UCAN Indonesia

Subscribe to UCAN Indonesia feed UCAN Indonesia
Sebuah layanan dari UCA News
Updated: 35 min 11 sec ago

Kardinal Maeda Pimpin Peringatan Rekonstruksi Katedral Manila ke-60

Mon, 10/12/2018 - 17:52

Seorang uskup ternama di Jepang, Kardinal Thomas Aquinas Manyo Maeda, memimpin peringatan ke-60 rekonstruksi Katedral Manila akhir pekan lalu. Katedral Manila pernah dihancurkan oleh pasukan Jepang dan Amerika saat Perang Dunia II.

Kardinal Maeda mewakili Paus Fransiskus pada peringatan yang digelar Sabtu (8/12) itu. Ia mengungkapkan harapan bahwa Filipina dan Jepang akan terus menjalin hubungan yang kokoh.

“Hal terpenting adalah Injil Tuhan yang memberi kita pengampunan dan rekonsiliasi satu sama lain,” kata prelatus asal Jepang yang diangkat sebagai kardinal oleh Paus Fransiskus pada Mei itu.

“Saya berharap dan berdoa semoga masyarakat Filipina dan Jepang akan terus memperkokoh hubungan dan iman akan Tuhan,” lanjutnya.

Kehadiran Kardinal Maeda sebagai wakil Paus Fransiskus pada perayaan itu mengindikasikan “rekonsiliasi dan perdamaian” antara kedua negara yang pernah terpecah akibat perang.

Dalam homilinya, Kardinal Maeda mengimbau penyembuhan “luka-luka menahun” akibat Perang Dunia II.

Selain Warsaw, Manila menjadi kota yang paling terdampak oleh perang pada masa akhir pendudukan Jepang atas Filipina pada 1945 ketika sejuta warga Filipina tewas.

“Tangisan akan perdamaian mencurat dari urat nadi kardinal,” kata Kardinal Luis Antonio Tagle dari Manila.

Ia mengatakan Katedral Manila yang sudah direkonstruksi merupakan “bukti kekuatan perdamaian atas kekerasan.”

“Kita akan selalu bangkit kembali setelah badai, gempa bumi, kebakaran dan perang menerjang karena kita percaya akan perdamaian,” lanjutnya.

Pastor Reggie Malicdem, kepala Paroki Katedral Manila, mengatakan dua uskup asal Filipina – Uskup Agung Teofilo Camomot dan Uskup Alfredo Ma. Obviar – yang pernah hadir pada pemberkatan gereja katedral saat ini sedang dalam proses kanonisasi.

“Ini adalah saat yang luar biasa bagi kita untuk berkumpul di Gereja Ibu karena kita menyiapkan perjamuan – sebagai satu umat Allah – di mana kita mempersembahkan segala pengorbanan dan doa kita,” kata imam itu.

Dalam sambutannya, Paus Fransiskus memuji “Gereja mulia di Filipina itu” karena terus mengirim misionaris ke berbagai belahan dunia.

“Saat pendahulu kita Gregorius XIII membentuk Keuskupan Manila yang terdiri atas seluruh kepulauan sekitar 440 tahun lalu, apakah ia berpikir tentang seberapa besar perkembangan iman Katolik di sana nantinya?” demikian bunyi surat Paus Fransiskus yang menunjuk Kardinal Maeda sebagai wakilnya pada peringatan itu.

Paus Fransiskus mengatakan Gereja di Filipina “kini berdiri di antara bangsa-bangsa Katolik besar di seluruh dunia.”

Paus Tetapkan Imam Berusia 48 Tahun Jadi Uskup Agung Medan

Mon, 10/12/2018 - 16:45

Keuskupan Agung Medan kini memiliki uskup yang baru, setelah Paus Fransiskus mengumumkan penunjukkan Pastor Kornelius Sipayung OFM Cap sebagai pengganti Mgr Anicetus Bongsu Sinaga OFM Cap yang sudah memasuki usia pensiun.

Pengumuman penunjukkan Pastor Kornelius diumumkan oleh Uskup Sinaga pada 8 Desember dalam Misa di Gereja Katedral Medan.

Bersamaan dengan itu, uskup yang kini berusia 77 tahun itu menyatakan bahwa paus sudah menerima pengunduran dirinya, meski ia akan tetap bertugas sebagai administrator apostolik di Keuskupan Sibolga, pasca Mgr Ludovicus Manulang OFM Cap meninggal dunia pada September lalu.

Uskup terpilih Kornelius menjabat sebagai Provinsial untuk Kapusin Medan saat penunjukkannya.

Ia lahir pada 26 Agustus 1970 di Bandar Hinalang-Kabanjahe, Provinsi Sumatera Utara.

Ia mulaimenapaki jalan panggilan dengan masuk Seminari Menengah Christus Sacerdos Pematangsiantar.

Uskup baru ini ditahbiskan menjadi imam pada 11 Desember 1999. Tugas pertamanya kala itu adalah menjadi pastor paroki di Kabanjahe.

Pada tahun 2002, ia mendapat mandat studi teologi dogmatik di Universitas Gregoriana, Roma.

Kembali dari Roma, ia mengajar sejumlah mata kuliah terkait teologi di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Pematangsiantar.

Pada 2015, ia terpilih menjadi Provinsial Kapusin Medan dan terpilih kembali tahun ini untuk periode kedua, tugas yang mesti diembannya hingga 2021.

Uskup terpilih Sipayung adalah juga anggota Komisi Teologi Konferensi Waligereja Indonesia dan anggota Konferensi Kapusin se-Asia Pasifik.

Pastor Chrispinus Silalahi OFM Cap, Kepala Sekolah Seminari Menengah Christus Sacerdos Pematangsiantar mengatakan, saat mendengar penunjukkan Uskup terpilih Sipayung, ia spontan bersyukur dan bangga, karena uskup baru ini dari ordonya.

Namun, katanya, ada juga rasa terkejut karena usianya yang masih muda, 48 tahun.

“Bagi saya usia seorang uskup sebaiknya 55 tahun ke atas supaya lebih matang dan juga dari segi budaya tidak merasa sungkan kepada yang lebih senior,” katanya.

Namun, ia mengatakan, tetap  menerima dengan penuh syukur penunjukan ini oleh Paus Fransiskus, yang tampaknya lebih memilih sosok yang bisa dengan muda merangkul generasi milenial dan memanajemen gereja sesuai dengan kemajuan zaman.

Keuskupan Agung Medan, yang berbasis di kota Medan memiliki jumlah umat sekitar 532,058 jiwa, berdasarkan data tahun 2014.

Generasi Muda Filipina Dukung Wilayah Muslim Baru di Mindanao

Mon, 10/12/2018 - 15:07

Generasi muda Filipina Selatan setuju undang-undang yang akan dimasukkan ke pemungutan suara bulan depan, yang akan membuka jalan bagi perwujudan politik Muslim baru di Mindanao.

Ini adalah hasil survey putaran pertama  yang dilakukan pada bulan Oktober –  November oleh kelompok non-pemerintah International Alert Philippines dan dirilis pada 6 Desember.

Survei ulang akan dilakukan pada minggu pertama bulan Januari, dua minggu sebelum pemungutan suara di Mindanao pada 21 Januari.

Warga wilayah  itu akan ditanya apakah mereka setuju atau menentang ratifikasi UU Organik Bangsamoro.

Sekitar 89,4 persen responden yang disurvei yang berusia 18-35 menyatakan setuju UU yang sudah diratifikasi itu.

Nikki de la Rosa, manajer Alert International, mengatakan angka itu “signifikan mengingat bahwa generasi muda menguasai  57 persen pemilih terdaftar di wilayah tersebut.”

Dia mengatakan bahwa mereka yang mendukung undang – undang itu harus menjelaskan bagaimana sebuah wilayah baru dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan, mendorong lebih banyak investasi dan membuktikan bahwa undang undang itu juga akan bermanfaat bagi non-Muslim.

Pada bulan Juli tahun ini, Presiden Rodrigo Duterte menandatangani undang-undang yang bertujuan untuk memberikan otonomi yang seluas – luasnya kepada umat Islam di Filipina selatan.

UU Organik Bangsamoro mulai berlaku empat tahun setelah pemerintah menandatangani perjanjian damai dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

Perjanjian menyeluruh 2014 tentang Bangsamoro mengakhiri perjuangan bersenjata yang dilancarkan oleh MILF sejak pecah dari Front Pembebasan Nasional Moro pada akhir 1970-an.

Undang-undang baru mengatur pembentukan badan “transisi” – yang melibatkan sebagian besar mantan pejuang pemberontak – yang akan memfasilitasi perluasan wilayah Muslim yang ada.

Di bawah undang-undang baru ini, pemerintah Pusat akan mempertahankan pasukan polisi dan militer di daerah itu sementara para pemberontak diharapkan meletakkan senjata mereka secara bertahap.

Hitungan mundur menuju  pemungutan suara 21 Januari untuk meratifikasi UU Organik Bangsa Moro  dimulai pada 7 Desember dengan diawali pesebaran sosialisasi informasi ke  desa-desa dan kota-kota di Mindanano.

Daerah Otonom Bangsamoro yang diusulkan Muslim Mindanao adalah provinsi Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi, 39 desa di Cotabato Utara, enam kota di Lanao del Norte, dan kota-kota Cotabato di Maguindanao dan Isabela di Basilan.

Biarawati Timor-Leste Keluhkan Minimnya Upaya Memerangi HIV

Mon, 10/12/2018 - 14:33

Seorang biarawati Serikat Misi Abdi Roh Kudus atau SSpS mengeluhkan lambannya pemerintah dan gereja di Timor-Leste dalam menanggulangi penyebaran HIV / AIDS dan meminta mereka untuk mengambil pendekatan yang lebih proaktif dalam menangani masalah yang berkembang pesat ini.

Meskipun klaim itu mendapat bantahan dari pemerintah, Suster Prisca dos Santos, SSpS yang bekerja bagi orang yang hidup dengan HIV, mengatakan peningkatan tajam jumlah kasus HIV selama beberapa tahun terakhir telah membuat pejabat pemerintah dan gereja mengubur kepala mereka di pasir.

Meskipun memiliki tingkat prevalensi rendah – kurang dari satu persen dari populasi orang dewasa – jumlah orang yang terinfeksi di negara yang sebagian besar penduduknya Katolik telah meningkat tajam selama beberapa tahun terakhir, menurut data Departemen Kesehatan.

Angka menunjukkan bahwa dari 509 kasus yang tercatat pada 2011, ada 831 orang yang hidup dengan HIV pada September 2018. Sekitar 103 orang meninggal sejak virus pertama kali dilaporkan pada tahun 2003.

Sebagian besar dari mereka yang terinfeksi, 60 persen, berusia antara 25 dan 44 tahun, menurut data.

Biarawati itu, mengklaim angka-angka itu mungkin jauh lebih tinggi dan mengatakan bahwa peningkatan itu juga akibat kontribusi rendah dari pemerintah dan gereja dalam memerangi penyakit tersebut dan hanya menyerahkan tugas itu ke organisasi non-pemerintah yang jangkauannya terbatas.

Sr. Dos Santos, yang menjalankan Dili Rest Home, rumah sementara untuk pasien HIV / AIDS, mengatakan gereja dan pemerintah belum cukup proaktif dalam memerangi penyakit mematikan itu.

“Peningkatan kasus dan kurangnya pengetahuan dasar dalam masyarakat tentang penyakit ini merupakan indikator yang jelas bahwa belum banyak yang telah dilakukan,” katanya di sela-sela acara yang digelar pekan ini untuk menandai Hari AIDS Sedunia, yang pada 1 Desember. .

Para suster SSpS adalah satu-satunya kongregasi religius di Timor-Leste yang secara aktif melayani pasien HIV. Rumah untuk pasien HIV di Dili yang mereka kelola menampung 105 pasien HIV, sebagian besar adalah wanita.

Menurut Dos Santos, gereja dan pemerintah telah bekerja bersama untuk mengatasi HIV tetapi membatasi kegiatan mereka dengan hanya sebatas sosialisasi, mengeluarkan himbauan atau berkhotbah dari mimbar.

Uskup Dili Mgr. Vigilio do Carmo da Silva SDB, telah beberapa kali mendesak orang-orang muda selama Misa khusus untuk mencegah penyakit tersebut dengan memperlakukan tubuh mereka sebagai bait Allah.

“Yang dibutuhkan adalah [pemerintah dan gereja] pergi ke jalan-jalan, ke desa-desa dan memeriksa kesehatan masyarakat untuk menemukan dan membantu mereka yang mungkin terinfeksi HIV,” kata suster itu.

Mereka perlu menggunakan sumber daya mereka untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat sehingga muncul dengan rencana efektif untuk melawan ancaman itu, tambahnya.

Namun, Daniel Marcal, sekretaris eksekutif komisi anti-HIV / AIDS nasional, menepis klaim suster itu, ia mengatakan pemerintah berusaha proaktif.

Sejak 2014 komisi itu telah meningkatkan kampanye bahaya HIV di sekolah, desa dan organisasi sektor swasta dan publik, katanya.

“Bekerja sama dengan gereja dan masyarakat, pemerintah juga telah mendorong masyarakat untuk memeriksa kesehatan mereka di klinik terdekat atau di rumah sakit,” kata Marcal.

Dia mengatakan, pemerintah berharap untuk melihat Timor-Leste bebas HIV pada tahun 2030.

Konferensi Waligereja Korea Jadikan Tempat Doa Menentang Hukuman Mati

Fri, 07/12/2018 - 16:38

Sebuah  tempat ziarah seorang martir di Seoul yang selama ini digunakan sebagai bekas tempat eksekusi baru-baru ini dicerahkan  untuk menunjukan  sikap perlawanan komunitas Katolik terhadap  hukuman mati di negara tersebut.

Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Korea  mempelopori kegiatan  itu.

Upacara penyalaan  di Tempat Ziarah  Para Martir Jeoldusan berlangsung pada 30 November dan dihadiri oleh beberapa  kelompok sipil dan agama.

Slogan yang ditempel pada salah satu dinding relikwi religius itu dibuat dengan warna kuning, biru dan hijau. Bunyinya: “Kobarkan Perdamaian, Negara Korea Selatan Memberikan Pengampunan, Hapuskan  Hukuman Mati.”

Puluhan umat Katolik Korea dipenggal di kuil itu, nama yang secara harfiah diterjemahkan sebagai “Pegunungan Tempat Pemenggalan.”

“Sayangnya, kesadaran masyarakat akan hukuman mati baru saja tumbuh meski ada upaya Gereja untuk menghapuskan bentuk hukuman ini,” kata Suster Jean Marc Cho Sung-ai dari Konggregasi Para Suster-suter Santo Paulus  Chartres.

“Banyak orang berpikir narapidana yang sedang menunggu dihukum mati layak untuk mati karena kejahatan mereka, tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga miskin dan tidak berpendidikan. Masyarakat harus menyadari beberapa tanggung jawab karena tidak memberi mereka kesempatan untuk tumbuh dengan pendidikan yang layak, jadi kami tidak bisa menyalahkan atas kejahatan brutal yang mereka lakukan sendiri ”

Suster Sung-ai dipuji sebagai “ibu baptis” oleh narapidana yang menunggu untuk dieksekusi oleh negara atas kejahatan yang mereka lakukan.

“Sekarang adalah waktunya bagi pemerintah untuk menghapus hukuman mati,” tambahnya.

Konferensi Waligereja Korea memilih 30 November bersamaan dengan peringatan hari itu ketika Pietro Leopoldo, Adipati Agung Tuscany, menghapuskan hukuman mati tahun 1786.

Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Korea terus  mengadakan “protes” serupa yang mencerahkan di berbagai tempat di Seoul termasuk katedral Myeongdong, City Hall, dan Museum Sejarah Napi Seodaemun sejak 2006.

Sejauh ini, pemerintah belum mengeluarkan tanggapan resmi.

 

Imam AS Ditangkap di Filipina Atas Dugaan Pelecehan Seksual

Fri, 07/12/2018 - 16:20

Seorang imam berkebangsaan Amerika Serikat (AS) yang menjadi misionaris  di Filipina Tengah ditangkap pada 5 Desember karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap puluhan anak laki-laki selama empat dekade terakhir.

Polisi dan pejabat imigrasi Filipina serta agen Keamanan Dalam Negeri AS menangkap Pastor Kenneth Bernard Hendricks, 78, di dalam gereja Katolik di Naval, sebuah kota di provinsi Biliran.

Pengadilan Distrik Ohio, AS, mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada imam itu pada 11 November dengan tuduhan melakukan perilaku seksual terlarang di negara asing, yang merupakan tindakan kejahatan menurut  hukum di AS.

Direktur polisi Julius Coyme dari Biliran mengatakan, Pastor Hendricks “tidak melawan saat penangkapan.”

Polisi kemudian mengungkapkan bahwa kemungkinan  50 korban, yang sebagian besar adalah anak-anak berumur 12 tahun yang melayani sebagai petugas liturgi dan putra altar.

Sebuah laporan sebelumnya mengatakan dua anak telah mengajukan kasus terhadap imam itu pada 9 November karena dugaan kekerasan seksual.

Juru bicara imigrasi Dana Sandoval mengatakan,  imam itu diduga memaksa mandi bersama dengan anak-anak dan melecehkan  korbannya saat mereka sendirian atau bersama orang lain.

Pada 6 Desember, Pastor Hendricks menjalani proses deportasi di Manila.

Umat Katolik  dari keuskupan Angkatan Laut menyatakan kaget ketika mengetahui tuduhan terhadap imam itu.

Sejarawan lokal Rolando Borrinaga, teman dekat pastor itu, mengatakan dia hanya mengetahui tentang kasus ini dan penangkapan Pastor Hendricks dari laporan berita.

“Berita itu adalah kasus kekerasan lain dari apa yang saya ketahui tentang pria itu sejak masa kanak-kanak,” kata Borrinaga, mantan putra altar imam, yang menambahkan bahwa dia “sangat terkejut” dengan penangkapannya.

Sejarawan itu mengatakan bahwa Pastor Hendricks, yang dia jumpa terakhir  tahun 2014, dulunya adalah seorang frater Fransiskan sebelum menjadi seorang imam.

Dalam blog 2014 Borrinaga menulis tentang sebuah museum yang didirikan oleh imam di Keuskupan Angkatan Laut.

 Catholic News Agency melaporkan bahwa imam itu adalah mantan Fransiskan dan anggota OFM  Provinsi  St. Yohanes Pembaptis Keuskupan Agung Cincinnati.

Keuskupan Angkatan Laut tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar  oleh ucanews.com

 

Duterte Katakan Uskup Filipina Layak Dibunuh

Thu, 06/12/2018 - 21:48

Para uskup Katolik di Filipina mengecam keras pernyataan Presiden Rodrigo Duterte yang mengatakan mereka layak untuk dibunuh. Salah satu uskup bahkan mencapnya sebagai presiden pembunuh.

Dalam pidato pada 5 Desember di istana kepresidenan di Manila, Duterte mengatakan para uskup di negara yang sangat Katolik itu tidak berguna karena mengkritik pemerintahannya, yang mulai berkuasa sejak Juni 2016.

“Para uskup, semua uskup ini, bunuh mereka,” kata Duterte. “Kelompok bodoh ini tidak memiliki tujuan- yang bisa mereka lakukan adalah mengkritik.”

Dalam pidato lain di hari yang sama, Duterte mengulangi serangan sebelumnya pada Gereja Katolik, menggambarkannya sebagai lembaga yang munafik.

“Sebagian besar imam di sana adalah homoseksual,” katanya. “Hampir 90 persen dari kalian. Jadi, jangan menganjarkan moralitas pada saya.”

Presiden juga menjelaskan bahwa meski dia bukan ateis, dia tidak memiliki “Tuhan yang sama” seperti yang diyakini Katolik.

“Saya tidak pernah mengatakan saya tidak percaya pada Tuhan,” kata Duterte. “Apa yang saya katakan adalah Tuhan kalian bodoh. Tuhan saya punya akal sehat. Itulah yang saya katakan kepada para uskup; Saya tidak pernah mengatakan saya adalah seorang ateis. ”

Duterte menambahkan bahwa dia tidak dapat berhasil dalam hidup tanpa Tuhan.

Beberapa uskup bereaksi terhadap apa yang mereka sebut sebagai himbaun berbahaya dari presiden untuk membunuh mereka.

“Ini mengkhawatirkan yang datang dari pikiran psikotik,” kata Uskup Arturo Bastes dari Sorsogon, menambahkan bahwa provokasi semacam itu tidak boleh dianggap enteng.

“Ini seharusnya tidak lagi dianggap sebagai lelucon,” kata prelatus itu, dan menambahkan bahwa para pejabat politik seharusnya memperingatkan Duterte agar tidak memicu kekerasan.

Uskup Bastes mengatakan Presiden Duterte telah menjadi “seorang pembunuh yang gila.”

Uskup Auksilier Manila, Broderick Pabillo, mengatakan siapa pun yang meminta orang lain untuk dibunuh bukanlah pemimpin sejati.

“Dia menghasut orang-orang untuk melawan hukum,” kata uskup Manila itu. “Saya harap dia bercanda atau dia sudah benar-benar gila.”

Uskup Ruperto Santos dari Balanga mengatakan presiden sudah kehilangan otoritas moral dengan seruannya yang tak berperasaan, penuh kebencian dan berbahaya untuk membunuh para uskup.

“Pernyataannya mempermalukan dirinya sendiri dan mengecewakan semua warga negara yang takut akan Tuhan,” kata Uskup Santos.

Pernyataan-pernyataan presiden yang memicu kekerasan muncul setelah peringatan ulangtahun pertama pembunuhan pastor Marcielo Paez yang masih belum terselesaikan yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2017, di provinsi Nueva Ecija.

Awal tahun ini, dua imam Katolik lainnya – Pastor Mark Ventura dan Pastor Richmond Nilo – juga dibunuh oleh orang-orang bersenjata tak dikenal.

Duterte telah berulang kali menyerang para pemimpin Katolik, terutama mereka yang sangat vokal menentang kampanye anti-narkotika pemerintah yang telah mengakibat sekitar 20.000 orang menjadi korban pembunuhan di luar hukum.

Komnas HAM Kecam Penembakan di Papua

Thu, 06/12/2018 - 14:38

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam keras penembakan terhadap 19 pekerja pembangunan jembatan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Propinsi Papua, pada akhir pekan lalu.

“Mengecam tindakan brutal dan tidak manusiawi yang telah mengakibatkan kematian … . Menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada semua korban,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada jurnalis saat konferensi pers yang digelar di ruang pengaduan Kantor Komnas HAM di Jakarta Pusat pada Rabu (5/12).

Komnas HAM juga meminta aparat penegak hukum untuk segera menangkap dan menindak para pelaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip HAM.

“Meminta pemerintah untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan berbagai elemen pemerintah daerah dan masyarakat agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali,” lanjut Ahmad.

Menurut komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, kantor perwakilan Komnas HAM di Propinsi Papua tengah mencari informasi dari berbagai sumber terkait peristiwa tersebut supaya Komnas HAM bisa menyampaikan rekomendasi.

“Jadi kita tidak hanya memberikan statement begini saja. Ini supaya datanya tidak sepihak. Selama ini data dari aparat penegak hukum. Kita ingin mencari data dari elemen lain,” katanya kepada jurnalis seusai konferensi pers.

Selain itu, lanjutnya, Komnas HAM telah memutuskan untuk melakukan studi komprehensif tentang berbagai peristiwa yang terjadi di Propinsi Papua.

“(Ini dilakukan) dari aspek pendekatan keamanan, pemenuhan hak asasi manusia baik hak sipil maupun ekonomi dan sosial termasuk juga bagaimana kemudian pelibatan masyarakat Papua dalam mencari solusi bersama supaya solusi tidak selalu datang dari Jakarta,” katanya.

Kecaman yang sama datang dari Setara Institute for Democracy and Peace (SIDP).

Ketua SIDP Hendardi mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diterima ucanews.combahwa pembunuhan secara biadab yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) itu tidak hanya tidak manusiawi tetapi juga memberi efek domino rasa takut di kalangan pekerja dan warga setempat.

Oleh karena itu, katanya, “dapat mengganggu program-program pembangunan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan oleh pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.”

Ia mendesak aparat penegak hukum agar menangani kasus itu secara serius “untuk mengembalikan tertib sosial dan memulihkan keamanan khususnya di Distrik Yigi dan di area-area pelaksanaan proyek-proyek pemerintah serta di Papua pada umumnya.”

Sementara itu, Pendeta Benny Giay, ketua Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI), menegaskan bahwa dialog adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi konflik semacam itu secara damai.

“Jika tidak, konflik macam ini tidak akan pernah berakhir,” katanya kepada ucanews.com.

Dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan pada Rabu (5/12), Kapolri Jenderal Tito Karnavian meralat jumlah korban yang tewas dalam penembakan itu.

“Informasi sementara 20 (yang tewas). Sembilan-belas pekerja dan satu anggota TNI yang gugur,” katanya

Ia mengatakan KKB melakukan pembunuhan terhadap para pekerja PT Istaka Karya itu pada Minggu (2/12) dan kemudian menyerang pos TNI di Distrik Mbua keesokan harinya.

“Sebenarnya pos ini didirikan untuk menjaga para pegawai tadi. Kekuatan 21 orang. Ini diserang. Mereka mundur. Tapi sempat satu orang gugur,” lanjutnya.

Informasi yang beredar sebelumnya menyebutkan bahwa 31 pekerja pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Auruk ditembak oleh KKB yang dipimpin oleh Egianus Kogoya.

Lebih dari 150 anggota TNI-Polri telah dikerahkan ke lokasi kejadian.

Ones Nesta Suhuniap, jubir nasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB), menyalahkan pemerintah atas peristiwa itu.

“Pemerintah memaksakan pembangunan infrastruktur di Papua – jalan, jembatan dan bandara serta tol laut atas nama pembangunan dan kesejahteraan. Tetapi siapa yang menikmati manfaatnya? Manfaat dari pembangunan infrastruktur bukan diperuntukkan untuk orang Papua melainkan orang non-Papua,” katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima ucanews.com.

Katharina R. Lestari, Jakarta & Benny Mawel, Jayapura

Biarawati India Tepis Tudingan Memaksa Orang Masuk Kristen

Thu, 06/12/2018 - 14:09

Pengadilan di negara bagian Jharkhand India telah memerintahkan polisi untuk menangkap empat biarawati Katolik dengan tuduhan memaksa seorang wanita menjadi Kristen, tetapi pimpinan para biarawati itu mengatakan bahwa kasus tersebut adalah tindakan balas dendam.

Pengadilan distrik di ibukota negara bagian Ranchi meminta polisi untuk mengajukan tuntutan terhadap kepala sekolah dan tiga biarawati yang terkait dengan Sekolah Carmel di kota itu setelah guru Nalini Nayak melapor bahwa dia diberhentikan karena menolak untuk menjadi seorang Kristen.

Pemimpin kongregasi Carmel, yang mengelola sekolah itu, mengatakan bahwa laporan Nayak muncul setelah dia dipecat karena kesalahannya meskipun sudah berulang kali diberi peringatan.

Pengaduan ke pengadilan adalah tindakan balas dendam, kata Suster Doris D’Souza, pemimpin regional dari kongregasi carmel, kepada ucanews.com pada 4 Desember. “Ini adalah kasus yang dibuat-buat untuk melecehkan kami dan mencoreng citra Sekolah yang telah berdiri selama 50 tahun. “ Nayak diberhentikan menyusul serangkaian laporan dari para siswa dan orang tua atas berbagai kesalahannya seperti melakukan hukuman fisik dan  kata-kata yang merendahkan dan menghina terhadap para siswa.

Dalam insiden terakhir, Nayak diduga menampar anak suku tertentu yang berusia 5 tahun dan membuat pernyataan menghina tentang warna kulitnya. Orangtua anak itu mengajukan pengaduan terhadapnya pada 26 Juli dan mengajukan tuntutan.

Nayak diberhentikan setelah komite penyelidikan internal menemukan bahwa dia telah melanggar norma-norma sekolah dan pedoman pendidikan negara bagian.

Otoritas sekolah menerima lebih dari 20 laporan tentang guru itu dari murid-muridnya dan orang tua mereka. Suster D’Souza mengatakan rekaman CCTV dari beberapa pelanggaran tersedia.

Nayak mengklaim dia dihentikan pada 1 Oktober setelah lima tahun melayani karena menolak untuk menjadi seorang Kristen.

Kuasa hukumnya, Avnish Rajan Mishra mengatakan polisi akan menuntut para biarawati dengan “konspirasi kriminal” dan “niat menganiaya.”

Dalam laporannya, Nayak mengatakan kepala sekolah Suster Delia dan tiga biarawati lainnya – Suster M. Renisha, Teresita Maria dan Mary Theresa – memberikan tekanan padanya untuk menghadiri kebaktian gereja dan acara keagamaan di kampus sekolah.

“Pada 27 September, kepala sekolah memanggil saya ke kantornya dan mengancam bahwa saya akan dibunuh jika saya menolak masuk Kristen. Pada 1 Oktober, saya diberhentikan dari tugas,” katanya.

Suster D’Souza mengatakan bahwa selama 50 tahun terakhir “ribuan anak telah belajar di sekolah kami tetapi tidak ada yang pernah membuat tuduhan keji terhadap kami.”

Dia mengatakan dua dari biarawati yang disebutkan dalam pengaduan berusia di atas 80 tahun dan tidak terlibat dalam kegiatan sekolah.

“Kami di sini bukan untuk mengkristenisasi siapa pun, hanya untuk memberikan pendidikan berkualitas,” katanya.

Orang Kristen di Jharkhand telah menghadapi peningkatan kekerasan dan pelecehan dari kelompok Hindu yang menentang agama Kristen sejak Partai Bharatiya Janata yang pro-Hindu berkuasa di negara bagian itu pada 2014, kata para pemimpin gereja.

Pada 2017, negara memberlakukan undang-undang yang barang siapa menggunakan rayuaan, pemaksaan, atau penipuan untuk mengubah agama seseorang akan dianggap sebagai tindak pidana. Para pemimpin Kristen mengatakan bahwa layanan mereka dalam pendidikan dan kesehatan dapat dengan mudah disalahartikan sebagai pelanggaran dan dihukum dengan denda atau hukuman penjara hingga empat tahun.

Hukum semacam itu ada di tujuh negara bagian di India tetapi belum ada orang Kristen yang telah divonis bersalah menggunakan undang-undang itu.

Perjuangan Imam Camillian Membebaskan Disabilitas Mental dari Pasung

Thu, 06/12/2018 - 11:43

Selama 13 tahun, Petrus Silvester, 36, menghabiskan hari-hari hidupnya di pasungan di belakang rumahnya, di mana kakinya dijepitkan di sepasang balok.

Itu adalah cara terbaik yang bisa dilakukan oleh keluarga dan warga di kampungnya di Maumere, Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur agar ia tidak melakukan kekerasan, setelah sebelumnya ia memukul banyak orang di jalan dan menebar ancaman untuk membunuh.

Pemasungan yang dialami Silvester kemudian berakhir pada Februari lalu, setelah ibunya berupaya mencari bantuan dan menemui Pastor Cyrelus Suparman Andi MI, pengajar Etika Biomedis di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, yang memberi perhatian pada upaya perawatan orang dengan gangguan jiwa.

“Menurut ibunya, ia (Silvester) sering menangis dan meminta agar pasungannya dilepas,” kata Romo Andi, yang juga pendamping para frater Kamilian.

Saat memutuskan mengunjungi Silvester, mereka menemukannya dalam kondisi memprihatinkan.

“Ia tidak mengenakan baju, tetapi hanya sehelai kain untuk menutupi badannya. Ia berulangkali mengatakan kepada saya, ‘pater, pater tolong bebaskan saya,’” kata imam ini.

Merasa iba dengan kondisi Silvester, Romo Andi segera memutuskan membangun rumah untuknya.

Beberapa pekan kemudian, rumah dengan nama “rumah bebas pasung” itu jadi dengan luas 12 meter persegi, terbuat dari lantai, berdinding pelupuh dan dilengkapi tempat tidur serta toilet.

“Rumah ini dibuat persis di samping rumah keluarganya,” kata Romo Andi kepada ucanews.com.

Rumah itu adalah salah satu dari total 14 rumah yang hingga kini sudah dibangun Pastor Andi dan para frater untuk orang dengan gangguan jiwa, sejak misi mereka berjalan tahun 2015.

 

Pastor Cyrelus Suparman Andi dan para frater Camillian bekerja sama membangun rumah bagi orang yang selama ini dipasung.

 

Satu rumah rata-rata membutuhkan dana 18-21 juta, tergantung lokasi, topografi tanah dan biaya tukang.

Dananya diperoleh dengan menyisihkan sebagian anggaran konsumsi mereka di biara, sebagian dari uluran tangan donatur.

“Rumah bebas pasung adalah bagian dari cara memperlakukan orang gangguan jiwa secara manusiawi,” katanya.

“Dari aspek sosial, rumah ini memberikan rasa aman bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Di samping itu, pasien juga tidak dipisahkan dari keluarganya, tetapi mereka berpartisipasi secara aktif merawat pasien,” katanya.

 

Praktek Lazim

Sebagaimana terjadi di Flores, pemasungan masih menjadi praktek umum yang terjadi di Indonesia terhadap penyandang ganggung jiwa, terutama yang dianggap membahayakan.

Pada 2016, Kementerian Sosial sudah menetapkan target bebas pasung pada tahun depan. Namun, banyak pihak yang ragu bahwa terget itu terwujud, karena tidak ada upaya yang signifikan untuk mencapainya.

Menurut data Kementerian Kesehatan, saat ini masih terdapat 19.845 orang dengan ganggung jiwa yang dipasung dari total 450.000 penyandang gangguan jiwa.

Siswanto, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes mengatakan, 17,5 persen pemasungan terjadi di pedesaaan dan 10,7 persen di perkotaan.

Ada banyak alasan praktek ini dilakukan.

Menurut Romo Andi, keluarga umumnya terpaksa melakukan hal itu, karena kebingungan mencari cara penanganan, terutama demi mencari aman dari bahaya terjadinya kekerasan.

Vince, 41, warga di Maumere yang sakit setelah kembali bekerja dari Batam misalnya, terpaksa dipasung pada 2001 karena membacok leher tetangganya.

“Keluarga sudah berusaha merawatnya, hingga orangtuanya menjual tanah untuk mendapatkan uang. Mereka bingung apalagi yang bisa dilakukan untuk menyelamatkannya,” katanya.

Kisah serupa terjadi pada Once, gadis 20 tahun. Keluarganya melakukan berbagai cara untuk menyembuhkannya, termasuk dengan menjual harta mereka, hingga ibunya memilih terus mengikutinya kemanapun ia pergi.

“Sampai suatu saat, ibunya mengatakan, ‘saya sudah capai,’ dan Once sendiri yang meminta untuk dipasung, lalu diikat dengan rantai di belakang rumah mereka.”

Andreas Harsono, peneliti Human Right Watch, lembaga yang pernah melakukan riset khusus tentang masalah ini mengatakan masalah utama dalam penanganan penyandang gangguan jiwa di Indonesia adalah langkahnya fasilitas kesehatan yang memadai, yang sangat sulit dijangkau oleh masyarakat, khususnya di pedalaman.

“Letak rumah sakit jiwa yang terlampau jauh membuat keluarga urung memberikan perawatan medis dan memilih cara instan dengan memasung,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, kebanyakan rumah sakit berada hanya di ibu kota provinsi, sementara posisi penderita jauh di pedalaman.

Di Nusa Tenggara Timur yang memiliki 22 kabupaten, misalnya, hanya terdapat satu rumah sakit yang ada dokter jiwanya.

Ia mengatakan, perlu adalah sosialisasi karena banyak keluarga yang belum memahami apa yang mereka harus lakukan.

“Masih banyak masyarakat atau keluarga memandang anggota keluarga yang sakit jiwa secara tradisional, seperti karena kutukan, karma keluarga atau korban guna-guna,” katanya.

Cyrelus Suparman Andi dan para seminaris sedang ngobrol dengan Vince, penyandang ganggungan jiwa yang sekarang sudah tinggal di rumah bebas pasung. Vince dipasung sejak 2001 dan dibebaskan pada September tahun ini.

 

Bisa Sembuh

Pater Andi menjelaskan, pada prinsipnya orang dengan gangguan jiwa bisa disembuhkan, dan terutama yang paling penting adalah mereka mesti diperlakukan secara manusiawi.

Pembangunan rumah bebas pasung, jelasnya, adalah salah satu cara.

“Dengan rumah yang aman, mereka tidak lagi stres, yang berdampak positif pada penurunan agresivitas mereka,” katanya.

Pemberian bantuan, kata dia, tentu tidak cukup dengan rumah itu, tetapi juga melalui pengobatan dan pendampingan.

Ia mengatakan, bersama para frater mereka mengadakan kunjungan rutin kepada para pasien untuk ngobrol, sharing dan berdoa bersama.

“Umunya, mereka yang lepas dari pasung bisa diajak ngobrol, tidak lagi galak dan kasar seperti sebelumnya,” katanya.

Silvester adalah salah satu bukti nyata, di mana ia kini sudah berubah signifikan.

“Setelah ia tinggal di rumah bebas pasung, perubahan perlahan-lahan terjadi,” kata Theodorus Raja, adik Silvester.

“Kami sudah berinteraksi seperti biasa dengan dia. Ia juga kini bisa ke ladang untuk bekerja,” lanjut Raja.

Ia menjelaskan, semua orang di kampung kaget melihat perubahan yang terjadi.

“Mereka mengatakan, ini  seperti mukjizat,” katanya.

Hal serupa juga terjadi pada Vince. Saat ia memasuki rumah bebas pasungnya, ia mengalami perubahan drastis.

“Sebelumnya ia sangat galak dan tidak mau melihat orang lain. Namun, saat kami mengadakan upacara pemberkatan rumahnya, ia kemudian mulai bicara dengan bebas dengan orang banyak. Dia tidak lagi menunjukan sikap yang kasar. Dia benar-benar menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya,” kata Romo Andi.

Melihat buah dari apa yang sudah dilakukan, Romo Andi mengatakan, mereka akan terus berupaya melanjutkan programnya, terutama juga karena pelayanan untuk orang sakit adalah bagian yang melekat dengan misi kongregasinya.

“Misi kami adalah membebaskan makin banyak lagi orang dari pasungan dan juga dari pola pikir yang mmbelenggu mereka bahwa penyandang ganggung jiwa tidak bisa disembuhkan selain dengan memasung mereka.”

 

Paus Fransiskus: Selama Adven, Ciptakan Damai Bukan Perang

Thu, 06/12/2018 - 05:27

Masa Adven adalah masa persiapan menyambut kedatangan Pangeran Perdamaian dan bukan masa menciptakan perang dengan orang-orang di sekitar kalian, kata Paus Fransiskus pekan ini.

Pada saat umat Kristen mempersiapkan perayaan kelahiran Yesus, mereka juga harus merefleksikan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi “pencipta perdamaian,” kata Paus Fransiskus dalam homilinya pada Selasa (4/12) saat Misa pagi di Domus Sanctae Marthae di Roma.

“Apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan perdamaian di dunia?” tanya Paus Fransiskus. “Apakah saya selalu membuat alasan untuk menciptakan perang, membenci dan membicarakan orang lain? Itu perang! Apakah saya cukup baik? Apakah saya berusaha membangun jembatan?”

Dalam homilinya, Paus Fransiskus merefleksikan bacaan Kitab Suci hari itu dari Nabi Yesaya di mana ia bernubuat tentang masa menciptakan perdamaian setelah kedatangan Mesias.

“Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya,’ demikian bunyi Kitab Yesaya.

Paus Fransiskus mengatakan sementara visi ini mengandung “pesona pedesaan,” gambaran indah itu merangkum kekuatan Kristus untuk membawa perdamaian yang mampu mengubah kehidupan.

“Sering kita tidak merasa damai dan lebih merasa gelisah, tanpa pengharapan,” kata Paus Fransiskus. “Kita terbiasa melihat jiwa orang lain, tetapi kalian harus melihat jiwa kalian sendiri.”

Umat Kristen juga harus berusaha menciptakan perdamaian di dalam keluarga karena “ada begitu banyak kesedihan dalam keluarga, banyak perjuangan, banyak perang kecil, seringkali banyak perpecahan” dan di dunia.

“Semoga Tuhan mempersiapkan hati kita untuk Hari Raya Natal dari Pangeran Perdamaian” dengan mempersiapkan semua orang untuk melakukan peran mereka “untuk menenangkan hati dan jiwa saya, menenangkan keluarga, sekolah, lingkungan dan tempat kerja saya” dan untuk menjadi “laki-laki dan perempuan perdamaian,” kata Paus Fransiskus.

Suster Gembala Baik Buka Peluang Perubahan Bagi Wanita Myanmar

Thu, 06/12/2018 - 05:00

Suatu senja belum lama ini, tampak sekelompok wanita sedang menjahit pakaian di sebuah ruangan terbuka di Mandalay, sementara seorang biarawati tampak mengawasi mereka. Tetapi ini bukanlah sebuah toko pakaian.

Mereka belajar keterampilan yang berguna untuk mencari nafkah agar bisa keluar dari kungkungan nasib yang jauh lebih buruk di Pusat Pemberdayaan Wanita Rose Virginie di bekas ibu kota kerajaan Myanmar.

Diresmikan pada tahun 2016, tempat ini dijalankan oleh Konggregasi Suster Gembala  Baik.  Pusat Ini menawarkan kelas menjahit, tata rambut, kursus komputer dan bahasa Inggris sehingga wanita yang telah mengalami hidup dengan risiko pelecehan atau perdagangan dapat melatih diri untuk menjadi ahli kecantikan dan mengejar karir lainnya yang lebih menjanjikan di masa depan.

“Kami membantu perempuan menjamin kehidupan harian mereka sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang bermartabat,” kata Suster Chaw Su Aung, koordinator Pusat Pelatihan tersebut, kepada ucanews.com.

“Kami tidak berbicara tentang agama dan kami hanya mengajarkan katekese kepada perempuan yang sudah Katolik,” katanya.

 

Dua remaja sedang mempraktikkan ketrampilan mereka menata rambut (ucanews.com)

 

Pusat ini memiliki ‘pelajar’ yang terdiri dari 42 perempuan, termasuk Katolik, Baptis, Budha dan satu Muslim. Mereka berasal dari daerah-daerah yang dilanda konflik seperti Negara Bagian Kachin dan kantong – kantong etnis lainnya termasuk negara bagian Kayah, Chin dan Karen.

“Tujuan kami adalah memberi mereka keterampilan kejuruan dan kehidupan tanpa memandang ras atau agama,” kata Suster Su.

Di antaranya ada  aturan semua ponsel harus dimatikan dari jam 8 pagi hingga 4 sore.

Siswa harus membayar token 200.000 kyat (sekitar 1,8 juta rupiah) untuk membiayai kursus sepanjang tahun, tetapi para biarawati menutupi semua biaya bagi mereka yang tidak mampu membayar ini namun menunjukkan komitmen untuk memperbaiki harkat hidup mereka dalam kehidupan.

Para biarawati juga mengajarkan “ketrampilan hidup” setiap Sabtu termasuk manajemen waktu, pengendalian diri, kesadaran akan perdagangan manusia, hak-hak perempuan, dan cara-cara melindungi diri dari eksploitasi.

Untuk mengikuti  kursus lanjutan tentang akuntansi, manajemen, perhotelan dan memasak, para siswa diutus untuk belajar di  Balai Latihan Swasta lain di kota yang sama.

Pusat Pemberdayaan Wanita Rose Virginie didirikan oleh dua biarawati dengan dibantu  tujuh staf yang digaji dan beberapa sukarelawan.

Suster Rosie Moe, seorang supervisor di pusat itu, mengatakan bahwa hal pertama yang dia coba lakukan adalah mengidentifikasi setiap kekuatan wanita.

“Beberapa dari mereka berjuang sesuai dengan standar kemampuan mereka, jadi kami mendesak mereka untuk beralih ke ketrampilan  pembuatan sampo atau memasak,” katanya.

Jaringan biarawati dengan bisnis di Yangon mencari peluang kerja untuk bangsal muda mereka.

“Tetapi kami hanya mengirim mereka untuk bekerja jika kami yakin itu adalah lingkungan yang aman bagi mereka, dan bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk belajar keterampilan baru yang berguna di sana,” kata Suster Moe.

Para biarawati mengirim dua gadis ke Thailand baru-baru ini setelah mereka menyelesaikan kursus memasak di pusat pelatihan itu. Sekarang rencana sedang dikembangkan untuk membantu saudara – saudari yang lain menjalankan bisnis mereka sendiri, misalnya dengan mendirikan kedai kopi.

“Kami memberi mereka sejumlah uang tunai sehingga mereka terhindar dari rentenir dan mereka membayar kami kembali menggunakan skema kredit mikro kami,” kata Suster Su.

Para biarawati mengatakan bahwa sebagian besar siswa yang menyelesaikan kursus mereka akhirnya membuka usaha sendiri sebagai wirausahawan, sebagian besar bekerja sebagai penata kecantikan.

Stella, seorang Katolik dari Negara Bagian Kayah, mengatakan dia mendengar pusat pelatihan ini  setelah salah seorang temannya pergi ke sini tahun lalu.

Mereka juga mendapatkan pelajaran Bahasa Inggris (ucanews.com)

“Saya sangat optimis,” katanya. “Tetapi prioritas utama saya adalah mencapai tingkat kemahiran bahasa Inggris tertentu sehingga saya dapat melamar pekerjaan LSM di sini,” kata wanita berusia 20 tahun itu.

Dia juga mengambil kursus komputer dan akan berencana untuk belajar akuntansi pada bulan Desember.

Mai Mai, 18, berasal dari Negara Bagian Kachin yang dilanda konflik. Dia berkata bahwa dia sering menangis frustrasi karena tidak mampu memahami poin-poin penting dari penataan rambut.

“Tetapi beberapa bulan kemudian, saya belajar cara mengatasinya,” kata Kachin Baptist. “Anda harus gagal untuk berhasil. Sekarang saya menikmati prosesnya.”

“Impian saya adalah membuka salon kecantikan, jadi saya akan terus belajar sampai saya bisa melakukannya secara profesional,” tambahnya.

Para Suster Santa Perawan Maria dari Kongregasi Gembala Baik didirikan di Perancis pada tahun 1835 oleh St. Mary Euphrasia Pelletier.

Konggregasi ini membuka misi baru di Myanmar pada 1866. Saat ini ada 51 biarawati yang melayani di lima keuskupan.

Para biarawati memberikan pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi perempuan muda yang menghadapi krisis sosial. Mereka juga membuka  pusat penitipan anak untuk anak positif – HIV dan anak-anak dari orang tua yang hidup dengan HIV atau kecanduan narkoba.

Mereka juga peduli terhadap wanita yang beresiko perdagangan manusia dan anak jalanan.

Misi mereka termasuk pelayanan penjara, penjangkauan sosial dan advokasi hak asasi manusia, kesetaraan gender, hak anak, keadilan dan perdamaian.

Paus Fransiskus: Selama Adven, Ciptakan Perdamaian dan Bukan Perang

Wed, 05/12/2018 - 21:20

Masa Adven adalah masa persiapan menyambut kedatangan Pangeran Perdamaian dan bukan masa menciptakan perang dengan orang-orang di sekitar kalian, kata Paus Fransiskus pekan ini.

Pada saat umat Kristen mempersiapkan perayaan kelahiran Yesus, mereka juga harus merefleksikan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi “pencipta perdamaian,” kata Paus Fransiskus dalam homilinya pada Selasa (4/12) saat Misa pagi di Domus Sanctae Marthae di Roma.

“Apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan perdamaian di dunia?” tanya Paus Fransiskus. “Apakah saya selalu membuat alasan untuk menciptakan perang, membenci dan membicarakan orang lain? Itu perang! Apakah saya cukup baik? Apakah saya berusaha membangun jembatan?”

Dalam homilinya, Paus Fransiskus merefleksikan bacaan Kitab Suci hari itu dari Nabi Yesaya di mana ia bernubuat tentang masa menciptakan perdamaian setelah kedatangan Mesias.

“Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya,’ demikian bunyi Kitab Yesaya.

Paus Fransiskus mengatakan sementara visi ini mengandung “pesona pedesaan,” gambaran indah itu merangkum kekuatan Kristus untuk membawa perdamaian yang mampu mengubah kehidupan.

“Sering kita tidak merasa damai dan lebih merasa gelisah, tanpa pengharapan,” kata Paus Fransiskus. “Kita terbiasa melihat jiwa orang lain, tetapi kalian harus melihat jiwa kalian sendiri.”

Umat Kristen juga harus berusaha menciptakan perdamaian di dalam keluarga karena “ada begitu banyak kesedihan dalam keluarga, banyak perjuangan, banyak perang kecil, seringkali banyak perpecahan” dan di dunia.

“Semoga Tuhan mempersiapkan hati kita untuk Hari Raya Natal dari Pangeran Perdamaian” dengan mempersiapkan semua orang untuk melakukan peran mereka “untuk menenangkan hati dan jiwa saya, menenangkan keluarga, sekolah, lingkungan dan tempat kerja saya” dan untuk menjadi “laki-laki dan perempuan perdamaian,” kata Paus Fransiskus.

 

Jangan Takut Menghadapi Krisis, kata Paus kepada Yesuit

Wed, 05/12/2018 - 15:15

Tidak ada pertumbuhan tanpa mengalami krisis, dan tidak ada kemenangan tanpa pertempuran, kata Paus Fransiskus kepada sekelompok Yesuit minggu ini.

Faktanya, “kejahatan terburuk yang bisa terjadi pada kita, adalah tumbuh dalam kepuasan, berpuas diri, dan kehidupan duniawi yang melingkupi kehidupan spiritual seseorang,” kata paus.

Paus membuat pernyataan itu pada 3 Desember dihadapan staf dan siswa College of Gesu Internasional Roma, yang didirikan oleh Pastor Pedro Arrupe, pada tahun 1968.

Paus mengatakan kepada komunitas itu bahwa mereka dipanggil untuk memperkuat iman mereka di dalam Tuhan dan bertumbuh dalam cinta.

“Tanaman itu bertumbuh dari akar, yang tidak Anda lihat, tetapi mereka memegang segalanya. Dan pohon itu berhenti memberi buah, bukan karena hanya memiliki sedikit cabang, tetapi ketika akar mengering. Memiliki akar seperti memiliki hati yang dicangkokkan dengan baik “kepada Tuhan, yang memungkinkan hati itu berkembang dan hidup,” katanya.

“Tidak ada pertumbuhan tanpa krisis. Jangan takut akan krisis, karena itu perlu sama seperti tidak ada “buah tanpa pemangkasan, tidak ada kemenangan tanpa pertempuran.”

“Menumbuhkan dan merawat akar berarti berjuang tanpa istirahat menghadapi setiap keduniawian spiritual, yang merupakan kejahatan terburuk yang bisa terjadi,” lanjut Paus Fransiskus.

“Jika keduniawian seperti itu menyerang akar, maka selamat tinggal buah dan pohon. Bagi saya, ini adalah bahaya terbesar saat ini – keduniawian spiritual yang menuntun Anda pada klerikalisme, dan seterusnya,” katanya.

Dua tanda pertumbuhan positif adalah ketaatan dan kebebasan – kebebasan dari diri sendiri dan dari perbudakan yang dibawa oleh keegoisan, kata paus.

Para Yesuit dipanggil untuk memberikan diri kepada orang lain dan “menjaga dunia yang dicintai Tuhan.”

Para Jesuit dipanggil untuk tinggal di pinggiran, dalam situasi yang rumit, dan “di padang gurun umat manusia.”

Mereka mungkin menemukan diri mereka seperti anak domba di antara serigala, tetapi mereka tidak harus bertempur dengan serigala, karena mereka hanya seekor domba. Mereka tidak pernah akan menjadi seperti serigala, sehingga Yesus, Gembala yang Baik, akan tahu di mana domba-Nya berada,” kata Paus Fransiskus.

Kardinal Tagle Kunjungi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Wed, 05/12/2018 - 14:01

Kardinal Luis Antonio Tagle, ketua Caritas Internationalis, sebuah perhimpunan yayasan amal Katolik global, mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk terus membantu minoritas Muslim tersebut.

Kardinal Tagle, 61, uskup agung Manila, memulai kunjungan dua harinya ke Bangladesh pada 3 Desember dengan mengunjungi keluarga pengungsi, relawan kemanusian termasuk staf Caritas dan pejabat pemerintah di distrik Cox’s Bazar.

Cox’s Bazar di sebelah tenggara Bangladesh menampung lebih dari satu juta Muslim Rohingya, sebagian besar melarikan diri dari kekerasan mematikan di negara bagian Rakhine, Myanmar pada tahun 2016 dan 2017.

Kardinal Tagle mengajak dialog dengan beberapa keluarga di kamp pengungsi Kutupalong, yang terbesar dari 30 tempat penampungan pengungsi di Cox’s Bazar. Kardinal mengunjungi titik distribusi bantuan, ruang ramah anak dan rumah model yang didirikan oleh Caritas.

Selanjutnya Uskup Agung Manila itu berdialog dengan relawan kemanusian termasuk yang berasal dari Badan Pengungsi PBB (UNHCR) dan juga bertatap muka dengan Muhammad Abul Kalam, ketua Komisi Bantuan Pengungsi dan Repatriasi (RRRC), Lembaga pemerintah utama yang mengawasi pengungsi dan saluran  bantuan.

Kunjungan itu telah membawa kegembiraan sekaligus kesedihan bagi Kardinal Tagle, yang telah “menyaksikan berita dan liputan tentang evakuasi ratusan ribu orang” dan hatinya “berdarah karena penderitaan mereka.”

“Sekarang, datang ke kamp, di satu sisi saya bersukacita bahwa mereka diberi perhatian, terutama martabat yang layak mereka dapatkan. Tetapi pada saat yang sama saya pribadi terus bersedih karena saya tidak tahu apakah ini adalah keadaan permanen kehidupan mereka atau ini hanya sementara, “kata Kardinal Tagle kepada ucanews.com.

“Saya tidak dapat membayangkan bagaimana orang tua akan menanggapi jika anak-anak mereka bertanya kepada mereka apa masa depan mereka. Jika saya punya anak di sini, saya tidak akan tahu bagaimana memberi jawaban.”

Pasangan pengungsi Jahid Hossain, 35, dan Rehena, 30, mengatakan mereka senang bertemu Kardinal Tagle.

“Kami mengatakan kepadanya bahwa kami senang melihatnya. Kami berbagi dengan dia kisah kami tentang rasa sakit dan penderitaan, dan kami meminta bantuan sehingga kami dapat kembali ke rumah satu hari nanti sebagai warga Myanmar,” kata Hossain kepada ucanews.com.

Kardinal Tagle mengatakan bahwa dia menghargai dukungan Caritas untuk para pengungsi.

“Saya sangat senang melihat karya Caritas Bangladesh yang sangat bagus. Ini benar-benar mewujudkan apa yang menjadi misi Caritas. Tetapi saya juga senang melihat bahwa Caritas Bangladesh, yang sangat kecil, mampu melakukan misinya karena kolaborasi dengan banyak anggota Caritas lainnya. Ini benar-benar memberi saya harapan bahwa jika kita bersama-sama kita dapat membuat perbedaan, “katanya.

Caritas sudah mulai bekerja di kamp Kutupalong sejak gelombang terakhir dari pengungsi Rohingya mulai tiba pada bulan Agustus 2017.

Sejauh ini, mereka telah menghabiskan sekitar 750 juta taka (126 milyar rupiah) untuk membantu para pengungsi dari dana darurat yang didapat dari sumbangan dari para anggota Caritas di seluruh dunia. Ia juga telah menerima dan menghabiskan sekitar 112 milyar rupiah dari UNHCR.

Program Tanggap Bersama Caritas telah berfokus pada dukungan komprehensif untuk Rohingya, kata James Gomes, direktur regional Caritas Chittagong.

Sekitar 40.000 rumah tangga atau 240.000 pengungsi telah mendapat manfaat dari dukungan makanan Caritas, sementara 10.000 keluarga telah menerima barang-barang non-makanan dan membangun lebih dari 1.000 tempat penampungan, katanya.

Caritas juga membagikan tabung dan kompor gas kepada 20.000 keluarga untuk mengurangi kebutuhan dengan cara menebang pohon untuk memasak, dan telah memberikan anakan pohon dan sayuran kepada lebih dari 26.000 keluarga pengungsi.

“Pada 2019, fokus utama kami adalah pengembangan lokasi, pengembangan dan perluasan akses jalan raya, pembangunan jembatan, penanaman pohon dan pembangunan tempat penampungan yang lebih tahan lama,” kata Gomes. –

Komnas HAM Temukan Perlakuan Tak Manusiawi Terhadap Penyandang Disabilitas Mental

Wed, 05/12/2018 - 10:14

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menuduh sejumlah panti rehabilitasi sosial untuk para penyandang disabilitas mental  dengan memperlakukan tidak manusiawi seperti pemasungan, penelantaran, dan mengabaikan hak-hak mereka.

Sebanyak enam panti rehabilitasi sosial menjadi tempat obsevasi Komnas HAM, khususnya di Brebes dan Cilacap di Jawa Tengah, serta Bantul dan Sleman di Yogyakarta.

Dalam laporan, yang diluncurkan pada 3 Desember untuk menandai Hari Disabilitas Internasional mengatakan para pengelola di panti tersebut sering memperlakukan tidak manusiawi terhadap para  penyandang disabilitas mental  termasuk memukul mereka dan membiarkan mereka tinggal di tempat kumuh.

Laporan tersebut berdasarkan kunjungan tim Komnas HAM ke panti-panti rehabilitasi sosial berdasarkan laporan dari masyarakat.

“Mereka menganggap para penyandang disabilitas  mental adalah manusia yang tak berguna dan berbahaya sehingga mereka  tidak mau memperhatikan mereka,” kata M Choirul Anam, komisioner Komnas HAM.

Keluarga-keluarga menganggap mereka sebagai kutukan, aib, dan kerasukan roh jahat sehingga mereka layak   tinggal di panti rehabilitasi, demikian laporan itu.

“Mereka terpaksa tinggal di panti-panti yang kumuh karena keluarga menolak mereka. Keluarganya merasa malu dengan keadaan  anggota keluarga memiliki penyandang disabilitas  mental,” kata Anam.

“Tujuan kami meluncurkan temuan ini agar pemerintah memperhatikan dan mengawasi panti-panti ini dan para pengelola  mengubah cara mereka untuk mengelola panti rehabilitasi tersebut,” katanya.

Mochamad Felani, yang melakukan obervasi, mengatakan pria, wanita dan anak-anak tinggal dalam satu ruangan.

“Kami sering menemukan perempuan dimandikan dan pakaian dipakai oleh pria, yang berpotensi melakukan pelecehan seksual,” katanya kepada  ucanews.com.

Maria Agustina Nina dari Jakarta, yang memiliki putrinya dengan penyandang disabilitas mental, mengatakan temuan itu mengejutkan.

“Saya pernah mendengar bahwa para penyandang disabilitas mental diperlakukan tidak manusiawi di panti-panti rehabilitasi sosial,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah perlu mengawasi panti-panti tersebut bagaimana orang dengan penyandang disabilitas mental diperlakukan secara manusiawi.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menanggapi laporan itu dengan mengatakan kementriannya akan menindak tegas dan memberikan sanksi hukum terhadap pengelola panti jika ada pelanggaran peraturan.

“Fasilitas (dalam laporan itu) tidak dikelola oleh kami, tapi kami akan memberikan sanksi kepada pengelola sesuai regulasi,” kata Kartasasmita seperti dikutip Kompas.com.

Ia juga mengatakan kekurangan tenaga menangani orang dengan penyandang disabilitas mental.

Indonesia memiliki 260 juta penduduk tapi hanya 773 psikiater dan  451 psikolog klinis.

Menurut Kementerian Kesehatan, sekitar 14 juta orang menderita sakit mental di tanah air.

 

Bantu Petani, Keuskupan Maumere Bangun Pabrik Minyak Kelapa

Tue, 04/12/2018 - 19:03

Prihatin dengan harga panen kelapa yang rendah dan jumlah petani yang miskin yang tidak mengalami perbaikan dalam mata pencaharian mereka dalam beberapa dekade, Pastor Rosarius Yansen Raring berinisiatif membangun pabrik minyak kelapa murni -atau virgin coconut oil (VCO) untuk membantu mengangkat nasib mereka.

Imam Keuskupan Larantuka di ujung timur Pulau Flores itu mengatakan dia memanfaatkan pengalamannya sebagai mantan ketua komisi pembangunan ekonomi keuskupan Larantuka untuk membantu para petani kelapa di daerah itu.

Dia memutuskan untuk mendirikan pabrik VCO sebagai unit bisnis dari keuskupan di sebidang tanah yang di paroki St. Maria Goreti, salah satu daerah yang memiliki kelapa.

Diawali dengan produksi percobaan bulan April, pabrik itu secara resmi diluncurkan pada 1 November oleh keuskupan dan Oxfam Indonesia.

Pastor Yansen mengatakan bahwa impian untuk membangun pabrik ini sudah bertahun-tahun untuk membantu para petani, yang memiliki persediaan buah kelapa yang berlimpah tetapi  kurangnya ide bagaimana memanfaatkan kelapa di daerah ini, yang tumbuh bebas di banyak pekarangan mereka, secara tepat.

“Kelapa memiliki potensi besar bagi warga di sini. Tetapi selama bertahun-tahun potensi berlimpah – limpah itu seperti tidak ada manfaatnya karena para petani selalu jatuh kembali pada teknik tradisional,” katanya. Perhatian khususnya adalah wilayah kevikepan Adonara di mana sekitar 728 petani tinggal.

Dia mengatakan pabrik VCO baru telah membangunkan para petani dari tidur nyenyak dan membuat mereka mulai percaya bahwa itu akan mengubah hidup mereka.

“Pada tahun-tahun sebelumnya kami hanya bisa mengolah kelapa kopra dan menjualnya. Tetapi harga kopra kering  sangat rendah,” kata Romanus Beda, 40, seorang petani dari Pulau Adonara.

“Pembeli hanya membayar kami sangat rendah,” katanya.

Hermina Lakonawa, 45, yang berperan sebagai koordinator lebih dari 40 petani kelapa di Adonara yang akan memasok ke pabrik mengatakan mereka sangat senang dengan adanya pabrik VCO tersebut.

“Kehadiran pabrik ini memberi kita alternatif baru,” katanya, dan menambahkan bahwa itu akan meningkatkan nilai buah kelapa itu sendiri.

Pastor Yansen mendirikan pabrik setelah bekerja selama bertahun-tahun dengan para petani yang hanya mendapatkan sedikit dari kerja keras saat menghasilkan kopra.

“Dibutuhkan lima buah kelapa untuk menghasilkan satu kilogram kopra. Itu juga mencakup pemetikan buah, mengangkut, memecah, mengeringkannya dan dijual di pasar. Sedangkan uang yang dihasilkan bagi para petani sangat sediki,” katanya.

Menjual kelapa yang belum diolah ke pabrik akan menghemat waktu dan energi para petani. Disaat yang sama mereka mendapatkan harga lebih tinggi, tambahnya.

 

Kesinambungan

 

Salah satu keprihatinan pastor itu adalah memastikan pabrik minyak kelapa menjadi bisnis yang berkelanjutan. Dia telah meletakkan dasar untuk bisnis ini dengan mendirikan Credit Union Sinar Saron di keuskupan Larantuka, dan banyak petani  menjadi bagian dari jaringannya.

Dia mengatakan proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kehidupan ratusan petani secara signifikan, yang masing-masing memiliki antara 500-1.500 pohon kelapa.

Beda mengatakan ia memiliki 500 pohon kelapa yang dipanen tiga kali setahun. Ini berarti dia dapat memasok hingga 8.000 buah kelapa ke pabrik yang dikelola gereja per panen.

Pabrik memiliki kapasitas yang cukup untuk memproses 45.000 kelapa per bulan dan menurut Pastor Yansen  tidak akan pernah kehabisan bahan baku karena dukungan kuat dari petani.

Pabrik ini dapat menghasilkan tiga ton minyak kelapa murni sebulan yang kemudian akan dikirim ke wilayah lain sekali dalam tiga bulan dengan jumlah pengiriman 10 ton, kata imam itu.

Dengan adanya pabrik ini akan ada perputaran uang sekitar 45 juta rupiah dalam sebualn, yang tentunya akan berdampak pada pemasukan para petani. Jumlah itu hampir dua kali lipat dari apa yang mereka hasilkan sekarang.

 

Uskup mengerahkan komunitas

Mgr Fransiskus Kopong Kung, Uskup Keuskupan Larantuka menggambarkan pabrik itu sebagai mimpi yang menjadi kenyataan bagi masyarakat setempat dan mendorong lebih banyak warga untuk mendukung program ini.

“Juallah  kelapa kalian ke pabrik ini. Kami siap membeli dengan harga pantas,” kata uskup itu saat peluncuran resmi pada 1 November.

Antonius Hubertus Gege Hadjon, Bupati kabupaten Flores Timur, mengatakan ini memang merupakan terobosan positif bagi kesejahteraan petani kelapa, yang sejalan dengan program pemerintah.

“Melalui pabrik ini, keuskupan membantu pemerintah menaikkan harga buah kelapa, yang tentunya bagus untuk para petani,” tambahnya.

Kamilus Tupen Jumad, koordinator kelompok petani setempat, juga memuji langkah gereja atas  pendekatan inovatifnya.

“Ini adalah cara konkret gereja dapat membantu petani kelapa kami, yang telah bekerja keras untuk menaikan harga  kelapa setelah terpuruk terus selama bertahun – tahun. Ini akan membantu mereka berdiri dengan kedua kaki mereka sendiri,” katanya.

Dia mengatakan dia berharap gereja tidak hanya akan menjual minyak kelapa ke pembeli dari luar keuskupan, tetapi juga mendidik masyarakat lokal untuk membeli dan menggunakannya sebagai  minyak goreng rumah tangga yang lebih sehat.

Reuni 212 dan Ajakan untuk Perubahan Dalam Pilpres, Pileg 2019

Tue, 04/12/2018 - 15:43

Dalam pidatonya yang disampaikan melalui telepon dari Arab Saudi kepada ribuan umat Islam yang mengikuti aksi Reuni 212 di pelataran Monuman Nasional (Monas) di Jakarta Pusat pada Minggu (2/12), Muhammad Rizieq Shihab mengajak peserta aksi untuk melakukan perubahan dalam pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) yang akan digelar pada April 2019.

Hari itu, sekitar 100.000 umat Islam dari berbagai wilayah di Indonesia – sebagian besar mengenakan pakaian putih dan membawa bendera tauhid berwarna-warni – berkumpul di pelataran Monas untuk mengenang aksi serupa yang digelar pada tanggal yang sama pada 2016 ketika ribuan umat Islam menuntut gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, agar dijebloskan ke penjara atas kasus penodaan agama.

Ahok akhirnya dihukum penjara selama dua tahun karena terbukti menghina Alquran.

“Kami ingin sampaikan amanat perjuangan untuk perubahan … ini amanat perjuangan, bukan kampanye. Ini amanat perjuangan, bukan propaganda politik. Ini amanat perjuangan, bukan politisasi reuni,” kata pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu.

“Amanat perjuangan yang saya maksudkan adalah … ayo di Pilpres dan Pileg 2019 kita wajib berjuang bersama untuk perubahan,” lanjutnya.

Ia mengajak peserta aksi untuk menggaungkan pesannya ke seluruh tanah air.

“Oleh karenanya kami nyatakan tanpa sedikit keraguan, pada saat ini (dan) pada detik ini di acara Reuni Akbar Mujahid 212, bahwasanya di Pilpres dan Pileg 2019, haram kita memilih Capres (calon presiden) dan Caleg (calon anggota legislatif) yang diusung partai-partai pendukung penista agama,” tegasnya.

Pilpres tahun depan melibatkan dua Capres yakni Presiden Joko “Jokowi” Widodo dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) dan Prabowo Subianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sementara itu, Pileg mendatang diikuti oleh sekitar 7.968 Caleg dari lebih kurang 20 partai politik.

“Ayo kita pilih Capres dan Cawapres hasil Ijtima Ulama. Ayo kita pilih Caleg yaitu calon anggota dewan hanya dari partai koalisi keutamaan hasil Ijtima Ulama yang siap bela ulama, siap bela bangsa dan siap bela negara,” katanya.

Beberapa tokoh juga hadir dalam aksi itu termasuk Prabowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan ia harus mematuhi peraturan terkait pelaksanaan Pilpres dan Pileg tahun depan.

“Saya tidak boleh kampanye. Jadi saya hanya ingin mengucapkan terima kasih bahwa saya diundang hari ini oleh panitia. Ini kehormatan bagi saya, ini kebanggaan bagi saya,” katanya.

Seorang peserta aksi, Sutarjad, mengklaim bahwa umat Islam selama ini diabaikan.

“Mudah-mudahan dengan aksi ini, kita satu tujuan, bisa memilih (pemimpin) yang lebih baik,” katanya kepada ucanews.com.

Sementara itu, Gun Gun Heryanto, seorang pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menegaskan bahwa aksi itu tidak bisa dilepaskan dari konteks politik.

“Bagi saya, gerakan 212 sejak 2016 – waktu itu atmosfernya Pilkada DKI – hingga sekarang tidak bisa dilepaskan dari konteks politik. Ya memang mungkin tidak seluruh orang yang datang politis, tetapi setting, konteks, panggung dari penyelenggaraan itu tidak bisa dilepaskan dari kontestasi yang sekarang berlangsung maupun 2016 menjelang Pilkada DKI,” katanya kepada ucanews.com.

“Kalau kita perhatikan, misalnya siapa yang datang tadi, juga kubu Pak Prabowo,” katanya. “Artinya ya secara normatif saya ingin katakan bahwa arus utama dari (aksi) 212 itu adalah tentu di luar kubu Pak Jokowi.”

Organisasi Agama di Pakistan Luncurkan Komisi Perlindungan Minoritas

Tue, 04/12/2018 - 15:35

Berbagai organisasi agama dan hak asasi manusia (HAM) dari berbagai wilayah di Pakistan berkumpul di Lahore untuk meluncurkan sebuah komisi untuk mendorong perlindungan terhadap kelompok minoritas agama di negara itu.

Di antara berbagai organisasi agama dan HAM yang tergabung dalam Komisi Masyarakat untuk Hak Minoritas (KMHM) adalah Komisi Keadilan dan Perdamaian dan Komisi HAM dari Konferensi Waligereja Pakistan.

KMHM juga mencakup beberapa perwakilan dari komunitas agama Sikh, Hindu dan Islam.

“Komisi baru ini akan berjuang untuk mendorong dan memfasilitasi pemerintah federal dan propinsi untuk membuat kemajuan seperti yang dijamin oleh konstitusi dalam hal kebebasan beragama, hak dan kepentingan kelompok minoritas serta kewajiban internasional terkait perlindungan terhadap kelompok minoritas,” kata Peter Jacob, direktur Pusat Keadilan Sosial saat jumpa pers pada Kamis (29/11) lalu.

“Kami mendesak pemerintah federal agar mengatasi segala hambatan yang ada terkait pemenuhan hak; dalam kesetaraan dan totalitas,” lanjutnya.

Mahkamah Agung – dalam sebuah kasus suo motu terkait pemboman gereja di Peshawar pada 2013 – meminta pemerintah federal untuk membentuk sebuah dewan nasional untuk hak kelompok minoritas. Namun hanya satu propinsi (Sindh) yang membentuk komisi itu.

Anggota komisi, Pastor Bonnie Mendes, mengatakan kelompok minoritas agama di Pakistan tengah menghadapi rintangan legislatif dan administratif serta sosial.

“Diskriminasi telah menyebar. Para korban penodaan agama seperti Asia Bibi terpaksa hidup dalam persembunyian meskipun ia telah dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan tertinggi itu,” katanya, merujuk pada vonis hukuman mati untuk Bibi atas kasus penodaan agama yang telah dipatahkan oleh Mahkamah Agung pada 30 Oktober.

Awal pekan lalu, Pakistan mulai melancarkan aksi tegas terhadap kelompok Islam garis keras yang menggelar aksi protes – kadang-kadang anarkis – menentang pembebasan Bibi.

Bibi, seorang ibu beranak lima, sebelumnya dijatuhi hukuman mati dan dijebloskan ke sebuah penjara isolasi atas kasus penodaan agama pada 2010.

KMHM diluncurkan dua hari setelah Aid to the Church in Need, sebuah karya amal kepausan, merilis laporan “Kebebasan Beragama di Dunia 2018.”

Menurut laporan itu, Pakistan merupakan salah satu negara yang memiliki pelanggaran signifikan terhadap kebebasan beragama.

Situasi di Pakistan telah “memburuk,” demikian menurut laporan yang mengungkap keprihatinan soal penodaan agama itu. Laporan ini juga menyebutkan bahwa lebih dari 1.000 orang dihukum mati atas berbagai kasus penodaan agama.

Ulama Garis Keras Pakistan Terancam Pidana Seumur Hidup

Tue, 04/12/2018 - 11:17

Pakistan telah mendakwa seorang ulama garis keras sebagai penghasut dan terorisme karena melancarkan protes-protes keras setelah tahanan hukuman mati yang beragama Katolik, Asia Bibi, baru-baru ini dibebaskan dari dakwaan penodaan agama.

Khadim Hussain Rizvi, pemimpin kelompok garis keras Tehreek-Labaik Pakistan (TLP), turun ke jalan tak lama setelah pengadilan tertinggi Pakistan memerintahkan pembebasan Bibi dalam keputusan penting pada 30 Oktober.

Para demonstran melumpuhkan negara selama tiga hari, memaksa pemerintah untuk membuat perjanjian tertulis.

Tetapi tiga minggu kemudian, Rizvi dan ratusan pemimpin TLP ditahan pada 24 November dalam tindakan keras yang dilakukan secara diam-diam.

“Tindakan hukum telah dilakukan terhadap Khadim Hussain Rizvi dan para pemimpin tertinggi TLP di bawah undang-undang anti-terorisme dan provokasi,” kata Fawad Chaudhry, dari kementerian penyiaran dan informasi Pakistan, pada konferensi pers di Lahore pada 1 Desember.

“Semua yang secara langsung terlibat dalam perusakan properti negara, yang menyebabkan kerugian 50 juta rupee [US $ 360.000], dan mengganggu ketentraman warga akan dituntut di bawah tuduhan terorisme di kantor polisi,” kata Chaudhry.

“Secara keseluruhan, 2.899 orang dari Punjab telah dibawa ke tahanan, 139 orang dari Sindh dan 126 telah ditangkap di Islamabad,” katanya.

Jika terbukti, para tersangka dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di bawah tuduhan provokasi dan terorisme, tambahnya.

“Politisi TLP bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan konstitusi. TLP berusaha melumpuhkan negara dan bermain dengan kehidupan dan properti orang.”

Afzal Qadri, seorang pemimpin senior dari TLP, memprovokasi para pengikutnya untuk memberontak terhadap pemimpin militer Jenderal Qamar Javed Bajwa dan mengatakan hakim Mahkamah Agung yang memerintahkan pembebasan Asia Bibi pantas mati.

Bibi dijatuhi hukuman mati pada tahun 2010 atas tuduhan melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad ketika bertengkar dengan seorang petani Muslim.

Dia ditahan di sel isolasi sejak dijatuhi hukuman. Bibi secara konsisten membantah tuduhan itu.

Pages