UCAN Indonesia

Subscribe to UCAN Indonesia feed UCAN Indonesia
Sebuah layanan dari UCA News
Updated: 1 hour 18 min ago

Delegasi India ingin berbagi pengalaman iman di AYD Yogyakarta

Wed, 26/07/2017 - 20:53

Orang muda ​​Katolik India yang akan berpartisipasi dalam Asian Youth Day ketujuh di Indonesia yang akan datang mengharapkan acara tersebut mengubah perspektif iman mereka.

Pastor Deepak K.J. Thomas, sekretaris eksekutif Dewan Pemuda Konferensi Waligereja India, mengatakan bahwa 84 orang muda adalah bagian dari delegasi India yang akan menghadiri Hari Pemuda Asia ketujuh di Yogyakarta pada 2-6 Agustus.

Mereka akan bergabung dengan sekitar 3.000 orang muda dari 26 negara Asia di yogyakarta untuk pertemuan puncak yang bertemakan “Joyful Asian Youth! Living the Gospel in Multicultural Asia,

Para peserta dari India kebanyakan adalah pemimpin Mudika yang menyadari “apa yang terjadi dalam gereja, strukturnya, cara berfungsinya,” kata Pastor Thomas.

“Berinteraksi dengan pemuda lain tentang peran mereka dalam gereja dan cara bekerja dan bertukar pengalaman, akan sangat membantu kehidupan mereka,” katanya.

Anggota delegasi berasal dari berbagai wilayah di India dan dipilih oleh keuskupan mereka. Semua akan menanggung biayanya sendiri, kata Pastor Thomas.

Leon Pereira, wakil presiden Gerakan Pemuda Katolik India, mengatakan bahwa dia termasuk di antara 12 orang yang dipilih dari Keuskupan Vasai, India barat yang ikut ke acara tersebut di mana mereka berharap dapat bertemu dengan orang muda katolik dari berbagai negara.

“Mereka datang dari berbagai latar belakang – peran mereka di gereja, kehidupan rohani, dan budaya yang berbeda,” kata Pereira. “Berinteraksi dengan mereka, saya yakin akan memperkuat iman, kehidupan doa dan peran kami dalam masyarakat,” katanya.

Pria berusia 24 tahun itu mengatakan bahwa dia ingin memahami bagaimana orang-orang Katolik dari negara lain mempraktikkan iman mereka.

Jenny Joy, 26, dari Keuskupan Agung Delhi mengatakan bahwa orang India sendiri berasal dari daerah yang berbeda, ini akan menjadi “pengalaman” karena “kami berbeda dalam kebiasan budaya, bahasa dan makanan.”

Joy mengatakan keragaman India akan menjadi sebuah tantangan bagi delegasi mereka untuk menceritakan semuanya.

“Situasi kehidupan, budaya dan bahasa orang Kristen dari berbagai wilayah di India sangat bervariasi sehingga hampir sulit untuk menggeneralisasi situasi orang Kristen India,” katanya.

Sebagai bagian dari acara Asian Youth Day, delegasi India akan menampilkan pertunjukan musik dansa selama 10 menit.

Asian Youth Day akan memasukkan tiga hari program live-in di 11 keuskupan serta perayaan tiga hari dan pertemuan satu hari para delegasi orang muda.

ucanews.com

Surat Dari Roma: Pemecatan prefek Kongregasi Ajaran Iman

Wed, 26/07/2017 - 13:28

Gerhard Ludwig Muller tidak akan pergi dengan tenang. Dia belum berhenti mengeluh di forum publik sejak 30 Juni ketika Paus Fransiskus secara pribadi memberi tahu kardinal berusia 69 tahun itu bahwa dia tidak akan dipertahankan sebagai prefek Kongregasi Ajaran Iman (CDF).

Dia dengan segera membocorkan berita pemecatannya itu kepada teman-teman di media bahkan sebelum Kantor Berita Tahta Suci secara resmi mengumumkannya keesokan harinya.

Itu adalah reaksi dari orang yang terkejut dan marah.

Seseorang bisa bersimpati. Karena tidak seorang pun kardinal yang memimpin kantor berusia 475 tahun ini – yang sebelumnya disebut Kongregasi Agung dan Inkuisisi Universal (dan kemudian Kantor Suci) – dilepaskan begitu saja.

Paus tidak mengucapkan terima kasih secara publik atau mengakui Muller atas pelayanannya selam lima tahun, membiarkannya pergi enam tahun sebelum usia pensiun kanonik. Kardinal itu mengklaim bahwa dia sama sekali tidak tahu alasan Fransiskus mengakhiri pelayanannya, meskipun hampir semua orang tahu itu akan terjadi.

Tidak tahu, memang. Dan ternyata, Kardinal Muller juga tidak mengetahui alsannya.

Seperti ditulis Christa Pongratz-Lippitt – koresponden spesial LCI tentang urusan gereja di negeri yang berbahasa Jerman – dia terus menggali lubang yang lebih besar setiap kali dia melakukan wawancara publik.

Kantor berita Deutsche Presse Agentur (dpa) menerbitkan sebuah artikel pada tanggal 19 Juni di mana kardinal tersebut bahkan menyindir bahwa Paus Yesuit berusia 80 tahun tersebut mengijinkan pemuja kepribadian kepausan dengan menempatkan para penjilat di sekelilingnya.

Agar adil, kritiknya terselubung, tapi hanya sedikit. Muller mempekerjakan semua kelemahlembutan Schlittenhammer. (Ngomong-ngomon itu “palu godam” dalam istilah Jerman.)

Jika ini adalah hal yang kardinal katakan kepada kita secara publik, orang hanya bisa bertanya-tanya apa lagi yang dia katakan kepada orang lain secara pribadi.

Pada saat tulisan ini, penampilannya yang paling baru di depan lampu sorot yaitu pada 21 Juli di harian sosial dan politik yang paling konservatif Italia, Il Foglio.

Wawancara dapat digambarkan sebagai pembelaan diri dari seorang pria yang percaya bahwa talenta-talentanya diremehkan dan yang dicangkokkan tanpa alasan yang jelas.

“Saya telah memenuhi semua tugas saya – bahkan lebih dari yang diminta,” menunjukkan bahwa dia mencoba menawarkan Paus Fransiskus “nasihat teologis” esensial yang dibutuhkan paus untuk memastikan “ortodoksi gereja.”

Jelas Muller percaya bahwa paus menolak bantuannya. Jadi dia terus berargumentasi.

“Tidak ada yang meragukan kredensial teologis saya,” kata kardinal tersebut.

“Saya selalu setia kepada paus, seperti yang diminta oleh iman Katolik dan eklesiologi kita. Kesetiaan ini selalu disertai dengan kompetensi teologis, dan karenanya tidak pernah tentang kesetiaan yang dikurangi menjadi pujian belaka,” tegas Muller.

Ini adalah sebuah pernyataan menarik dan bisa mengungkap karena dalam wawancara berikutnya dengan Il Foglio, ketika ditanyai tentang perbedaan antara pandangan klasiknya tentang persatuan kembali bagi yang bercerai dan menikah lagi dengan sikap Kardinal Christoph Schonborn dari Wina yang lebih terbuka (yang sejalan dengan Paus), Muller berkata:

“Mungkin Kardinal Schonborn memiliki sudut pandang yang berlawanan dengan saya, atau mungkin bertentangan dengan apa yang dia sendiri pernah pikirkan, melihat bahwa dia telah mengubah posisinya.”

(Begitu banyak ungkapan John Henry Newman, “Hidup adalah untuk berubah, dan menjadi sempurna adalah dengan sering berubah.”)

Beberapa orang mengatakan bahwa Paus Fransiskus tidak senang dengan Kardinal Muller yang mengumbar kehebatan pribadi untuk dirinya sendiri di media melalui wawancara dan kuliah umum yang terus menerus.

“Saya pikir saya dapat mengatakan kehadiran media Kardinal Ratzinger (saat dia menjabat prefek CDF) cukup jelas … Ini adalah bagian dari pekerjaan prefek, bahwa itu bukan pekerjaan yang murni dan hanya birokratis,” katanya membenarkan dirinya sendiri.

Tapi dia tidak bisa berhenti di situ.

“Bagaimanapun, saya sudah dikenal sebelum (menjadi prefek CDF) sebagai teolog karena banyak tulisan saya. Dan, bagaimanapun, tampaknya bagi saya bahwa bahkan paus pun memberikan wawancara,” katanya.

Apakah rahang mu sudah jatuh?

Semakin membaik. Atau lebih buruk lagi.

“Iman, gereja, dan para uskup tidak dikukuhkan oleh tepuk tangan dari massa yang tidak mendapat informasi,” lanjut Kardinal Muller.

Ini adalah pernyataan lain yang aneh, mengingat bahwa kebanyakan orang, dengan mengesampingkan politik konservatif politik dan doktrin yang kaku, pada umumnya memuji posisi yang lebih fleksibel dan kurang kaku yang ditunjukkan paus dan uskup seperti Christoph Schonborn, Karl Lehman, Walter Kasper dan Reinhard Marx kepada “massa yang kurang informasi.”

Ya, Muller mengkritik semua pria yang disebutkan di atas dalam wawancara Italia baru-baru ini.

Menunjukkan betapa sulitnya waktu yang dia miliki untuk meninggalkan jabatannya sebagai pewaris Inkuisitor Agung, dia mengeluarkan sebuah kutukan yang samar-samar ketika dia menyindir bahwa beberapa uskup telah melepaskan tugas mereka membawa semua orang kepada Kristus.

“Hari ini mereka berbicara tentang tanggung jawab atas budaya dan lingkungan?” tanyanya retoris. “Baiklah, tapi ada banyak orang awam yang kompeten di bidang ini,” katanya.

Dia mengklaim bahwa ini adalah urusan politik yang tidak menjadi tanggung jawab para uskup.

Jelas, Kardinal Muller tidak terlalu senang dengan Laudato Si ‘, ensiklik yang dikeluarkan Uskup Roma saat ini tentang merawat bumi dan ciptaan. Tapi dia sepertinya sudah lupa bahwa Benediktus XVI – dan kardinalnya juga – juga menggunakan kantor episkopal mereka untuk mencoba mempengaruhi sejumlah topik sosial, budaya dan politik.

Hal ini membawa kita ke masalah lain yaitu Benediktus yang sekarang sudah pensiun dan peran yang terus dimainkannya dalam kehidupan Gereja Katolik.

Muller mengungkapkan dalam wawancara 21 Juni dengan DPA bahwa mantan paus itu “kecewa” dengan Fransiskus yang belum juga memperbarui mandat kardinal sebagai prefek CDF.

Mengapa kardinal mengungkap ini ke publik? Dia harus tahu bahwa itu hanya akan mengintensifkan narasi bahwa Benediktus dan sekutunya adalah bagian dari oposisi – yang setia atau sebaliknya – kepada Paus Fransiskus.

Cukup buruk bahwa pada tanggal 6 Juli dia memberikan wawancara lagi ke sebuah surat kabar Jerman yang mengungkapkan bahwa Kardinal Joachim Meisner, dua hari sebelumnya, juga telah menyuarakan kekhawatiran pada pemecatan mantan prefek tersebut.

“Ini menyentuhnya dan menyakitinya secara pribadi. Menurutnya ini akan membahayakan gereja,” kata Muller, “yang tentu saja berbicara untuk saya, tapi ini adalah fakta, begitulah cara dia mengungkapkannya.”

Meisner meninggal malam itu. Tapi kami kemudian menemukan bahwa itu bukan satu-satunya percakapan yang disampaikan mantan Uskup Agung Cologne malam itu dengan seorang tokoh terkemuka gereja.

Kebetulan Benediktus XVI juga berbicara dengan Meisner pada malam yang sama. Hal ini terungkap dalam sebuah pesan yang dikirim paus emeritus itu dengan sekretaris pribadinya, Uskup Agung Georg Ganswein, untuk pemakaman Meisner pada tanggal 15 Juli.

Terlepas dari beberapa upaya beberapa orang untuk mempolitisir isi pesan tersebut, seseorang dibuat agak bingung mengenai deskripsi Benediktus XVI mengenai suasana hati dan disposisi Meisner pada malam kematiannya sangat berbeda dengan akun Muller.

Mantan paus itu menggambarkan seseorang yang sangat jauh dari “kecewa” dan khawatir seperti yang diceritakan Muller tentang orang yang berbicara dengannya pada malam yang sama.

“Yang mengejutkan saya terutama dalam percakapan terakhir dengan kardinal, yang sekarang telah berpulang adalah keceriaan alami, kedamaian batin dan kepastian yang dia temukan,” tulis Benediktus dalam pesannya.

Benarkah kebetulan saja bahwa Benediktus dan Kardinal Muller berbicara via telepon dengan Meisner – yang sedang berlibur – pada malam yang sama?

Meisner yang berusia 83 tahun memiliki beberapa masalah kesehatan ringan, tapi dia bukan orang yang sekarat. Kematiannya tiba-tiba dan tak terduga.

Topik utama percakapan segitiga yang paling mungkin adalah pemecatan Muller, meski belum terungkap siapa yang memprakarsainya. Apakah Muller pertama kali menelpon Meisner untuk mengeluh tentang pemberhentian dirinya dan kemudian, setelah itu, Meisner menelpon Benediktus untuk terus mendiskusikan situasi “mencemaskan” ini?

Dan berapa uskup atau tokoh gereja lain yang bersimpati kepada Muller yang menelepon malam itu – atau pada hari-hari sebelum dan sesudahnya – ke biara yang sudah diperbaharui di Taman Vatikan tempat mantan paus sekarang tinggal?

Dapat dipahami bahwa orang-orang yang lebih dekat dengan pemikiran dan gaya Paus Fransiskus dan beberapa yang lebih selaras dengan Benediktus sangat ingin menghilangkan setiap pembicaraan tentang pertentangan antara kedua pria tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa mantan paus itu telah menjadi tokoh sentral dan titik temu bagi mereka yang sangat tidak nyaman dengan dan kritis terhadap kepausan saat ini.

Benediktus tidak harus disalahkan untuk ini. Dan dia pastinya bukan arsiteknya.

Tapi seseorang harus menghentikan ‘kebijakan pintu terbuka” yang terkenal, yang dengan senang hati diperluas oleh Uskup Agung Ganswein ke kalangan politik konservatif, kaum ultra-tradisionalis Katolik dan bagi kelompok lainnya yang tidak begitu menerima Paus Fransiskus.

Atau mungkin mantan paus itu setidaknya harus mengikuti contoh penggantinya dan memberi tanda di luar pintunya, “Dilarang merengek!”

Robert Mickens, Vatican City

 

Aktivis kecam Jokowi terkait perintah menembak penyelundup norkoba

Wed, 26/07/2017 - 12:22

Presiden Indonesia Joko Widodo mendapat kecaman dari kelompok hak asasi manusia atas pernyataannya meminta penegak hukum untuk menembak di tempat penyelundup narkoba dari luar negeri yang memasuki Indonesia.

Dalam sebuah pidato pada tanggal 21 Juli, Jokowi meminta penegak hukum untuk bersikap tegas, ditembak dan tidak diberi ampun terutama kepada penyelundup narkoba dari luar negeri  yang melawan ketika ditangkap.

Dia mengatakan bahwa perdagangan narkoba sekarang merupakan keadaan darurat nasional.

Komentar tersebut disampaikan menyusul penembakan warga Taiwan di sebuah pelabuhan di provinsi Banten pada 13 Juli.

Pria itu terbunuh saat polisi berusaha menangkap empat pria Taiwan yang diduga berusaha menyelundupkan satu ton methamphetamine melalui pelabuhan itu.

“Pernyataan tegas pemerintah [terhadap obat-obatan terlarang] patut mendapat apresiasi, namun tidak berarti dapat melanggar hak asasi manusia,” kata Pastor Paulus Christian Siswantoko, sekretaris eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian Konfrensi Waligereja Indonesia (KWI), kepada ucanews.com. 24 Juli

Dia mengatakan bahwa komentar Jokowi akan membuka jalan bagi penegak hukum untuk melakukan premanisme.

“Tampaknya Presiden Jokowi mengikuti jejak Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang melakukan pembunuhan, lalu apa bedanya keduanya?”

Dia juga mempertanyakan hasil perang Duterte terhadap narkoba. “Benarkah sukses dan bahwa Filipina sekarang bebas dari narkoba? Kita tidak tahu pasti.”

Perang narkoba Duterte di Filipina telah menewaskan setidaknya 8.000 orang.

Alan Christian Singkali, sekretaris jenderal Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, menyebut pernyataan Jokowi tidak masuk akal.

“Bagaimana penegak hukum bisa menembak seorang penjual narkoba jika dia tidak tahu pasti apakah orang tersebut benar-benar penjual narkoba?” katanya.

Liona Nanang Supriatna dari pakar hukum dari salah universitas Katolik dan Intelektual Indonesia mengatakan bahwa komentar tersebut sepenuhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum.

“Apa yang terjadi dengan praduga tak bersalah?” katanya.

“Perdagangan narkoba harus ditangani dengan serius, namun pendekatan yang tidak adil hanya akan menghasilkan ketidakadilan yang lebih banyak,” tambahnya.

Phelim Kine, wakil direktur Divisi Asia Human Rights Watch, juga mengecam komentar Jokowi.

“Presiden Jokowi harus mengirimkan pesan yang jelas dan terbuka kepada polisi bahwa upaya untuk mengatasi masalah narkoba dan kriminalitas yang kompleks mengharuskan pasukan keamanan untuk menghormati hak dasar setiap orang, bukan untuk menghancurkannya,” katanya.

Menurut komisi orang hilang dan korban kekerasan 32 tersangka pedagang narkoba telah ditembak mati oleh pihak berwenang sejak Januari tahun lalu.

ucanews.com

PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis

Tue, 25/07/2017 - 15:00

Konflik di bagian lain dunia tidak boleh mempengaruhi kerukunan antar ras dan agama di Singapura, kata Perdana Menteri Lee Hsien Loong.

Singapura harus berusaha melindungi diri dari konflik di negara lain seperti Irak dan Suriah, katanya.

Hal itu disampaikan Lee ketika berbicara kepada sekitar 300 pemimpin masyarakat dalam sebuah dialog mengenai terorisme dan Islamofobia di ITE College Central di Singapura.

Serangan oleh kelompok teror seperti Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dapat mempengaruhi cara orang memandang Muslim di Singapura, katanya.

“Kita tidak bisa menghindari bahwa serentetan serangan terkait ISIS baru-baru ini di dunia, situasi di Timur Tengah, di sekitar kita, dan … bahkan di Singapura, telah menimbulkan keraguan dan keraguan di antara orang Singapura,” katanya.

Oleh karena itu penting agar kerukunan rasial dan agama tetap kuat, katanya.

Meskipun ISIS mengalami kemunduran di Irak dan Suriah, kelompok tersebut tetap “menjadi magnet bagi ekstremis agama,” kata Lee pada pertemuan tersebut.

Beberapa pengikut mereka akan kembali ke Asia Tenggara, Lee menambahkan, mengacu pada perekrutan pejuang dari Malaysia dan Indonesia dan konflik di kota Marawi di Filipina.

Di Singapura, pekerja asing diradikalisasi, dan segelintir orang Singapura menjalankan upaya radikalisasi diri sendiri, tulis koran Straits Times.

Ajaran ekstrem menggerogoti arus utama dan akan melemahkan keharmonisan rasial jika mereka berakar, kata surat kabar tersebut.

Lee meminta para pemimpin masyarakat untuk mengatasi masalah ini dengan memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh kejadian eksternal, dan memperkuat kepercayaan antara berbagai agama.

“Harmoni antar rasial dan agama … di Singapura sangat berharga,” katanya. “Apa yang kita miliki tidak terjadi secara kebetulan,” kata Lee.

Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat

Tue, 25/07/2017 - 14:20

Pemilihan parlemen Timor-Leste berakhir dengan damai akhir pekan lalu dan negara yang merdeka lima belas tahun lalu itu mulai bekerja untuk pemerintahan koalisi selama lima tahun ke depan yang dipimpin oleh partai Fretelin, dan Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor Leste (CNRT).

Berdasarkan hitungan awal Fretilin memenangkan 23 kursi, CNRT 22, Partai Pembebasan Rakyat 8, Partai Demokrat (PD) 7 sementara yang mengejutkan adalah partai pemuda Khunto, yang memenangkan 5 kursi.

Pemantau pemilu, Inocencio de Jesus Xavier, dari Asian Justice and Right (AJAR), menyebut hasil pemilihan tersebut sebagai “fenomena baru” di mana kepercayaan pada partai besar telah mulai terkikis, jika dibandingkan dengan pemilihan tahun 2012, di mana Fretelin memperoleh 25 kursi, CNRT memenangkan 30 kursi, dan PD 8.

Hasilnya menunjukkan orang mulai pelan-pelan menjauh dari Fretelin dan CNRT.

Selama sepuluh tahun mereka berkuasa tidak banyak menghasilkan kebijakan atau program yang menyentuh kehidupan masyarakat, katanya.

“Kurangnya air bersih, jalan yang buruk, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang buruk tidak ditangani dengan benar [oleh CNRT],” kata Xavier kepada ucanews.com pada 24 Juli.

Jika pihak-pihak yang berkepentingan ingin membentuk koalisi mereka harus berusaha memecahkan masalah nyata di masyarakat, bukan berkonsentrasi pada siapa yang mendapatkan kekuasaan seperti yang dilakukan pemerintahan tahun-tahun sebelumnya, katanya.

Idealnya, salah satu dari dua partai utama tersebut harus menjadi oposisi, sementara yang lainnya membentuk sebuah pemerintahan dengan kelompok-kelompok yang lebih kecil, katanya, dan menambahkan bahwa memiliki oposisi yang efektif di parlemen dapat mendorong pemerintah menyelesaikan sesuatu.

Dia mengacu pada perubahan jangka menengah dalam koalisi setelah pemilihan terakhir di mana CNRT tiba-tiba membentuk sebuah koalisi pada tahun 2015 dengan Fretelin dan menunjuk Rui Maria de Araujo sebagai perdana menteri, sehingga tidak ada lagi partai oposisi di parlemen.

Menurut Xavier, Fretelin harus membentuk pemerintahan baru, dengan perwakilan partai-partai lain yang memiliki kemampuan dan sumber daya.

“Yang terpenting adalah membangun jalan di daerah terpencil sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih mudah ke kota, air bersih, sarana kesehatan dan pendidikan, pertanian, pariwisata,” katanya.

“Harapannya adalah bahwa pemerintah baru seharusnya tidak bergantung pada minyak dan gas, dan melihat cara lain untuk menghasilkan pendapatan. Fretelin harus memimpin dan menunjuk jalan.”

Uskup Virgilio Do Carmo Da Silva dari Dili meminta semua orang dan partai politik untuk menerima hasil pemilihan yang diadakan 22 Juli itu.

“Orang-orang telah menjalankan hak mereka secara damai, dan tidak boleh ada elit politik yang mengkhianati itu,” katanya.

Dia juga meminta pemerintah untuk melihat kebutuhan nyata masyarakat.

Prelatus tersebut mengatakan bahwa pemerintah selanjutnya harus memprioritaskan pendidikan.

“Masih banyak sekolah yang kekurangan kebutuhan pokok, seperti buku, perpustakaan, laboratorium, dan gedung sekolah yang layak,” kata prelatus tersebut.

Selain itu, pemerintah baru perlu memperluas sektor pertanian untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja terutama bagi kaum muda sehingga mereka tidak perlu bekerja di luar negeri, kata uskup tersebut.

Mantan presiden dan perdana menteri, Xanana Gusmao, juga meminta semua orang dan partai, termasuk CNRT sendiri, untuk menerima hasilnya.

“Perdamaian dan stabilitas lebih penting bagi Timor-Leste untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu membangun demokrasi yang lebih baik,” katanya.

Komisi Pemilu Timor-Leste akan mengumumkan hasil resmi pemungutan suara pada bulan Agustus.

Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen

Tue, 25/07/2017 - 12:45

Kardinal emeritus Joseph Zen Ze-kiun dari Hong Kong mengkritik keputusan pengadilan yang mendiskualifikasi empat anggota parlemen pro-demokrasi yang terpilih dengan alasan bahwa sumpah mereka tidak sah.

Anggota parlemen pro-demokrasi Edward Yiu, Nathan Law, Leung Kwok-Hung dan Lau Siu-lai didiskualifikasi oleh Pengadilan Tinggi Hong Kong pada 14 Juli karena cara mereka mengambil sumpah jabatan mereka Oktober lalu.

“Bagaimana kejadian konyol ini terjadi di Hong Kong?” tulis Kardinal Zen di blognya pada tanggal 18 Juli. “Mengapa masyarakat tidak keluar untuk mengajukan keberatan yang lebih kuat?” Dia bertanya.

Meskipun kardinal setuju bahwa para anggota parlemen terpilih “melakukan sesuatu yang tidak bijaksana” karena mengubah cara atau mengubah kata-kata sumpah itu, pengadilan membatalkan 127.000 suara pemilih (jumlah suara yang diterima oleh empat anggota parlemen) adalah Jahat dan sombong melampaui imajinasi! Di negara lain, hal itu akan menimbulkan kerusuhan skala besar, “kata Kardinal Zen.

“Perilaku pemerintah membuat orang kehilangan kepercayaan pada independensi peradilan,” kata kardinal tersebut.

Dia meminta para pakar hukum untuk keluar dan menyelamatkan peraturan hukum di Hong Kong.

Diskualifikasi menjadi alat

Ini adalah kelompok kedua anggota parlemen pro-demokratis yang didiskualifikasi oleh pengadilan karena sumpah tidak sah.

Baggio Leung Chung-hang dan Yau Wai-ching dari Youngspiration, sebuah partai politik baru yang menganjurkan kemerdekaan Hong Kong, didiskualifikasi November lalu karena mendistorsi sumpah jabatan mereka.

Meskipun Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, chief executive baru Hong Kong, telah mengklaim bahwa pemerintah tidak memiliki niat untuk menantang lebih banyak anggota parlemen di pengadilan, seorang warga setempat telah mengajukan judicial review mengenai validitas sumpah Cheng Chung -tai dan Chu Hoi-kontol, keduanya anggota parlemen yang pro-demokratis. Pengadilan akan menangani kasus mereka pada 26 Juli.

Sementara itu, warga lain telah melaporkan dua anggota parlemen pro-pemerintah karena memalsukan informasi tentang latar belakang pendidikan mereka sehingga mereka dapat mencalonkan diri dalam pemilihan.

Lina Chan, sekretaris eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Hong Kong, berpendapat bahwa kredibilitas Dewan Legislatif (LegCo) dan pemilu telah berkurang dengan diskualifikasi banyak anggota parlemen yang terpilih.

“Lebih dari 100.000 suara telah dibatalkan, pemerintah menggunakan sistem peradilan untuk mendiskualifikasi anggota parlemen terpilih untuk memenuhi tujuan politiknya, pemilihan diinjak-injak,” katanya kepada ucanew.com.

Dengan lebih sedikit anggota parlemen, Chan khawatir bahwa kubu pro-demokrasi telah kehilangan hak veto di LegCo dan semakin mengurangi kemampuan LegCo untuk mengawasi kekuasaan pemerintah.

ucanews.com

Pendukung Mgr Hubertus Leteng meminta umat membela uskup

Tue, 25/07/2017 - 08:22

Beberapa imam di Keuskupan Ruteng mendesak umat untuk mendukung Uskup Hubetus Leteng dalam gejolak yang terjadi belakangan ini, karena perpecahan muncul atas tuduhan bahwa prelatus tersebut menyalahgunakan dana gereja.

Sedikitnya 69 dari 167 imam diosesan menyatakan mengundurkan diri dari jabatan mereka pada bulan Juni lalu. Bersama dengan kelompok awam mereka telah mendesak Uskup Leteng untuk mengundurkan diri karena diduga menyalahgunakan uang gereja sekitar 1,6 milar rupiah dan telah meminta Vatikan untuk memecatnya.

Tapi, dalam beberapa pekan terakhir ini, beberapa imam di keuskupan itu telah menggunakan mimbar untuk membela Uskup Leteng.

Pastor John Mustaram, Pastor Kepala Paroki St. Gregorius Borong, membela prelatus tersebut dalam sebuah pernyataan dalam misa pernikahan yang sejak itu menjadi viral di media sosial.

Dia menilai tuduhan terhadap Uskup Leteng – termasuk dia berselingkuh- adalah fitnah dan memperingatkan pastor lain dan umat awam untuk tidak berbicara melawan uskup.

Dia juga memperingatkan umat paroki agar tidak berbicara buruk tentang sang uskup.

“Jika suami menghina uskup, istri dan anak-anaknya akan dikutuk,” katanya.

Seorang uskup yang ditunjuk oleh Vatikan hanya bisa dipecat oleh Vatikan, tambahnya.

Seorang imam yang mendukung uskup Leteng menuduh media lokal ikut terlibat dalam barisan penentang.

Menurut situs berita lokal Floresa.co, seorang imam yang menyebut dirinya sendiri Pastor Rustam Effendy menuduh media tersebut sebagai sebuah persekongkolan antara orang-orang non-Katolik untuk menghancurkan gereja. 

Pastor itu dikabarkan sudah meminta maaf atas pernyataannya tersebut.

Pastor Rober Pelita, vikep Labuan Bajo dan salah satu imam yang menentang Uskup Leteng, mengatakan tuduhan penyimpangan keuangan itu benar adanya.

“Uskup Leteng mengaku pada sebuah pertemuan bahwa dia menggunakan uang dari keuskupan itu,” katanya.

Pastor Pelita menambahkan bahwa para imam yang masih mendukungnya juga menghadiri pertemuan itu.

“Saya terkejut bahwa mereka mengatakan tuduhan itu bohong, saya menduga mereka mengatakannya karena ada kepentingan tertentu,” katanya.

Pastor Simon Nama, vikep Borong, mengatakan bahwa tuduhan mereka terhadap Uskup Leteng didasarkan pada fakta.

“Mengapa kita harus menanggung banyak kebohongan bersama sang uskup,” katanya.

Perselisihan itu terjadi pada 12 Juni, ketika beberapa imam menuduh uskup secara diam-diam meminjam 1,25 miliar rupiah dari Konferensi Wali Gereja Indonesia dan 400 juta dari keuskupan tanpa memberikan laporan pertanggungjawaban.

Menurut para imam, Uskup Leteng mengatakan kepada mereka pada pertemuan yang dihadiri oleh Pastor Pelita bahwa uang-uang itu digunakan untuk membiayai seorang pemuda dari keluarga miskin yang sedang belajar menjadi pilot di Amerika Serikat. Namun uskup menolak memberikan rincian tentang pemuda itu dan mengatakan bahwa itu bukan urusan mereka.

Para imam menduga uang itu dikirim kepada seorang wanita yang mereka percaya sebagai selingkuhan sang uskup. Perselingkuhan itu muncul pada tahun 2014 setelah seorang imam yang memilih untuk meninggalkan imamat membuka kasus itu ke publik.

Kasus itu telah dilaporkan ke Vatikan, setelah para imam penentang bertemu dengan nuncio Indonesia, Uskup Agung Antonio Guido Filipazzi, di Jakarta.

Sebuah sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada ucanews.com bahwa Vatikan akan membuat keputusan mengenai masalah itu setelah bertemu dengan Uskup Leteng pada tanggal 7 Juli.

Namun, sumber itu mengatakan pada 19 Juli, bahwa Vatikan belum membuat keputusan dan keluhan terhadap uskup harus melalui jalur yang benar.

Uskup Leteng belum menanggapi beberapa permintaan untuk berkomentar.

Paus sumbang €25.000 untuk membantu warga di Afrika Timur

Mon, 24/07/2017 - 16:44

Paus Fransiskus menyerahkan secara simbolis sumbangan sebesar  €25.000 (euro) atau sekitar 387 juta rupiah kepada lembaga pangan PBB (FAO) dalam upaya lembaga tersebut menyediakan makanan untuk membantu orang yang terkena dampak konflik dan kemarau di Afrika Timur.

Hal itu disampaikan Paus Fransiskus dalam surat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal FAO José Graziano da Silva pada 21 Juli melalui Monsignor Fernando Chica Arellano, Perwakilan Tetap Tahta Suci di lembaga pangan PBB itu di Roma.

Kelaparan melanda bagian Sudan Selatan pada bulan February dan meskipun situasinya sudah membaik setelah ada upaya kemanusiaan untuk membantu, sekitar 6 juta orang di negara tersebut masih harus berjuang keras untuk mendapatkan makanan setiap hari.

Sementara itu jumlah orang yang memerlukan bantuan kemanusiaan di lima negara Afrika Timur lainnya- Somalia, Ethiopia, Kenya, Tanzania dan Uganda – diperkirakan mencapai sekitar  16 juta orang, naik sekitar 30 percen dari akhir tahun 2016 lalu.

Paus Fransikus yang menjadikan solidaritas menjadi tema utama selama masa kepausannya akan mengunjungi markas FAO pada 16 Oktober nanti untuk memperingati Hari Pangan Dunia. Even tahun ini mengusung tema ” mengubah masa depan migrasi dengan berinvestasi pada ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan.”

Radio Vatikan

Setelah kelompok teroris, ini target serangan Duterte berikutnya

Mon, 24/07/2017 - 16:14

Perundingan damai yang bertujuan mengakhiri pemberontakan komunis di Filipina yang sudah berlangsung hampir setengah abad minggu ini gagal setelah Presiden Rodrigo Duterte mengatakan bahwa dia tidak lagi tertarik untuk berbicara damai dengan para pemberontak.

“Saya tidak lagi ingin berbicara dengan mereka, mereka telah membunuh banyak polisi saya, mereka telah membunuh banyak tentara saya,” kata presiden dalam sebuah pidato saat mengunjungi pasukan di Marawi pada 20 Juli.

Duterte mengumumkan bahwa pemberontak New People’s Army akan menjadi sasaran operasi militer berikutnya setelah pihak berwenang menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung dengan kelompok teroris di Marawi.

“Setelah ini, setelah perang ini, begitu kita selesai menghabisi teroris, kita akan melakukan reorientasi dan mengejar New People’s Army karena mereka berhutang sangat banyak. Saya tidak ingin lagi berbicara dengan mereka,” kata Duterte.

Presiden memerintahkan untuk menghentikan pembicaraan damai yang sedang berlangsung dengan para pemberontak menyusul serangan yang dilakukan oleh gerilyawan komunis melawan pasukan pemerintah.

Dua tentara tewas dan lima lainnya, termasuk empat pengawal keamanan Duterte, terluka dalam serangan baru-baru ini yang dilancarkan oleh pemberontak di provinsi Palawan dan Cotabato Utara.

Ini bukan pertama kalinya Duterte menghentikan perundingan damai dengan komunis. Pada bulan Februari, dia juga menghentikan pembicaraan setelah pemberontak mengumumkan bahwa mereka mencabut gencatan senjata secara sepihak.

Pemimpin pemberontak yang berada dipengasingan Jose Maria Sison, Pendiri Partai Komunis Filipina, mengatakan bahwa proses perdamaian tampaknya tidak perlu dilakukan saat ini karena “obsesi darurat militer dan pembunuhan massal oleh pemerintah”.

Duterte mengumumkan darurat militer di wilayah Mindanao Filipina selatan setelah serangan teroris di kota Marawi yang mengakibatkan pengungsian sekitar 300.000 orang.

Dalam sebuah pernyataan dari Belanda, Sison mengatakan bahwa benar-benar “tidak perlu” untuk berunding jika pemerintah terus “menakut-nakuti dengan cara sia-sia kekuatan revolusioner untuk menyerah dan melepaskan perjuangan revolusioner mereka.”

Militer Filipina, sementara itu, menuduh pemberontak menggunakan proses perdamaian untuk mengkonsolidasikan dan memperkuat jajarannya.

“Memang, ini adalah upaya sia-sia untuk terus berbicara damai dengan kelompok yang anggotanya … tanpa henti membunuh tentara kita yang membela dan melindungi rakyat kita,” kata juru bicara militer Kolonel Edgard Arevalo.

Keputusan presiden untuk mengakhiri perundingan juga mendapat dukungan bahkan dari oposisi di Kongres.

Senator Franklin Drilon, ketua blok minoritas di Senat, mengatakan bahwa dia setuju dengan keputusan presiden tersebut.

Perundingan damai antara pemerintah dan pemberontak dimulai pada 1986 saat pemerintahan mantan presiden Corazon Aquino. Hal itu diikuti oleh hampir tiga dekade pembicaraan yang berakhir dengan kegagalan.

Pada bulan Agustus tahun lalu, perundingan resmi antara pemerintah dan Front Demokratik Nasional yang dipimpin komunis dibuka kembali di Norwegia.

ucanews.com

India memberikan pelatihan bagi jutaan PRT

Mon, 24/07/2017 - 12:31

Beberapa pemerintah negara bagian di India telah melibatkan sebuah organisasi nirlaba untuk melatih para pembantu rumah tangga agar menjadi lebih profesional dalam tugas dan untuk melindungi mereka.

Inisiatif ini bertujuan untuk melatih pekerja rumah tangga yang diperkirakan 4 sampai 6 juta orang yang membentuk angkatan kerja informal terbesar di negara ini  dalam hal memasak, merawat orang lansia dan anak-anak, berkebun dan keterampilan lainnya untuk memenuhi persyaratan kerja di India dan luar negeri

Dewan Ketenagakerjaan bagian ketrampilan berencana untuk melatih 2,5 juta pekerja rumah tangga dalam 10 tahun ke depan, kata Sumit Garg, petugas hubungan masyarakat organisasi nirlaba yang berbasis di New Delhi yang akan bekerja sama dengan pemerintah negara bagian, dalam sebuah kesepakatan yang ditandatangani pada 18 Juli.

Pelatihan dua bulan untuk kelompok pekerja rumah tangga dimulai tahun ini dan telah dilatih sekitar 25.000 pekerja rumah tangga, dia menambahkan bahwa pekerja rumah tangga terbengkalai secara sosial karena mereka tidak terlatih dan tidak terampil. Sekarang mereka yang dilatih mendapatkan sertifikat keterampilan, sertifikat kesehatan dan satu lagi kelakukan mereka telah diperiksa oleh polisi.

Aktivis hak asasi manusia, termasuk orang-orang gereja, mengatakan bahwa pekerja rumah tangga sering dieksploitasi karena sektor pekerjaan mereka tidak diatur. Pekerja rumah tangga sering menghadapi kekerasan seksual dan fisik, dipaksa bekerja lebih lama dengan bayaran sedikit dan tidak ada hari libur dan tidak memiliki jaminan sosial, kata mereka.

Prince Varghese, koordinator proyek untuk Forum Pekerja Rumah Tangga di Chetanalaya, cabang aksi sosial Keuskupan Agung Delhi yang telah berkampanye untuk hak-hak pekerja rumah tangga, mengatakan bahwa “inisiatif tersebut akan menguntungkan pekerja rumah tangga karena akan memberi nilai tambah bagi pekerjaan mereka.”

Namun, program ini akan menjadi “pendekatan sepihak” jika pengusaha tidak peka terhadap hak-hak pekerja rumah tangga, katanya kepada ucanews.com.

Varghese mengatakan upaya kelompok gerejanya untuk meningkatkan tingkat keterampilan pekerja rumah tangga di masa lalu “seringkali tidak berbuah (karena) majikan terus memperlakukan pekerja rumah tangga dengan cara yang sama.”

Juga, RUU Pekerja Rumah Tangga 2015 tentang Kesejahteraan dan Peraturan Ketenagakerjaan, yang menetapkan upah minimum dan ukuran lainnya sedang menunggu persetujuan di parlemen. “Tanpa undang-undang nasional, program peningkatan keterampilan mungkin tidak ada manfaatnya,” kata Varghese.

Menurut laporan Kementerian federal Urusan Perempuan dan Anak tahun 2014, ada 3.564 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga pada tahun 2012,  meningkat dari 3.517 di tahun 2011 dan 3.422 pada tahun 2010.

 

Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi

Fri, 21/07/2017 - 15:10

Pemimpin agama minoritas di Myanmar bergabung dengan Aung San Suu Kyi di rumahnya di Yangon untuk berdoa bagi para pahlawan negara termasuk ayahnya, Jenderal Aung San.

Pertemuan doa lintas agama menandai peringatan 70 tahun kematian sembilan pahlawan yang dibunuh pada 19 Juli 1947, setahun sebelum Myanmar memperoleh kemerdekaan dari Inggris.

Pada acara tersebut, Suu Kyi mendesak lebih dari 30 orang yang hadir untuk hidup dengan semangat mulia dan berusaha untuk membantu membangun sebuah bangsa yang dibangun berdasarkan cinta.

Uskup Auksilier John Saw Yaw Han dari Yangon, menghadiri pertemuan yang dia gambarkan sebagai khusus istimewa.

“Suu Kyi menyadari peran pemimpin agama sangat penting bagi pembangunan bangsa dan perdamaian sehingga dia menyelenggarakan pertemuan semacam itu,” kata Uskup Yaw Han kepada ucanews.com.

Uskup Yaw Han mengatakan 19 Juli adalah hari yang menyedihkan namun membanggakan bagi Myanmar.

“Mereka mengorbankan nyawa untuk rakyat,” kata uskup merujuk pada sembilan pahlawan yang lima diantaranya adalah umat Budha, dua adalah Muslim, satu Kristen dan satu lagi seorang Hindu.

“Jadi, kita semua harus bekerja sama menuju stabilitas dan perdamaian, apa yang telah dibangun oleh para pahlawan yang telah gugur,” katanya.

Saung Lwin Aung, seorang pemimpin Muslim dari Yangon, mengatakan bahwa dia berdoa agar negara itu memiliki kesetaraan hak, kebebasan, keadilan dan perdamaian yang tetap berjaga. Saung Lwin Aung menambahkan bahwa dia mendoakan keberhasilan proses perdamaian yang dimulai Suu Kyi.

“Pertemuan pemimpin lintas agama sangat penting karena ujaran kebencian terus berkembang di negara ini sehingga kami harus bergandengan tangan untuk melawannya melalui pidato cinta,” kata Saung Lwin Aung kepada ucanews.com.

Pemimpin agama Kristen, Muslim, Hindu, Baha’i dan Yahudi menghadiri pertemuan tersebut.

Pertemuan doa lintas agama diadakan setiap tahun dan diprakarsai oleh ibu Suu Kyi, Daw Khin Kyi yang meninggal pada bulan Desember 1988.

Sebagai bagian dari program namun terpisah, Suu Kyi mengadakan upacara pujian kepada Buddha dengan mengundang biksu ke rumahnya dan menawarkan sarapan pagi hari pada tanggal 19 Juli.

Ribuan orang di luar negeri dan 14 negara bagian dan divisi memperingati hari yang dikenal secara lokal sebagai Hari Martir pada tanggal 19 Juli.

Partai Suu Kyi yang sedang berkuasa, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi memberikan pernyataan bahwa negara itu perlu mengambil pelajaran dari Hari Martir dan mengupayakan nilai-nilai demokrasi berdasarkan rekonsiliasi nasional, persamaan hak, dan hidup berdampingan secara damai.

 

Sr. Sesilia Ketut SSpS menjadi harapan warga yang mengungsi dari Timor-Leste

Fri, 21/07/2017 - 15:01

Rostiana Bareto, 49, mengalami kondisi hidup yang sulit sebagai pengungsi saat dia dan keluarganya menetap di Atambua, perbatasan dengan Indonesia. Meskipun ada tantangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dia dan suaminya memutuskan untuk tinggal dan menghindari ketidakstabilan politik di negara asal.

Lebih dari 250.000 orang melarikan diri dari Timor Leste atau dipindahkan secara paksa ke barat menyusul kekerasan yang meningkat saat referendum kemerdekaan, 30 Agustus 1999. Serangan awal terhadap warga sipil oleh kelompok militan anti-kemerdekaan kemudian meluas menjandi kekerasan umum di seluruh negeri itu.

Banyak yang kembali ke Timor Leste setelah deklarasi kemerdekaan pada tahun 2002. Tetapi sekitar 100.000 orang memilih untuk melanjutkan hidup mereka di provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk 60.000 orang di Kabupaten Belu.

Sejak kedatangannya, Bareto, sekarang janda, belum mendapat bantuan dari pemerintah. Itu menyebabkan frustrasi besar bagi keluarganya dan banyak orang lain yang tinggal dalam kondisi yang sama.

Kehidupan mereka mulai berubah saat mereka bertemu dengan Suster Sesilia Ketut, 59. Tujuh tahun yang lalu, suster tersebut memberi uang kepada Bareto untuk memulai bisnis tenunnya sendiri. Bekerja dalam kelompok janda, dia belajar menenun dan memasak, dan membuat tas, rosario, bunga dan dompet, yang kemudian dijual ke pasar.

“Setiap hari pekerjaan kami menenun dan kami tidak pernah berhenti, meski produknya dijual dengan harga murah,” kata ibu enam anak ini.

Sekarang, lebih dari 300 janda – yang suaminya meninggal sebelum atau sesudah konflik tahun 1999 – menerima bantuan dari biarawati tersebut.

Suster Ketut mengatakan bahwa dia memutuskan untuk bekerja dengan para janda karena merasa tersentuh oleh penderitaan mereka pada masa-masa awal ketika mereka pertama kali mencari perlindungan di Timor Barat.

Untuk membantu mereka yang berada di Kabupaten Belu, Suster Ketut membentuk Forum untuk Perempuan dan Anak di tahun 2000. Forum ini melanjutkan operasinya hari ini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah seperti Jesuit Refugee Service, UNICEF dan Save the Children. Mereka memberikan dukungan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga dan korban perkosaan dan memberikan pendidikan yang sangat dibutuhkan.

Rostiana Bareto, mantan pengungsi Timor-Leste menenun kain sedangkan putrinya dan Sr Sisilia Ketut berdiri di samping di Atambua.

Lourdes Clara Dedeus, 23, mantan pengungsi dari Timor Leste yang menjadi sukarelawan dalam forum tersebut pada tahun 2013 mengatakan bahwa dia membantu Suster Ketut karena pelayanannya yang mulia kepada masyarakat.

“Saya dididik oleh suster Ketut,” kata Lourdes dan sekarang dia menemani biarawati itu dalam membantu korban kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan.

Menurut Suster Ketut, selain membantu para janda, dia juga melatih mantan pengungsi lainnya dalam bisnis dan pendidikan dan membantu mereka untuk berhubungan kembali dengan keluarga mereka di rumah.

Setiap tahun, dia menawarkan pinjaman dengan bunga rendah kepada lebih dari 30 mantan pengungsi. Sayangnya, hanya sedikit orang yang berhasil, sementara yang lain menghabiskan uang untuk pesta dan hal yang tidak penting lainnya.

“Kebanyakan dari mereka tidak bisa mengembalikan uangnya,” katanya. “Jadi ada kebutuhan untuk melatih mereka dalam bisnis.”

Pendidikan anak

Pada tahun-tahun awal, banyak anak yang lahir dari pengungsi sebelumnya tidak memiliki akses ke sekolah di daerah pemukiman. Hal ini mengilhami suster untuk mendirikan layanan pendidikan dan pengembangan anak usia dini.

“Kami memulai sekolah di bawah pohon karena tidak ada fasilitas,” katanya.

Saat Save the Children bergabung di tahun 2010, sebuah rumah sekolah dibangun. Kini ada dua sekolah yang menampung lebih dari 60 anak.

Yosep Benediktus Lake, ketua komite sekolah, mengatakan bahwa masing-masing keluarga memiliki lima sampai delapan anak dan kebanyakan tidak bersekolah. “Suster telah membantu anak-anak secara gratis tapi banyak orang tua tidak menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka,” katanya.

Terhubung dengan Timor Leste

Setiap tahun, puluhan mantan pengungsi kembali ke Timor Leste, dan sejak tahun 2000 biarawati tersebut telah memfasilitasi kembalinya lebih dari 400 orang ke tanah air mereka.

“Kami menemani mereka sampai mereka bersatu kembali dengan keluarga mereka dan mereka disambut dengan ritual adat dan pesta,” katanya.

Namun akhir-akhir ini, jumlah pemulangan ke Timor-Leste telah menurun karena biaya administrasi yang tinggi dan lama menunggu paspor dikeluarkan.

Uskup Dominikus Saku dari Atambua memberikan pujian yang tinggi dengan mengatakan bahwa “Saya melihat pelayanannya baik bagi mantan pengungsi Timor Lorosae dan saya mendukungnya.”

Bareto, yang merupakan kepala desa, mengatakan bahwa pemerintah daerah juga telah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Suster Ketut atas kerja kerasnya dan komitmennya terhadap mantan pengungsi tersebut.

Baca juga: Nun offers lifeline to refugees who fled Timor-Leste

Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba

Fri, 21/07/2017 - 13:29

Siswa sekolah khusus perempuan Katolik di Manila turun ke jalan pekan ini untuk memprotes pembunuhan yang terkait dengan perang melawan obat-obatan terlarang Presiden Rodrigo Duterte.

Para siswa Kolese Santa Scholastika, sebuah lembaga yang dikelolah oleh Suster-Suster Benediktin, juga menyampaikan kegagalan pemerintahan Duterte selama satu tahun karena membunuh 7.000 orang, merujuk pada jumlah korban pembunuhan terkait narkoba.

“Kami tidak akan membiarkan presiden untuk menumbuhkan budaya kekerasan di negara kita,” kata Karla Yu, seorang pemimpin kelompok mahasiswa “Millennial melawan diktator.”

Yu mengatakan bahwa pemerintahan Duterte telah memunculkan”kekerasan yang dilakukan oleh negara, impunitas, propaganda yang disponsori negara, dan berita palsu.”

“Diktator mungkin akan tampil, tapi segera, seperti semua diktator lainnya, dia pasti akan jatuh,” kata siswa itu.

Shibby de Guzman, seorang siswa berusia 13 tahun seorang pemimpin kelompok “gerakan orang muda melawan” mengatakan bahwa usia “tidak relevan dalam menentang apa yang salah dan memperjuangkan hak asasi manusia.”

“Sejak saat ini, kita harus berdiri untuk apa adil dan menjadi suara orang yang tertindas,” katanya, ia menambahkan bahwa kaum muda “tidak boleh tinggal dalam kenyamanan dan hanya mengomel di media sosial.”

Dia mengatakan bahwa para siswa harus “mengingat kembali suara yang telah berusaha keras untuk dibungkam oleh pemerintah.

“Kami akan berteriak dan berteriak jika harus melakukannya Kami akan turun ke jalan jika perlu,” kata De Guzman.

Suster Benediktin, Mary John Mananzan mengatakan bahwa para siswa yang bergabung dalam aksi protes tersebut “mendapat izin dari orang tua dan pengurus sekolah mereka.”

Dia mengatakan bahwa demonstrasi yang dilakukan para siswa tersebut “membawa harapan kepada kami aktivis lama.”

Protes, rapat umum dan demonstrasi telah meletus di kota-kota besar di negara tersebut menjelang Pidato kenegaraan Duterte pada 24 Juli.

Gereja dan kelompok hak asasi manusia sebelumnya menyatakan keprihatinan atas apa yang mereka gambarkan sebagai “meningkatnya budaya impunitas” selama tahun pertama Duterte sebagai presiden.

Nardy Sabino, juru bicara Gereja, mengatakan bahwa tidak ada seorangpun yang diadili atas pembunuhan tersebut.

“Ada upaya untuk membuat orang tidak peka terhadap kekerasan,” kata Sabino.

Cristina Palabay dari kelompok hak asasi manusia Karapatan mengatakan bahwa Duterte harus “segera menghentikan pembunuhan dan menarik kebijakan negara yang represif.”

ucanews.com

RUU ‘Pelindungan Umat Beragama’ membahayakan kalangan minoritas

Fri, 21/07/2017 - 13:20

Pemerintah Indonesia seyogyanya menghapus Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Umat Beragama, yang melanggengkan peraturan diskriminatif yang masih diberlakukan terhadap kalangan agama minoritas, kata Human Rights Watch hari ini.

RUU tentang Pelindungan Umat Beragama, yang dijadwalkan akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir 2017, melanggengkan pasal tentang penodaan agama dan aturan yang membatasi umat beragama minoritas membangun rumah ibadah. RUU ini juga menentukan kriteria yang sempit bagi sebuah agama buat dapat pengakuan negara, dan menguatkan posisi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang diskriminatif.

“RUU tentang pelindungan umat beragama ini tak lebih dari sekadar kemasan baru, dengan nama baru, untuk mewadahi berbagai peraturan yang buruk dan diskriminatif terhadap kalangan agama minoritas di Indonesia,” ujar Andreas Harsono, peneliti senior Indonesia di Human Rights Watch. “Pemerintah Indonesia seharusnya menghapus berbagai diskriminasi, bukannya menggabungkan peraturan-peraturan tersebut, dengan embel-embel ‘pelindungan umat beragama’.”

Dalam pertimbangannya, RUU tersebut menerangkan perlunya aturan baru dengan alasan “peraturan perundangan-undangan yang ada selama ini belum memadai atau tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Alasan tersebut membenarkan bahwa umat beragama minoritas di Indonesia –negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia—memang rentan terhadap berbagai peraturan diskriminatif dan pengabaian oleh negara sehingga meningkatkan intoleransi dari kalangan Islamis militan. Namun RUU tersebut malah menambah diskriminasi daripada mengurangi ancaman itu.

RUU tentang Pelindungan Umat Beragama memperkuat dan memperluas cakupan PNPS 1965 tentang Penodaan Agama. Peraturan tersebut, yang dijadikan pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menghukum penodaan terhadap enam agama yang diakui negara sampai dengan lima tahun penjara.

Pasal penodaan agama tersebut telah digunakan untuk memenjarakan kalangan agama minoritas dan kepercayaan asli Indonesia. Baru-baru ini, pasal tersebut menyasar tiga mantan tokoh Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) menyusul penggusuran paksa dengan kekuatan terhadap lebih dari 7,000 anggota Gafatar dari rumah dan lahan pertanian mereka di Kalimantan pada 2016 dan kasus mantan gubernur Jakarta, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.

Pasal penodaan agama juga selama ini dijadikan landasan hukum untuk sejumlah peraturan pemerintah yang diskriminasi termasuk Surat Keputusan Bersama Juni 2008 yang melarang warga Ahmadiyah menjalankan dakwah, dengan alasan Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam. Aturan tersebut mengancam para pelanggar dengan hukuman penjara sampai dengan lima tahun.

RUU tersebut juga meneguhkan kriteria penodaan agama dari satu kalimat “… menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu agama” ke dalam tujuh pasal. Pasal 31 pada RUU tersebut menyatakan bahwa siapapun yang membujuk orang lain untuk pindah agama dapat dikenakan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun penjara.

Pasal 32 membolehkan hukuman enam bulan penjara bagi siapapun yang “sengaja membuat gaduh” dekat rumah ibadah ketika ibadah sedang berlangsung. Pasal 34 membolehkan hukuman lima tahun penjara bagi siapapun yang terbukti “menodai, merusak atau membakar” kitab suci, rumah ibadah atau benda yang dipakai untuk beribadah. RUU ini tidak membahas yang dimaksud dengan kata “menodai” barang-barang itu.

RUU ini juga menguatkan “persyaratan administrasi dan teknis” yang sudah ada dan diskriminatif, yang secara tidak adil menghalangi pembangunan rumah ibadah agama-agama minoritas. Pasal 14 mengulangi persyaratan untuk izin resmi yang telah ada, termasuk “rekomendasi tertulis dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuknya” dan “rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten/kota.”

Pasal 13 juga mengandalkan izin resmi untuk membangun rumah-rumah ibadah supaya “sesuai dengan komposisi jumlah penduduk, dihitung berdasarkan jumlah penduduk berbasis wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.”

Kondisi-kondisi ini menggaungkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1969 serta Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006, yang telah lama melanggar kebebasan beragama dengan membatasi pembangunan rumah ibadah minoritas.

Peraturan-peraturan tersebut, selama ini, digunakan untuk mendiskriminasi umat Kristiani yang ingin membangun gereja. Pada beberapa kasus, peraturan tersebut juga digunakan di bagian timur Indonesia, yang mayoritas Kristen, maupun di Pulau Bali, yang mayoritas Hindu, membatasi pembangunan masjid buat warga Muslim.

RUU tersebut melangengkan pendekatan mayoritas-minoritas terhadap urusan agama, dengan menyokong terus kekuasaan Forum Kerukunan Umat Beragama. Berbagai FKUB ini –anggotanya terdiri dari pemimpin lokal agama– sejak 2006 diberi kekuasaan memberikan rekomendasi kepada para gubernur, walikota, dan bupati seluruh Indonesia soal pembangunan rumah ibadah.

Komposisi FKUB mencerminkan persentase agama di setiap daerah, dan oleh sebab itu memberikan kepada agama mayoritas di setiap daerah—seperti umat Muslim di barat Indonesia termasuk Jawa dan Sumatra, Hindu di Bali, dan Kristen di Indonesia timur—kekuasaan untuk mengizinkan atau menolak izin pembangunan rumah ibadah agama minoritas.

Banyak dari FKUB ini telah memiliki sejarah buruk dalam memfasilitasi diskriminasi. Penelitian Human Rights Watch pada 2013 menunjukkan bahwa FKUB juga menambah peminggiran sosial dan politis terhadap minoritas Muslim macam Syiah dan Ahmadiyah, yang tak pernah dimasukkan dalam keanggotaan FKUB.

RUU ini menegaskan definisi sebuah agama dengan mengulangi deklarasi pemerintah tentang enam agama resmi: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Pasal 4 RUU tersebut menetapkan agama sebagai “mempunyai sistem keyakinan dan peribadatan yang bersumber dari kitab suci, dan sumber ajaran lain baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang diyakini oleh umatnya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.”

Pasal-pasal ini akan melanggengkan diskriminasi yang telah berlangsung puluhan tahun, yang mencakup pengabaian KTP dan layanan pemerintah penting lainnya terhadap penganut setidaknya 240 kepercayaan tradisional, yang tak memiliki “kitab suci” atau kepercayaan pada “Tuhan Yang Maha Esa.”

RUU ini juga sarat ambiguitas yang bisa menyulut diskriminasi lebih jauh terhadap agama minoritas. Pasal 24 menetapkan bahwa perayaan agama “wajib menjaga ketertiban umum dan kerukunan umat beragama,” tanpa menjabarkan maknanya. Ia punya potensi mengancam umat minoritas agama, termasuk Syiah, yang punya perayaan tahunan Ashura. Mereka berkali-kali mengalami pelecehan, intimidasi, dan kekerasan oleh kalangan Islam Sunni garis keras.

Kebebasan beragama telah menjadi bagian dari Undang-undang Dasar 1945. Pada 2005, Indonesia ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang menjamin lewat pasal 18(1) bahwa, “Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri,” dan lewat pasal 27 bahwa “orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk mejalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.”

Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan ahli internasional yang mengawasi kepatuhan negara terhadap ICCPR, sebagaimana dinyatakan pada General Comment No. 22 bahwa “pandangan dengan memperhatikan kecenderungan untuk melakukan diskriminasi terhadap agama atau keyakinan apapun dengan alasan apapun, termasuk kenyataan bahwa mereka baru dibentuk, atau mewakili agama minoritas yang mungkin menjadi masalah permusuhan oleh komunitas religius yang dominan.”

Di samping itu, fakta bahwa umat suatu agama menjadi mayoritas di suatu wilayah bukan berarti mereka boleh “melakukan diskriminasi terhadap penganut agama lain, atau bukan penganut.”

Pemerintah Indonesia wajib untuk melindungi kebebasan beragama dan membela hak umat agama minoritas bukan memperluas diskriminasi dalam hukum,” ujar Andreas Harsono. “Pemerintah seharusnya menghapuskan RUU ini dan sejumlah peraturan diskriminatif yang berusaha dilanggengkannya.”

Link: Human Rights Watch

Orang Kristen di Bangladesh diminta lebih terlibat dalam politik

Thu, 20/07/2017 - 16:04

Forum umat Kristen terbesar di Bangladesh memulai kegiatan yang dijadwalkan sepanjang tahun untuk menandai  50 tahun berdirinya organisasi tersebut. Seorang petinggi Gereja Katolik dalam kesempatan itu meminta umat Kristiani untuk lebih terlibat lagi dalam politik untuk menjamin hak-hak komunitas.

Asosiasi Kristen Bangladesh (BCA) didirikan untuk meminta dan melindungi hak minoritas Kristen, kata Kardinal Patrick D’Rozario dari Dhaka dalam perayaan ulangtahun organisasi tersebut, 17 Juli.

“Sekarang, tanda-tanda zaman mendesak orang-orang Kristen agar perlu aktif dalam kegiatan politik untuk melayani komunitas dan bangsa dengan lebih baik, dan BCA sudah membuka jalan,” kata kardinal dalam even tersebut, di mana ia juga meresmikan program jubili asosiasi itu.

“Menjadi politis harus berbasis pada nilai-nilai Kristen dan memerangi batas-batas yang menyebabkan perpecahan dan konflik, yang bisa melukai gereja dan komunitas secara keseluruhan,” kata Kardinal Patrick.

Nirmol Rozario, presiden asosiasi itu, mengatakan bahwa organisasi tersebut akan terus memperjuangkan hak-hak orang Kristen.

BCA didirikan tahun 1967 sebagai Asosiasi Kristen Timur Pakistan dan diubah setelah Bangladesh merdeka dari Pakistan tahun 1971.

Saat ini, BCA memiliki 75 cabang, enam organisasi terafiliasi, dan sekitar 10.000 anggota terdaftar di seluruh negara.

Dalam negara Bangladesh yang mayoritas Muslim, jumlah orang Kristen kurang dari satu persen total populasi 160 juta. Sebagian besar dari perkiraan 600.000 Kristen itu adalah Katolik.

ucanews.com

Menyita paspor terpidana pedofilia adalah langkah tepat 

Thu, 20/07/2017 - 12:05

Tidak ada hal yang lebih mengecewakan selain melihat para terpidana bepergian dengan bebas untuk bersenang-senang setelah melakukan pemerkosaan terhadap anak-anak. Namun kabar gembira datang dari Australia yang telah melarang para terpidana pedofil untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.

Pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas tindakan pedofil yang telah dihukum atau yang mungkin telah menjalani hukuman mereka namun masih dapat menimbulkan bahaya bagi anak-anak.

Para penjahat ini seharusnya berada dalam daftar pelaku seks sehingga mereka tidak dapat luput dari pengamatan, pemantauan, dan pelaporan wajib begitu mereka meninggalkan negaranya.

Dalam daftar Australia ada 20.000 nama yang dianggap sebagai ancaman bagi anak-anak. Dari jumlah ini, sekitar 3.200 orang dihukum seumur hidup.

Pada akhir 2017, hingga 2.500 nama lagi akan ditambahkan kedaftar, dan masih banyak yang ingin bepergian ke luar negeri.

Derryn Hinch, seorang anggota parlemen Australia, mengatakan sekitar 800 pria yang melakukan pelecehan seks melakukan perjalanan ke luar negeri pada 2016, dan 300 di antaranya bepergian ke negara-negara Asia Tenggara.

Filipina adalah salah satu tujuan mereka.

Hinch memuji undang-undang Australia yang akan membatalkan paspor dan melarang pedofil yang sedang dihukum dan ada dalam daftar pelaku seks untuk meninggalkan Australia.

Mathias Cormann, menteri keuangan Australia, mengatakan setiap hari setidaknya dua orang pedofil yang sedang menjalani hukuman meninggalkan Australia dalam ‘liburan pemerkosa anak”.

Gagasan untuk melarang pedofil bepergian ke luar negeri berasal dari aktris Rachel Griffiths.

Australia merupakan yang pertama memberlakukan undang-undang di dunia mengenai masalah ini, negara-negara lain harus melakukan hal yang sama.

Kami mengambil tugas ini dan akan berkampanye untuk menerima undang-undang baru ini. Kami mendorong orang untuk mengirim e-mail atau menghubungi perwakilan kongres atau parlemen mereka untuk menuntut undang-undang semacam itu. Begitulah demokrasi, orang-orang menyerukan tindakan untuk melindungi kepentingan bersama, terutama bagi anak-anak miskin.

Juga diumumkan bahwa Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan juga sedang mengerjakan undang-undang baru yang akan menghukum siapapun yang menjadi pengatur untuk menyaksikan anak-anak dilecehkan secara langsung melalui internet.

Ini adalah tindakan kriminal bagi mereka yang menyiksa anak tapi ternyata bukan untuk mereka yang memesannya. Segera akan terjadi kejahatan berat di Australia, dan karenanya seharusnya juga dimana-mana.

Diharapkan bahwa akan ada suara yang diajukan terhadap undang-undang yang diusulkan untuk menolak hak universal individu mereka untuk melakukan perjalanan bahkan jika mereka telah dihukum karena melakukan kejahatan.

Di Amerika Serikat, orang-orang yang dihukum di beberapa negara bagian kehilangan hak mereka untuk memilih. Perundang-undangan yang lebih baru di sebagian besar negara melarang perjalanan warga “yang dicurigai” pergi ke Timur Tengah.

Jika sebuah negara telah melakukan itu dan menahan tersangkanya, mengapa mereka tidak membuat undang-undang untuk membatalkan paspor pelaku pelecehan terhadap anak yang dihukum?

Undang-undang anti-terorisme telah membatasi kebebasan “tersangka” yang diduga melakukan kejahatan, dan hal itu dapat dibenarkan jika ada bukti yang cukup.

Para pedofil yang dihukum bepergian ke negara-negara miskin harus dianggap “teroris terhadap anak-anak” dan akses mereka terhadap anak-anak yang rentan harus dibatasi.

Terserah kepada publik untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk mendukung undang-undang semacam itu di negara mereka sendiri. Suara sedikit orang akan menjadi suara banyak orang. Bagaimana para legislator menolak untuk mempertimbangkan dan mendukung tindakan positif untuk melindungi anak-anak?

Jika kita memiliki demokrasi, sekaranglah waktunya untuk menggunakannya. Itulah tugas sipil dan moral kita. Jika kita bisa bertindak untuk mencegah kejahatan dan penyalahgunaan, kita harus melakukannya tanpa ragu atau menunda.

Pastor Shay Cullen, SSC, yang berasal dari Irlandia mendirikan Preda Foundation di Olongapo City tahun 1974 untuk mempromosikan hak asasi manusia dan hak-hak anak, terutama korban kejahatan seks

Umat Katolik Hong Kong mengenang Liu Xiaobo dalam Misa Requiem

Thu, 20/07/2017 - 11:26

Lebih dari 700 orang menghadiri Misa peringatan di Hong Kong untuk peraih Nobel Liu Xiaobo yang meninggal di sebuah rumah sakit di China minggu lalu saat perawatan.

Pastor Louis Ha, penasihat Komisi Keadilan dan Perdamaian di Keuskupan Hong Kong, mempersembahkan Misa di Gereja Salib Suci pada tanggal 18 Juli bersama lima imam lainnya dan empat diakon permanen.

Pastor Ha mengatakan dalam kotbahnya bahwa meskipun Liu bukan seorang Katolik, dia menjalani kehidupan sesuai dengan cita-cita gereja yang belas kasihan dan mengorbankan dirinya untuk perdamaian.

“Liu mengatakan bahwa dia tidak memiliki musuh, ini bukan hanya secara tertulis, dia mengatakan ini setelah dia mengalami banyak penderitaan dan memaafkan banyak penghinaan yang dia terima,” kata Pastor Ha.

Potret hitam-putih Liu duduk di samping sebuah kursi kosong yang dihiasi mawar putih dan merah yang mewakili keikutsertaannya dalam gerakan mahasiswa pro-demokrasi pada 4 Juni 1989.

Selain memperingati Liu, pada misa itu juga umat mendoakan istrinya Liu Xia dan pembangkang lainnya di China.

Liu, 61, dihukum 11 tahun karena menghasut subversi pada kekuasaan negara pada 25 Desember 2009 untuk peran utamanya dalam manifesto Piagam 08. Dia dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian 2010 untuk “perjuangan panjang dan tanpa kekerasan untuk hak asasi manusia di China.”

Menderita kanker stadium akhir, Liu dibebaskan dari penjara pada 26 Juni dan menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam perawatan di rumah sakit sampai dia meninggal pada 13 Juli.
Perubahan di China?

John Lam, seorang pemuda katolik yang menghadiri misa tersebut, mengatakan bahwa dia menghargai upaya tanpa kekerasan Liu untuk mencoba dan mendorong China menuju demokrasi namun dia tidak yakin dengan prospek perubahan di daratan.

“Anda dapat melihat setelah gerakan 4 Juni, tidak ada perbaikan dalam demokrasi dan hak asasi manusia di China daratan,” kata Lam kepada ucanews.com.

Lam mengkritik pemerintah China karena tidak membiarkan Liu memilih bagaimana dia ingin dikuburkan.

Setelah Liu meninggal, tubuhnya dikremasi dengan cepat dan abu itu menyebar ke laut dua hari kemudian.

Pada hari yang sama setelah penguburan di laut, Liu Xiaoguang, kakak laki-laki Liu Xiaobo, mengatakan pada sebuah konferensi pers yang diselenggarakan oleh pihak berwenang, bahwa pemerintah mengatur pemakaman tersebut sesuai dengan keinginan keluarga tersebut.

Menurut Yu Jie, seorang penulis dan teman baik Liu Xiaobo, Liu Xiaoguang dekat dengan Partai Komunis dan memiliki sudut pandang politik yang berbeda dengan  saudaranya dan mereka jarang bertemu.

Pada konferensi pers, Liu Xiaoguang mengucapkan terima kasih kepada Partai sebanyak tiga kali karena telah memberikan “perawatan yang manusiawi” kepada saudaranya saat dirawat di rumah sakit sampai kematiannya.

Dia juga menjelaskan ketidakhadiran Liu Xia dalam konferensi pers karena “kondisinya lemah” karena dia mengalami “duka cita yang mendalam.”

Liu Xia yang menjalani tahanan rumah sejak 2010 dan menderita kondisi jantung serius dan depresi. Penampilan terakhirnya adalah pada penyebaran abu Liu di laut seperti yang ditunjukkan dalam video yang diberikan oleh pihak berwenang. Kelompok internasional telah meminta pihak berwenang China untuk membebaskannya.

ucanews.com

Koleksi buku Katolik milik Soekarno tersimpan rapi di Bengkulu

Thu, 20/07/2017 - 08:31

Dikenal sebagai pribadi kutu buku, Soekarno memang suka membaca buku-buku. Ia menghabiskan banyak waktu untuk membaca buku, terutama buku-buku ilmiah. Ketika ia diasingkan ke Bengkulu, sejumlah buku koleksinya dibawanya serta.

Hingga kini, buku-buku koleksi Soekarno masih tersimpan rapi di ruang baca  Rumah Pembuangan Soekarno di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.

Buku-buku tersebut tersimpan dalam lemari kaca di ruang kerja Soekarno. Jumlahnya ratusan, tersimpan terpisah dalam dua lemari kaca bersusun tinggi. Koleksi buku Presiden pertama tersebut rata-rata berbahasa asing.

Beberapa buku berbahasa asing itu di antaranya adalah buku-buku tentang Gereja Katolik. De Katechismus van de Katholieke Kerk, sebuah buku yang memuat  pengajaran iman Katolik. Dua koleksi buku Katolik lainnya milik Soekarno adalah  De Katolieke Jeugdbubel dan Chirstianity.

Kondisi fisik ketiga buku tersebut boleh dibilang masih lebih baik dibanding buku-buku lainnya. Jika sebagian besar koleksi buku yang tersimpan di cagar budaya itu sudah tak sempurna lagi, kusam, dan telah kehilangan sampul karena dimakan ngengat, nasib ketiga buku itu masih beruntung. Dengan sampul yang masih sempurna, meski tampak ada sobekan kecil, membuat judul buku masih bisa dibaca dengan jelas.

Selain terdapat koleksi buku, di rumah pengasingan seluas 40.434 meter persegi tersebut juga terdapatranjang besi yang pernah dipakai Soekarno dan istrinya saat itu, Inggit Ganarsih. Ada pula sepeda ontel bekas Soekarno yang dipajang di lemari kaca. Ban sepeda tersebut sudah tak lagi utuh, termakan usia. Selan itu, di bagian ruang tamu ada meja kursi yang pernah dipakai Soekarno. Di belakang meja kursi tamu terdapat satu lemari buku lagi.

Rumah bekas tempat pengasingan Soekarno tercatat pernah difungsikan sebagai markas perjuangan PRI dan kantor stasiun Radio Republik Indonesia. Terakhir, bangunan tersebut digunakan sebagai kantor pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Sumber: Waktu Soekarno Diasingkan ke Bengkulu, Lihat deh Sejumlah Buku Katolik Koleksinya Masih Tersimpan Rapih (Mirifica.net)

Keluarga Katolik Pakistan melarikan diri setelah tuduhan penistaan

Wed, 19/07/2017 - 17:10

Sebuah keluarga Katolik di Pakistan meninggalkan rumah mereka karena takut serangan oleh kelompok Islam setempat setelah putra sulung mereka ditangkap karena tuduhan penghujatan pada 13 Juli.

“Kami meninggalkan kota pada malam yang sama, ketika para ulama menangkapnya,” kata Shfaaqt kepada ucanews.com. “Saya mematikan ponsel karena saya takut mereka akan melacak keluarga saya.”

Shfaaqt, yang bernama Masih bukan nama keluarga tetapi mengindentifikasi dia sebagai seorang pria Kristen, mengatakan bahwa kantor polisi setempat tidak akan mengatakan kepada mereka di mana Shahzad yang berusia 16 tahun saat ini ditahan.

“Kerabat saya bahkan sudah mengunjungi penjara tapi dia tidak di sana. Kami tidak tahu harus berbuat apa,” katanya.

Ayah dari empat anak tersebut telah bersembunyi sejak Shahzad ditahan karena diduga menghina Nabi Muhammad, sebuah kejahatan yang diganjar hukuman mati di Pakistan.

Shfaaqt, seorang tukang bangunan, berkoordinasi dengan pastor paroki dengan harapan bisa menyelesaikan situasi dengan baik. “Kami orang miskin dan saya kehilangan tempat kerja sekarang. Para ulama tidak mendengarkan kami, mereka akan membunuh anak saya,” katanya.

Shahzad bekerja sebagai penyapu rumah sakit di Kota Dinga, provinsi Punjab, tempat seorang pemilik toko Muslim menuduhnya menghujat. Ia kemudian dibawa ke sebuah madrasah oleh para aktivis dari partai Islamis Tehreek-e-Tuhafaz Islam Pakistan dan kemudian ditangkap oleh polisi.

Lebih dari 50 aktivis partai kemudian melakukan demonstrasi di depan kantor polisi.

Dinga memiliki penduduk sekitar 80.000 orang di antaranya 150 orang Kristen yang tinggal di sebuah koloni Kristen di dekat stasiun kereta kota.

Sebagai tanggapan atas tuduhan tersebut, foto Shahzad yang ditandai X sekarang dishare di media sosial yang berjudul laanat (memalukan).

Raja Nadeem Ahmad, pelapor utama tuduhan penghujatan tersebut, mengatakan bahwa Shahzad mengatakan hal-hal yang kasar tentang Nabi Muhammad.

“Kami membawa dia ke toko saya dan dia mengulangi ucapan penghinaan yang sama … dia telah menyakiti perasaan kami dan mencoba mengganggu ketenangan di daerah ini,” kata Ahmad dalam laporan pertama yang dibuat di kantor polisi.

Ghazi Saqib Shakeel Jalali, dari Tehreek-e-Tuhafaz Islam Pakistan mengatakan, “Kami tidak akan memaafkannya bahkan jika pengadilan membebaskannya. Kami bukan pengecut.”

Undang-undang, kata Jalali, “ mencoba untuk memberi contoh Malik Qadri” merujuk pada Malik Mumtaz Hussein Qadri, seorang pengawal polisi, yang dieksekusi tahun lalu karena membunuh Gubernur Punjab Salman Taseer karena menentang undang-undang penghujatan di negara tersebut.

“Apa yang akan kita katakan kepada generasi kita bahwa kita tidak dapat menyelamatkan seseorang yang mencintai Nabi? Kami akan terus mewartakan kasih Nabi,” kata Jalali.

Sementara itu, LSM Kristen melobi politisi dari agama minoritas untuk mendukung Shfaaqt dan keluarganya. Lembaga Bantuan Hukum, yang berbasis di Lahore, CLAAS, berencana mengunjungi kota Dinga minggu ini. Joseph Francis, direktur CLAAS bercerita tentang tantangan dalam menangani kasus penghujatan.

“Seorang televangelis terkenal sekarang telah memanfaatkan kesempatan dengan memberi perlindungan kepada keluarga korban. Namun, mereka telah mempersulit kasus tersebut dengan mendekati pengadilan dengan permohonan jaminan,” kata Francis. “Hal ini semakin memberi tekanan kepada polisi, korban biasanya ditinggalkan sendiri. Kami akan memperjuangkan kebebasan Shahzad selama penyelidikan polisi sedang berlangsung,” katanya.

Kashif Nawab, pelindung hak minoritas, berencana menawarkan bantuan hukum. “Seorang asisten sub inspektur mengajukan FIR (sebuah dokumen penyelidikan) meskipun hukum dengan jelas menyatakan bahwa tidak boleh petugas polisi di bawah pangkat inspektur menyelidiki kasus-kasus yang melibatkan komentar penghinaan sehubungan dengan Nabi,” kata Nawab.

“Pemerintah juga harus membentuk komite bersama pemuka agama dan polisi untuk menyelidiki dan menangani masalah tersebut,” katanya.

Baik gereja maupun masyarakat sipil menuntut pencabutan undang-undang penghujatan yang kontroversial yang, kata mereka, digunakan untuk menyelesaikan kepentingan pribadi dan menganiaya kelompok minoritas agama.

Menurut Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan, 15 orang dituduh menghujat tahun lalu. Termasuk 10 Muslim dan lima non-Muslim. Dua orang Muslim dan banyak orang Kristen dihukum mati karena penghujatan pada tahun 2016.

Negara belum pernah melakukan eksekusi untuk penghujatan, namun beberapa orang yang dituduh menghujat telah terbunuh, beberapa di penjara atau sebelum pengadilan berakhir. Penghujatan terhadap Quran dapat dihukum seumur hidup.

Lebih dari 95 persen dari 180 juta penduduk Pakistan beragama Islam. Kurang dari 2 persen adalah orang Kristen.

ucanews.com

Pages