WARTA KOTA, PALMERAH – Federasi Serikat Guru Indonesia menemukan lima persoalan utama dalam pelaksanaan Kurikulum 2013. Persoalan-persoalan itu ialah pendistribusian buku, penggunaan dana bantuan operasional sekolah, isi buku, percetakan, dan pelatihan guru. Temuan itu merupakan hasil kajian sejak 14 Juli hingga 8 September 2014 di 142 sekolah di 21 provinsi dan 46 kabupaten/kota. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengungkapkan, keluhan utama para guru ialah terlambatnya distribusi buku. ”Di jenjang SD, rata-rata sekolah baru menerima buku tematik 1. Sementara di level SMA mayoritas buku wajib Sejarah untuk kelas X belum tiba di sekolah. Untuk level SMK, sebagian besar buku wajib jurusan belum diterima,” ungkap Retno dalam temu media terkait implementasi Kurikulum 2013 yang diadakan FSGI, Rabu (10/9). Sekolah terpaksa mengorbankan kegiatan siswa karena hampir 80 persen dana dialokasikan untuk pembayaran buku. Di sekolah swasta, bahkan dana bantuan operasional sekolah kurang sehingga sekolah meminta siswa membeli buku di toko buku.
FSGI juga mengkritik isi buku pelajaran yang bermasalah. Materi pelajaran dianggap tidak menyajikan pengetahuan secara bertahap. Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas X, Retno mencontohkan, dalam bab pertama, siswa disuguhkan tema pelanggaran hak asasi manusia berat dan pengadilannya. ”Seharusnya materi pelajaran bertahap dari yang mudah, lalu ke pembahasan sulit,” tuturnya.
Sejumlah percetakan yang terlibat pengadaan buku juga tidak bertanggung jawab. Ada percetakan yang mengundurkan diri sehingga beberapa daerah di Sumatera Barat, seperti Kabupaten Pasaman, Kota Padang, dan Kabupaten Pesisir Selatan, belum menerima buku.
Pelatihan guru juga belum merata. Bahkan, menurut Retno, sejumlah instruktur nasional dalam pelatihan tidak kompeten. Akibatnya, instruktur itu hanya memberikan materi pelatihan dalam format soft copy. Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta Heru Purnomo mengatakan, permasalahan itu merugikan siswa. Pelatihan yang tak efektif juga membingungkan guru.
Pengamat pendidikan, Doni Koesoema, mengatakan, pergantian kurikulum mestinya bertahap. Sekolah yang belum siap jangan ”dipaksa” melaksanakannya. Dia menyarankan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menghentikan sementara Kurikulum 2013.
Lebih baik pemerintah menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dipahami oleh guru dan bukunya tersedia. ”Jika (Kurikulum 2013) dianggap ideal, pemerintah sebaiknya mengevaluasi dulu serta mengkaji ulang konsep dan sistem,” ujar Doni. (A07)
(Warta Kota, Kamis, 11 September 2014 19:23 WIB)
