diskriminatif dengan upaya hukum.

(J.E. Sahetapy.  sumber: www.komisihukum.go.id/ 15 Desember 2003)

  • Setelah membaca dan menyimak artikel, pemandu mengajak peserta katekese untuk mendalaminya dengan beberapa pertanyaan, misalnya:
  1. Apa pesan dan kesan Anda terhadap artikel di atas?
  2. Bagaimana caranya (menurut penulis opini) agar sistem hukum dan peradilan di Indonesia dapat dijalankan secara baik dan benar?
  3. Upaya apa saja yang perlu dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dalam membenahi sistem hukum di Indonesia?
  4. Bagaimana upaya Anda sendiri dalam memperbaiki sistem hukum di Tanah Air?
  5. Bagaimana upaya Anda untuk membangun sikap kritis masyarakat dalam menghadapi sistem hukum dan peradilan yang kacau itu.             Pemandu memberikan penjelasan/Peneguhan (dapat dibuat bersama-sama setelah proses sharing dan diskusi)
  • Di Indonesia perkara-perkara KKN digelar begitu marak tetapi banyak koruptor yang bebas tanpa syarat. Mereka yang diputus terhukum pun, belum tersentuh dan tetap saja bebas berkeliaran.
  • Institusi penelitian asing menempatkan sistem peradilan di Indonesia sebagai yang paling buruk di dunia.
  • Bukan hanya sistem peradilan kita saja, tetapi rasa keadilan kita banyak terusik. Ada yang kebal hukum, terutama mereka yang punya koneksi atau uang, tetapi yang kecil sungguh tak berdaya.
  • Etika hukum mulai luntur dan profesionalisme hukum mulai ditanggalkan dan ditanggalkan.
  • Selain pelanggaran hukum yang bertalian dengan Hak Asasi Manusia (HAM) pada permulaan Orde Baru sangat menonjol, menakutkan, dan menggelisahkan, kendati semua itu dengan menggunakan kibaran bendera Pancasila.
  • Dengan mengintrodusir “legal ethics” diharapkan hati nurani para calon penegak hukum akan tergugah. Mereka dapat membedakan yang haram dari yang halal, harus dapat menghindari konflik kepentingan dan selalu mengusahakan agar berpihak kepada yang benar, yang adil, karena takut akan Tuhan.
  • Pendidikan yang baik memapankan kemampuan intelek dan penghayatan ethos profesi mematangkan pilihan-pilihan moral yang mandiri untuk tindakan seorang hakim.
  • Fenomena hakim bisa ‘dibeli’ atau aparat penegakan hukum lainnya mudah disuap, bukan karena alasan ekonomi semata malainkan  karena mental hakum atau apara  hukum yang kropos, korup.
  • Praktek suap dan sejenisnya merupakan masalah profesi dan ethos profesi. Untuk mengatasinya diperlukan  keseriusan dalam pelaksanaan pendidikan yang melengkapi para profesional hukum dengan sikap kritis dan ethos yang kuat.
  • Reformasi hukum tidak berhenti pada keluaran produk hukum tetapi sebaliknya produk hukum harus menjadi masukan bagi penekan hukum karena substansi hukumnya benar dan adil.
  • Reformasi hukum tidak akan banyak artinya kalau tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang baik dalam jajaran administrasi hukum. Sebab, pada  jajaran administrasi hukum inilah terletak kunci keberhasilan reformasi hukum.

 Langkah Kedua:  Mendengar Pesan Kitab Suci.

  • Peserta katekese diajak untuk membaca, menyimak bacaan Kitab Suci: Mateus 27: 1 – 26 (dapat diganti dengan teks Injil lain yang sesuai, atau bila memungkinkan diputar film “the Passion”  atau film sejenis lainnya)

 YESUS DIHUKUM MATI

Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawa-Nya dan menyerahkan-Nya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas, yang menyerahkan Dia, melihat, bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang tiga puluh perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata: “Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah.” Tetapi jawab mereka: “Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri!” Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam Bait Suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata: “Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah.”

Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut Tanah Tukang Periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut Tanah Darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yeremia: “Mereka menerima tiga puluh uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku.”

Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepada-Nya: “Engkaukah raja orang Yahudi?” Jawab Yesus: “Engkau sendiri mengatakannya.”

Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap Dia, Ia tidak memberi jawab apa pun.

Maka kata Pilatus kepada-Nya: “Tidakkah Engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap Engkau?” Tetapi Ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas.

Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka: “Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus, yang disebut Kristus?”

Ia memang mengetahui, bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki.

Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, isterinya mengirim pesan kepadanya: “Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena Dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam.”

Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka: “Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?” Kata mereka: “Barabas.”

Kata Pilatus kepada mereka: “Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus, yang disebut Kristus?” Mereka semua berseru: “Ia harus disalibkan!” Katanya: “Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukan-Nya?” Namun mereka makin keras berteriak: “Ia harus disalibkan!”

Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata: “Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini; itu urusan kamu sendiri!” Dan seluruh rakyat itu menjawab: “Biarlah darah-Nya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami!” Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan.

  • Setelah membaca dan menyimak teks Kitab Suci, peserta diajak untuk mendalaminya dengan beberapa pertanyaan, misanya:
  1.  Apa pesan dan kesan Anda tentang kisah pengadilan Yesus oleh Pilatus?
  2. Apa saja tuduhan mereka terhadap Yesus?
  3. Apa alasan yang paling mendasar dari tuduhan para pemuka agama dan hukuman yang dijatuhkan penguasa Romawi?
  4. Bagaimana sikap Pilatus sendiri?
  5. Adakah pengadilan seperti yang dialami Yesus dapat Anda temukan dalam hidup sekitar kita?                                                                    Pemandu memberikan catatan-catatan penjelasan tentang pesan Kitab Suci setelah peserta Katekese mendalaminya dengan sharing pengalaman iman dalam hidupnya sehari-hari.
  • Yesus pada akhir hidup-Nya mengalami tragedi dalam pengadilan Pilatus. Pengadilan itu diwarnai oleh nuansa ketidakadilan.
  • Pengadilan itu nampak sebagai sebuah pengadilan yang dipaksakan oleh para penguasa agama dan politik pada waktu itu.
  • Pilatus sendiri sebagai penguasa Romawi yang ditempatkan di Palestina pada waktu itu punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman.
  • Pilatus ragu-ragu bahkan takut untuk menjatuhkan hukuman mati pada Yesus karena ia tahu bahwa Yesus sama sekali tidak bersalah.
  • Tokoh agama ingin membinasakan Yesus dengan tuduhan “penghujatan”, (penghinaan agama) sementara penguasa kolonial Romawi mendapat peluang besar menyingkirkan tokoh yang dianggap memiliki potensi menjadi seorang revolusioner, reformator yang dapat menggoyahkan bahkan merobohkan status quo yang mereka pertahankan.
  • Apapun alasan, substansi dari gerakan bersama kedua kutub (elit agama dan politik) yang berbeda kepentingan ini adalah rasa iri hati, marah, bahkan takut.
  • Mereka iri hati karena Yesus lebih populer, dicintai rakyat dan banyak sekali pengikutnya.
  • Mereka marah karena Yesus tidak segan-segan mengungkapkan kemunafikan dan sikap hipokrit mereka.
  • Mereka takut jangan-jangan mereka akan tersingkir dari jabatan mereka yang sudah mapan dan digantikan oleh aliran baru yang dibawa oleh Yesus yang memihak rakyat jelata.
  • Yesus yang terkenal berani dan kritis berjuang mereformasi hukum yang baru antara manusia dengan Tuhan berdasarkan pada kebenaran, kejujuran, kemurnian hati, dan kasih yang setia, seperti diringkaskan dalam Sabda Bahagia (bdk.Mat.5:1-12).
  • Sebagaimana Yesus yang menjadi korban ketidakadilan, di Indonesia, praktik serupa menjadi hal yang biasa. Banyak orang yang menjadi korban ketidakadilan mulai dari proses penyusunan perundang-undangan hingga penerapannya. Sikap diskriminasi hukum dijalankan secara terang-terangan, tanpa rasa malu demi kepentingan pribadi.

 Langkah Ketiga:  Merencanakan Aksi Nyata

Peserta diajak untuk merencanakan aksi nyata dalam hidupnya baik secara pribadi maupun secara komunitas. Misalnya mengkritisi sistem pengadilan yang sarat KKN, dengan melaporkan ke KPK oknum-oknum aparat hukum yang terindikasi korup, menulis opini di media massa, mendorong Gereja untuk melakukan pembinaan terus menerus tentang etika profesi bagi para awam Katolik yang berkarya dalam bidang hukum dan peradilan, terlibat aktif dalam kelompok-kelompok organisasi masyarakat yang memperjuangkan HAM, dll.

Langkah Keempat: Kesimpulan

Pemandu mengajak peserta katekese untuk  membuat kesimpulan dengan menekankan beberapa point penting dalam setiap langkah proses.

Penutup

Pemandu mengajak peserta untuk menyampaikan doa spontan kemudian disimpulkan dengan doa Bapa Kami kemudian diakhiri dengan berkat perutusan.  

******

 

Daftar Referensi

Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan Pengantar dan Catatan, Arnoldus, Ende, 1986

Kompas 15 Juli 2002, Terburuk Sistem Peradilan di Indonesia

Sahetapy, J.E, Hukum Abracadabra, dalam www.komisihukum.go.id/ 15 Desember 2003)

Seran Alexander, Moral Politik Hukum, Obor, Jakarta, 1999

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *