UCAN Indonesia

Subscribe to UCAN Indonesia feed UCAN Indonesia
Sebuah layanan dari UCA News
Updated: 1 hour 7 min ago

Etnis Rakhine tolak status kewarganegaraan Rohingya

Fri, 24/03/2017 - 15:36

Etnis Rakhine di Myanmar menentang pemerintah memberikan kewarganegaraan kepada beberapa anggota minoritas Muslim Rohingya yang dianiaya.

Selama 5 hari penuh mereka -terdiri dari biksu dan pengikut mereka- memprotes  di Sittwe, ibukota negara bagian Rakhine dan beberapa kota lain sejak 19 Maret. Etnis Rakhine Buddha merupakan bagian terbesar dari total 3 juta penduduk negara bagian itu.

Zaw Win, dari kelompok masyarakat sipil di kota kecil Buthidaung di bagian utara negara bagian itu memprotes penerbitan kartu kewarganegaraan oleh pemerintah federal kepada anggota masyarakat Rohingya.

“Keputusan untuk melakukan itu  tampaknya datang dari pejabat tingkat atas sehingga kami prihatin bahwa kemungkinan  kebijakan pemerintah yang merupakan bagian dari rencana jangka panjang mengenai kewarganegaraan yang berhubungan dengan kedaulatan kami,” kata Zaw Win.

Organisasi masyarakat sipil setempat mengatakan 53 warga Rohingya dari kota  Maungdaw dan Buthidaung telah menerima kartu kewarganegaraan pada bulan Februari. Mereka mengatakan pemerintah federal berencana untuk mengeluarkan lebih banyak lagi.

Sekitar 2.000 Muslim Rohingya telah diberikan kewarganegaraan di negara bagian Rakhine demikian laporan  Komisi Penasehat interim Rakhine yang dipimpin Kofi Annan pada 16 Maret.

Sebuah komite parlemen negara didirikan pada Februari setelah etnis Rakhine memprotes penerbitan kartu kewarganegaraan. Mereka mengatakan tetangga Rohingya mereka tidak memenuhi syarat untuk kewarganegaraan menurut  UU Kewarganegaraan 1982.

Than Shwe, petugas imigrasi dari kabupaten Maungdaw kota, mengatakan bahwa apa yang saat ini sedang diusulkan dalam kaitannya dengan kartu kewarganegaraan berlandaskan  hukum.

“Otoritas Prihatin yang meneliti orang-orang ini menurut UU Kewarganegaraan tahun 1982  benar dan permohonan yang disampaikan kepada komite nasional merupakan pengambil keputusan utama,” kata Than Shwe ucanews.com.

Komite parlemen negara akan menyajikan laporan tentang mengeluarkan kartu kewarganegaraan kepada Rohingya pada 21 Maret.

Etnis Rakhine yang mayoritas beragama Budha khawatir bahwa kartu kewarganegaraan mungkin diserahkan secara acak untuk Rohingya yang mereka lihat sebagai imigran ilegal. Mereka  menuntut  53 kartu kewarganegaraan yang sudah dikeluarkan dicabut. Mereka juga menuntut tindakan yang akan diambil terhadap pejabat yang mengeluarkan mereka.

Pe Dari, seorang anggota parlemen dari garis keras pihak Arakan National di negara bagian Rakhine, mengatakan pemerintah federal sedang ditekan oleh masyarakat internasional dalam mengeluarkan kartu.

“Kami tidak menentang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan tapi kami prihatin tentang kurangnya transparansi dan memberikan kartu kewarganegaraan kepada Rohingya yang tidak memenuhi syarat,” Kata Pe Dari kepada ucanews.com.

Kelompok-kelompok HAM telah mendorong pemerintah Myanmar untuk memberikan dokumen kewarganegaraan hukum bagi warga negara yang diperkirakan berjumlah 1,1 juta etnis Rohingya, yang dengan tanpa kewarganegaraan mereka rentan terhadap penganiayaan.

Menurut UU Kewarganegaraan tahun 1982 yang menyatakan bahwa hanya bangsa etnis, dan lain-lain yang keluarganya memasuki negara itu sebelum tahun 1823, berhak atas kewarganegaraan Myanmar.  Berdasarkan hukum ini, Rohingya telah ditolak kewarganegaraan dan hak-hak yang menyertainya.

Sekitar 140.000 etnis Rohingya saat ini tinggal di kamp-kamp dalam kondisi apartheid seperti di Rakhine setelah kekerasan sektarian meletus pada tahun 2012 yang menyebabkan sejumlah orang tewas. Banyak dari mereka menghadapi pembatasan pada kebebasan bergerak, dengan akses terbatas ke perawatan kesehatan, makanan dan pendidikan.

Lebih dari 74.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh setelah empat bulan mengalami  tindakan kekerasan  melalui penyebaran teror dan kekerasan menyusul serangan pada Myanmar di pos perbatasan keamanan bagian utara negara itu Oktober 2016.

Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch Divisi Asia, mengatakan bahwa  ekstremis Rakhine memprotes setiap kali ada yang menyebutkan perubahan status Rohingya atau mendiskusikan  tentang reformasi hukum kewarganegaraan.

“Etnis  Rohingya harus diberikan kewarganegaraan, dan saatnya Myanmar menjelaskan kepada orang-orang Rakhine bahwa hukum hak asasi manusia internasional mengharuskan pemerintah untuk memperpanjang kewarganegaraan,” kata Robertson ucanews.com.

Muslim kemungkinan  tiba di sana melewati apa yang kemudian dinamakan kerajaan independen Arakan (sekarang Rakhine) sejak  abad ke-8 yang lalu. Mereka pelaut dan pedagang dari Timur Tengah, dan bergabung di abad ke-17 dengan  puluhan ribu umat Islam Bengali yang ditangkap oleh Arakan perampokan, menurut laporan Economist dari 2015.

 

Calon terkuat pemimpin Hong Kong ini bicara soal iman Katolik

Fri, 24/03/2017 - 15:10

Untuk pertama kali John Tsang Chun-wah, salah satu dari tiga calon Kepala Pemerintahan Hong Kong, berbicara tentang imannya sebagai seorang Katolik secara terbuka, dengan mengutip seruan apostolik Paus Fransiskus.

Seminggu menjelang pemungutan suara, Fong Raja-lok, seorang guru Protestan, mengirim surat terbuka untuk Tsang pada 20 Maret bertanya tentang imannya. Fong adalah salah satu dari 1.194 orang yang memenuhi syarat untuk memilih Pemimpin Eksekutif pada 26 Maret.

“Saya ingin tahu apa nilai-nilai agama Anda? Bagaimana Tuhan menyapamu hari ini? … Saya juga ingin tahu apakah John Tsang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Bagaimana Anda akan menunjukkan iman Anda?”  Fong meminta sebagaimana dikutip  The Stand News.

Pada tanggal 21 Maret, Tsang mengirim balasan terbuka untuk Fong dan mengatakan iman Katolik penting dalam hidupnya.

“Paus Fransiskus mengatakan politik adalah salah satu bentuk tertinggi dari amal karena merupakan usaha untuk kebaikan bersama,” kata Tsang, mengutip dari Evangelii Gaudium (Sukacita Injil), seruan apostolik pertama Paus Francis yang diterbitkan pada tahun 2013.

“Hari ini, saya mengikuti pemilihan dengan keyakinan bagaimana membawa Hong Kong kembali kepada  ‘kepercayaan’, ‘persatuan’ dan ‘harapan’,” katanya.

Berkaitan dengan perasaan tak berdaya di Hong Kong, Tsang mengatakan bahwa bahkan Paus Fransiskus tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh seorang gadis mengapa anak-anak yang tidak bersalah harus menderita, selama kunjungannya ke Filipina pada tahun 2015.

“Paus mengatakan:” Hanya ketika kita juga bisa menangis tentang hal-hal yang Anda katakan, kita dapat menjawab pertanyaan itu. ” Kami satu-satunya pilihan yang dapat  melakukan apa yang kita anggap benar. Saya percaya keadilan sosial dapat kembali ke Hong Kong dan menciptakan masyarakat yang harmonis dan rasional, “kata Tsang.

Tsang mencatat bahwa Hong Kong memiliki masyarakat majemuk dan mengatakan ia “prihatin tentang kebebasan beragama.” Semua agama memimpin orang untuk kebaikan dan pemerintah harus memperlakukan mereka sama dan menghindari intervensi, katanya.

Berbeda dengan Carrie Lam Cheng Yuet-Ngor, calon Katolik lain yang mengaku ia dipanggil oleh Allah untuk mengikuti pemilu, Tsang jarang berbicara tentang imannya di depan umum.

Pastor Lawrence Lee Len, Conselor Keuskupan Hong Kong, mengatakan kepada ucanews.com bahwa Tsang adalah seorang Katolik tetapi tidak menghadiri Misa pada hari Minggu.

Dalam suratnya Tsang mengatakan dia adalah seorang mantan putra altar di Gereja St Fransiskus di Hong Kong dan bergabung dengan kelompok mudika di Gereja Transfigurasi di New York ketika ia pindah ke Amerika Serikat bersama keluarganya pada tahun 1965.

Beberapa jajak pendapat menunjukkan Tsang sebagai kandidat paling populer dalam pemilu. Menurut jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh Koran local Mingpao  bekerjasama dengan Universitas Hong Kong, Tsang saat ini memiliki 52,8 persen dari dukungan pemilih, Lam memiliki 32,1 persen dan Woo Kwok-hing, calon ketiga, hanya memiliki 10,1 persen.

Baca juga: Hong Kong’s frontrunner

Vietnam tangkap dua blogger karena melawan pemerintah

Fri, 24/03/2017 - 14:11

Pemerintah Vietnam menangkap dua blogger-aktivis dengan tuduhan menyebarkan propaganda melawan pemerintah yang diatur dalam UU yang dianggap kontroversial dengan target orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah.

Polisi menangkap Phan Kim Khanh, 24, dari propinsi Phu Tho pada 21 Maret dan Bui Hieu Vo, 55, dari distrik Go Vap di Ho Chi Minh City pada 17 Maret karena mengunggah konten yang dianggap pihak berwenang sengaja dibuat dengan tujuan untuk menyebarkan propaganda melawan Republik Sosialis Vietnam, demikian laporan Radio Free Asia mengutip media Vietnam.

Mereka dituduh melanggar Pasal  88.

Khanh mengatakan ia mengelola dua blog yakni Bao Tham Nhung (Koran Korupsi) dan Tuan Viet Nam (Mingguan Vietnam) sejak 2015.

Ia juga mengelola tiga akun Facebook — satu untuk Bao Tham Nhung dan dua lagi Tuan Bao Viet Nam dan Dan Chu TV (Democracy TV), serta kanal YouTube untuk Viet Bao TV dan Vietnam Online.

Sedangkan Vo adalah pemilik akun Facebook dengan nama Hieu Bui, yang dinilai pihak berwenang memuat ajakan menggunakan bom dan acid  untuk menyerang polisi dan pejabat pemerintah.

Otoritas Vietnam seringkali menggunakan Pasal 88 dan Pasal 79 serta Pasal 258 hukum pidana untuk menangkap dan memenjarakan mereka yang mendukung demokrasi, hak asasi manusia dan tidak menerima kekerasan.

Artikel 79 menyebutkan tentang ‘melakukan aktivitas yang bertujuan menggulingkan pemerintah, sedangkan pasal  258 mengacu pada penyalahgunaan kebebasan berdemokrasi untuk menyerang negara.

Pasal-pasal itu itu termasuk diantara pasal karet tentang keamanan negara yang ada dalam hukum pidana tahun 1999, yang disebut kelompok hak asasi manusia dan pemerintah negara-negara barat digunakan oleh pemerintah Vietnam untuk memenjarakan mereka yang tidak tunduk pada keinginan negara.

Hukuman bagi orang-orang yang melawan pemerintah adalah hukuman penjara maksimal atau hukuman seumur hidup dalam beberapa kasus.

Baca juga: Vietnam uses controversial law to arrest bloggers

Hati yang beku akan membuatmu berpaling dari Tuhan

Fri, 24/03/2017 - 13:14

Paus Fransiskus mengatakan bahwa ketika orang Kristen tidak lagi mendengarkan suara Tuhan, mereka akan menjauh dari-Nya dan menuntun mereka untuk mencari hal-hal duniawi yang hanya menyebabkan keraguan.

Ketika orang Katolik “tuli terhadap sabda Tuhan”hati mereka menjadi keras, dan mereka kehilangan arti kesetiaan, kata Paus Fransiskus pada homili tanggal 23 Maret di Domus Sanctae Marthae seperti dilansir Catholic News Service.

Paus memulai homili dengan merenungkan bacaan pertama dari Yeremia tentang Tuhan yang merasa sedih karena orang-orang yang Ia pilih tidak setia, yang berjalan dalam kebekuan hati mereka dan berpaling dari Tuhan.

“Tidak mendengar dan memalingkan wajah -yang membuat hati kita membatu- membawa kita pada jalan ketidaksetiaan,” kata paus.

Umat Kristiani yang berada pada jalan ketidaksetiaan selalu dipenuhi dengan kebimbangan, karena tidak tahu Tuhan berada di mana dan menggantikan Tuhan dengan iblis,” lanjut paus.

Mereka yang mengatakan Yesus mengusir setan dengan kekuatan  Beelzebul adalah contoh.

“Ini adalah penistaan. Penistaan adalah kata terakhir dari jalan yang dimulai dengan tidak mau mendengar, yang membuat hati membeku dan membawa keraguan. Jalan ini membuat kamu lupa arti kesetiaan dan pada akhirnya kamu menista,” kata paus.

Paus Fransiskus mengatakan orang Kristen harus bertanya kepada diri sendiri apakah sudah mendengarkan sabda Tuhan atau sudah berpaling dari firman Tuhan dan memilih untuk mengejar hal-hal yang memberikan hal-hal duniawai setiap hari.

Selengkapnya: Hardened hearts can turn believers into atheists, pope says

Pelaku pedofilia berkeliaran di Indonesia, keluarga Katolik cemas

Fri, 24/03/2017 - 12:31

Orang-orang Katolik di Indonesia menyampaikan kekhawatiran mereka atas maraknya kasus pedofilia yang menargetkan anak-anak melalui media sosial.

Kekhawatiran mereka menguat setelah beberapa waktu lalu Kepolisian Metropolitan Jakarta menangkap empat terduga pelaku yang menarik anak-anak melalui Facebook.

Keempat pelaku ditangkap terkait ‘Official Candy’s Group’ yang digunakan oleh para anggotanya berbagi tips dan trik untuk mendapatkan anak-anak untuk dijadikan mangsa. Dua dari yang ditangkap adalah admin grup dan dua lagi remaja pria berusia di bahwa 17 tahun.

Menurut polisi grup ini dibentuk tahun 2014 dan memiliki lebih dar 7000 anggota. Melalui Facebook mereka membagi video dan foto pornografi anak.

Ada sekitar 500 video dan 100 foto terkait pornografi anak ditemukan pada grup Facebook tersebut.

Penangkapan terbaru ini merupakan tindaklanjut dari penangkapan pada bulan September tahun lalu di mana yang tertangkap adalah anggota jaringan pedofilia yang terdiri dari pria dewasa dan sekitar 100 remaja pria.

Pastor Markus Nur Widipranoto, Direktur Karya Kepausan Indonesia, mengatakan jumlah anggota yang cukup besar itu seharusnya menjadi tanda bahwa pemerintah harus mengejar para kriminal itu.

“Ini kasus yang sangat mencemaskan,” kata Pastor Markus.

Pada tahun 2014, Kepolisian Indonesian mencatat 697 kasus kekerasan seksual dengan korban 859 anak. Polisi juga menangkap  726 pelaku.

Komisi Perlindungan Anak mengatakan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat setiap tahun dari 256 korban pada tahun 2012 menjadi 1.953 korban tahun lalu.

Indonesia merupakan negara dengan kasus pedofilia tertinggi di Asia, menurut  Interpol dan Federal Bureau of Investigation (FBI).

Gereja anti pedofilia

Gereja akan terus bekerja sama dengan JPIC dan Komisi Kateketik untuk melindungi anak dari kekerasan seksual.

Menurut Maria Advianti dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, penangkapan terhadap keempat pelaku terkait pedofilia oleh polisi menunjukkan bahwa kejahatan seksual melalui media sosial adalah masalah serius.

“KPAI akan terus berkoordinasi dengan polisi untuk memburu para predator anak-anak di media sosial,” kata Advianti kepada ucanews.com.

“Kami juga sedang berusaha untuk melindungi para korban dan bekerja untuk merehabilitasi mereka,” katanya.

Yohana Fransisca, seorang ibu dari dua anak yang masih di Sekolah Dasar, mengatakan penangkapan para pelaku itu menjadi peringatan bagi para orangtua untuk selalu melindungi anak-anak mereka.

Warga paroki St.Alfonsius Jakarta Utara ini mengatakan bahwa ia tidak hanya cemas dengan anak-anaknya tapi juga siswa-siswa lain karena mereka juga target.

Anak-anak harus dilindungi karena Indonesia menjadi surga bagi komplotan pedofilia yang menggunakan media sosial terutama Facebook untuk mendapatkan mangsa, kata Yohana.

Kementerian Pendidikan telah melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran siswa, keluarga dan masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan seksual.

Tokoh Katolik ini calon presiden terkuat Korea Selatan

Thu, 23/03/2017 - 19:00

Korea Selatan sedang mempersiapkan pemilihan presiden pada 9 Mei di mana tampak ada kecenderungan memilih tokoh Katolik liberal Moon Jae-in setelah presiden Park Geun-hye berhasil digulingkan.

Survei  terbaru mengatakan bahwa Moon, pemimpin Partai oposisi Democratic United  yang kalah dalam pemilihan presiden 2012 dari Park  sangat diunggulkan.

“Pemilihan berikutnya masih jauh di depan, tapi dia adalah pilihan yang cocok sebagai kandidat. Jika dia  menang, dia akan menjadi orang Katolik kedua yang  duduk di kursi kekuasaan tertinggi dalam sejarah Korea,” kata Pastor Agostino dari Mapo- gu, Seoul Barat.

Presiden Katolik pertama Korea Selatan adalah penerima Hadiah Nobel Perdamaian Kim Dae-jung yang menjabat 1998-2003.

Sebagai politisi, Moon telah memperjuangkan  anggota partainya sendiri atas prinsip-prinsip. Politisi berusia 64 tahun itu mengatakan, menjadi seorang politisi tidak harus membangun karier dari hubungan sosial yang sering menyebabkan korupsi.  Sebuah kehidupan dalam jabatan publik, lanjutnya, seharusnya tidak boleh disediakan untuk orang-orang dari keluarga kaya, seperti yang sering terjadi di Korea Selatan.

Hubungan umum

Sebaliknya Moon sangat percaya politisi harus muncul sebagai wakil sejati dari orang biasa. Pendekatan ini juga dapat dilihat dalam karirnya sebelumnya sebagai pengacara di Busan di mana ia memfokuskan pada isu-isu hak asasi manusia dan sipil.

Seorang wanita Katolik yang melayani Katedral Myeongdong di pusat kota Seoul mengatakan bahwa Moon setia kepada mantan presiden Roh Moo-hyun (2003-2008) yang dipandang sebagai “simbol demokrasi” di negeri ini. “Itu sebabnya orang menghormatinya, “kata perempuan 55 tahun.

“Ketika ia masih seorang pengacara ia bekerja untuk membantu orang yang menderita dan ketika ia menjadi seorang politisi ia mencoba untuk melawan korupsi politik dalam apa yang disebut sistem politik yang tidak adil,” katanya.

Moon dan sesama pengacaranya Roh keduanya adalah tokoh terkemuka dalam protes pro-demokrasi yang melanda negara itu pada tahun 1987, yang menyebabkan pemilihan presiden langsung pertama Korea Selatan pada tahun yang sama.

Ketika temannya Roh kemudian masuk politik, Moon melanjutkan  praktek hukum di Busan, dengan fokus dalam membela buruh miskin yang telah ditangkap karena perbedaan pendapat dan politik pemogokan tenaga kerja.

Pada tahun 2002 Moon bergabung temannya Roh dan bertindak sebagai manajer kampanye untuk pemilihan presiden tahun itu. Dia melanjutkan untuk melayani Roh sebagai pembantu presiden dan kemudian kepala staf. Di antara tugasnya adalah untuk memerangi korupsi politik dan untuk membantu membangun kepemimpinan politik ‘bersih’.

Paradoks yang menyedihkan adalah bahwa Roh bunuh diri setahun setelah meninggalkan jabatan setelah diperiksa atas tuduhan korupsi. Sebelum membunuh dirinya sendiri Roh membantah melakukan kesalahan dan meminta maaf atas tindakan korupsi dari beberapa rekan-rekannya.

Orangtua dari Korea Utara

Moon di lahirkan di bagian selatan pulau Geoje pada tahun 1952 saat Perang Korea setelah orang Korea Utara melarikan diri ke Selatan.

Ayahnya adalah seorang pekerja kasar di sebuah kamp tawanan perang di Geoje sementara ibunya menjual telur di kota pelabuhan terdekat dari Busan.

Ia masuk sekolah hukum di Kyunghee University di Seoul pada tahun 1972 di mana dalam biografi pertamanya ia bersilisih dengan presiden perempuan pertama Korea.

Moon sebenarnya dikeluarkan dari universitas karena memimpin protes mahasiswa terhadap kekuasaan diktator Park Chung-hee – ayah presiden yang  baru digulingkan itu. Dipaksa keluar dari kantornya pada 10 Maret, Park dimakzulkan karena berkolusi dengan seorang teman untuk menekan bisnis besar yang menyumbangkan dana.

Moon juga bertugas di militer dan anggota pasukan khusus Korea Selatan.

 

Bangladesh waspadai kebangkitan militansi Muslim

Thu, 23/03/2017 - 18:50

Beberapa insiden teror baru-baru ini di Bangladesh telah mendorong pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah yang bertujuan untuk menghancurkan ideologi ekstremis di negara yang didominasi Muslim.

Pastor Anthony Sen, ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Dinajpur, mengatakan kepada ucanews.com bahwa pemerintah berusaha untuk membasmi militansi tapi itu terbukti sulit untuk dikalahkan.

“Militansi sulit untuk mati karena hanya sedikit usaha yang dilakukan untuk melawan ideologi ekstremis di tingkat akar rumput,” kata Pastor Sen setelah serangkaian serangan teror yang terjadi di Bangladesh pertengahan Maret.

Penyerang tidak dikenal menyerang dan menembak mati Forhad Hossain Chowdhury, seorang pemimpin Muslim Sufi dan pembantunya, di rumahnya di distrik utara Dinajpur pada 13 Maret. Polisi belum menetapkan daftar tersangka tetapi beberapa orang khawatir serangan mungkin terkait dengan lonjakan militansi Islam.

Sehari kemudian, sebuah lembaga yang memonitor secara online para jihadis, menerbitkan video Abu Maryam al-Bengali (nama asli Neaz Morshed Raja), seorang jihadis Bangladesh yang bergabung dengan Negara Islam (ISIS) dan meledakkan dirinya pada misi bunuh diri di Irak pada tahun 2016.

Video ini diproduksi dan diterbitkan oleh Furat Media yang disponsori ISIS, di mana sebelum mati jihadis menyerukan kepada sesama Muslim “berimigrasi untuk jihad atau melakukan serangan tunggal terhadap Bangladesh,” menurut laporan dari lembaga pemantau.

Pada tanggal 16 Maret, empat tersangka gerilyawan tewas dan 20 sandera diselamatkan setelah operasi  panjang polisi di dua tempat persembunyian gerilyawan di Sitakunda, distrik Chittagong tenggara. Dua hari kemudian, seorang pembom bunuh diri meledakkan dirinya di depan markas Batalyon Gerak Cepat, paramiliter anti-teror, di Dhaka melukai dua pejabat batalion.

Dicurigai bahwa serangan itu mungkin telah terinspirasi oleh video ISIS yang menyerukan jihad untuk meningkatkan kampanye mereka. Menurut lembaga pemantau, ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan Dhaka.

Untuk mengakhiri serangan tersebut, pendidikan dan kesadaran sosial adalah kunci, kata Pastor Sen.

“Pemerintah [harus] melibatkan keluarga, masyarakat sipil dan komunitas agama dalam gerakan yang kuat melawan ekstremisme. Jika orang yang benar-benar menyadari bahaya besar dari militansi, mereka pasti akan menolak,” katanya.

 Diperlukan rencana yang cermat

Ziaur Rahman, kepala Departemen Kriminologi di Universitas Dhaka mengatakan militansi di Bangladesh adalah produk dari ekstremisme di Timur Tengah dan untuk mengatasi itu memerlukan rencana cermat.

“Tidak ada dasar sejarah radikalisme di negeri ini karena struktur sosial dan budaya negara selalu sangat dipengaruhi oleh kerukunan beragama dan tasawuf, yang membentuk toleransi. Namun akar militansi telah berkembang dengan pengaruh asing dan dukungan politik Islam dan telah berkembang di tengah perseteruan politik antara pihak yang bersaing, “kata Rahman kepada ucanews.com.

“Sulit untuk 100 persen menghilangkan militansi dari negara manapun dan kami harus menghargai  penegak hukum atas upaya mereka meskipun berbagai rintangan termasuk kurangnya sumber daya. Dalam jangka panjang, negara perlu memiliki rencana anti-militansi yang kuat yang melibatkan orang-orang di setiap tingkat yang sadar akan ancaman dan menolak ideologi ekstremis, “katanya.

Bangladesh telah melihat gelombang serangan teror sejak 2013, menewaskan 42 orang termasuk blogger atheis dan penerbit, akademisi liberal, aktivis LGBT dan anggota Syiah, Hindu, Budha dan Kristen.

Al-Qaeda dan ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan tetapi pemerintah Bangladesh telah berulang kali membantah kehadiran setiap teror transnasional di negara ini. Sebaliknya mereka menyalahkan kelompok militan dalam negeri, terutama Neo-JMB, regenerasi dari Jamaatul Mujahidin Bangladesh, militan terlarang sejak tahun 2005.

Dalam serangan terburuk, pada tanggal 1 Juli, 2016, lima militan yang  berjanji setia kepada ISIS membantai 20 orang termasuk 17 warga asing di Holey Artisan Cafe di zona diplomatik Gulshan Dhaka.

Menanggapi serangan itu pemerintah meluncurkan gerakan nasional anti-militansi. Sejauh ini diduga 52 gerilyawan tewas dalam serangkaian bakutembak dengan polisi, sementara ratusan militan yang lain berada di tahanan polisi dan bersiap menghadapi pengadilan.

Inspektur Jenderal Polisi A.K.M. Shadidul Haque mengatakan penegak hukum akan mengatasi militansi dengan resiko apapun.

“Setelah pemimpin tertinggi tewas dan ditangkap, Neo-JMB mengalami krisis kepemimpinan dan pendanaan tetapi jika mereka kembali pulih dan bergabung kembali dan mencoba untuk melakukan serangan untuk menunjukkan kekuatan mereka, kita selalu waspada dan siap untuk menggagalkan rencana mereka,” kata  Haque kepada wartawan di Dhaka pada 18 Maret.

BACA JUGA: Muslim militancy in Bangladesh

Ribuan umat Katolik hadiri acara tahbisan Uskup Sintang

Thu, 23/03/2017 - 12:31

Ribuan umat Katolik, para imam, biarawan, biarawati dari berbagai wilayah di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat, mengikuti Misa pentahbisan Uskup Keuskupan Sintang Mgr Samuel Oton Sidin OFM Cap di Sintang pada Rabu (22/3) pagi.

Mgr.Samuel menggantikan Mgr. Agustinus Agus, Pr yang kini menjadi Uskup Agung Pontianak. Kesukupan Sintang mencakup tiga kabupaten yakni Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu.

Hadir dalam acara tersebut adalah jajaran Pemerintah Sintang, para uskup, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia Mgr Antonio Guido Filipazzi, dan Dirjen Bimas Katolik Eusabius Binsasi.

Sejumlah pejabat di Kalimantan Barat yang ikut hadir antara lain Gubernur Kalbar Cornelis, sejumlah bupati dan para pejabat lainnya.

Menurut laporan Tribunnews.com sebanyak 31 uskup turut hadir dalam acara pentahbisan ini, di antaranya Ketua KWI Mgr Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo dan Uskup Keuskupan Agung Pontianak Mgr Agustinus Agus.

Pahlawan lingkungan hidup

Mgr. Samuel Oton Sidin OFMCap sangat mencintai lingkungan hidup. Ia mendirikan Rumah Pelangi di Bukit Tunggal, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalbar, di mana ia melakukan  proses penghijauan selama kurang lebih  delapan tahun dan berhasil ‘menyulap’ lahan bekas kebakaran hutan menjadi sebuah lahan baru yang hijau karena ditumbuhi aneka pepohonan khas Kalimantan yang konon nyaris punah kalau tidak ada upaya konservasi alam.

Atas jasa besarnya melakukan konservasi alam di Bukit Tunggal dan mendirikan Rumah Pelangi inilah, ia diganjar hadiah pelestari lingkungan: Kalpataru. Penghargaan itu diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lahir 12 Desember 1954 di Teriak – Bengkayang  sebagai putera daerah berdarah Dayak di Peranuk, Kabupaten Bengkayang (Kalbar), Mgr.  Samuel bergabung dengan OFM Cap 12 Januari 1977. Ia ditahbiskan menjadi imam 30 Juni 1984 di Peranuk. Setahun setelah tahbisan, beliau ditugaskan belajar teologi di Universitas Antonianum di Roma hingga memperoleh gelar doktor bidang teologi spiritualitas.

Pada 21 Desember 2016, Paus Fransiskus resmi menunjuknya menjadi Uskup Keuskupan Sintang di Provinsi Kalimantan Barat untuk menggantikan Mgr. Agustinus Agus yang ditunjuk Vatikan menjadi Uskup Keuskupan Agung Pontianak menggantikan Mgr. Hieronimus Bumbun.

Baca juga: Kisah perjalanan Mgr. Samuel Oton Sidin, OFMCap

Sumber foto: Tahbisan Mgr Samuel Oton Sidin, OFMCap (DokpenKWI)

Paus minta para imam agar selalu mau mendengar pengakuan

Thu, 23/03/2017 - 11:28

Paus Fransiskus meminta kepada para imam agar mendengar pengakuan dosa setiap kali ada yang minta, dan jangan membatasi waktu bagi Sakramen Pengakuan.

“Tolong jangan ada pengumuman,” Pengakuan: Senin dan Rabu dari jam sekian sampai jam sekian,” kata paus kepada para imam dan peserta kursus tahunan yang diselenggarakan Apostolic Penitentiary, sebuah pengadilan Vatikan yang menangani isu-isu yang berkaitan dengan pengampunan dosa.

“Dengar pengakuan setiap kali ada yang meminta. Jika Anda sedang duduk di sana, berdoa, biarkan ruang pengakuan terbuka karena hati Tuhan selalu terbuka,” kata Paus Fransiskus seperti dilansir Catholic News Service pada 17 Maret.

“Mendengar pengakuan adalah prioritas pastoral, dan menjadi tugas setiap hari untuk masuk ke dalam lorong tergelap dari setan dan dosa, dan ini adalah lorong yang buruk,” kata paus.

Begitu banyak hal buruk yang dilakukan terhadap gereja dan jiwa manusia ketika pastor mendengar pengakuan tidak disertai doa dan didampingi oleh Roh Kudus dalam mencari apa yang dikehendaki Tuhan, tambahnya.

“Bapak pengakuan tidak mengikuti kehendaknya sendiri dan tidak mengajarkan doktrin sendiri, melainkan dipanggil untuk menjadi hamba Allah dalam persekutuan dengan gereja.”

Bersiaplah untuk menggunakan pengakuan dosa sebagai medium evangelisasi dan mengingatkan orang tentang kebenaran dasar dari iman dan moralitas, kata paus.

Paus Fransiskus juga meminta kepada para imam yang mendengarkan pengakuan agar berhati-hati dalam memutuskan apakah seseorang mengalami sakit jiwa “yang harus diverifikasi melalui kerjasama yang sehat dengan para ahli, atau dalam menentukan apakah seseorang dalam pengaruh atau kerasukan setan.

Ketika seorang bapak pengakuan mengetahui keberadaan roh jahat, jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan seorang eksorsis (pengusir setan) yang mengetahui lebih detail tentang pelayanan ini di setiap keuskupan.

Selengkapnya: Make confession more available, God’s heart is always open, pope says

Vatikan khawatir dengan aturan baru bagi gereja Cina

Thu, 23/03/2017 - 10:12

Dua lembaga Katolik yang ditunjuk pemerintah Cina telah mengeluarkan revisi anggaran dasar mereka dengan ‘Sinicization’ (Cinaisasi) sebagai konsep sentral, yang dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas oleh Beijing untuk membuat semua agama di negara itu menjadi lebih “Cina.”

Perubahan lain dalam soal pengangkatan pejabat senior untuk lembaga-lembaga yang dikelola pemerintah bertentangan dengan praktek standar Vatikan. Ini adalah jalan yang sulit yang menyebabkan Tahta Suci terus melakukan pembicaraan dengan Beijing- contoh pertama – pengangkatan uskup.

Secara khusus, “cinaisasi’ sekarang termasuk dalam kedua konstitusi.

Perubahan yang dilakukan selama Kongres Nasional ke-9 untuk Perwakilan Katolik yang diselenggarakan di Beijing 26-29 Desember (acara yang masih kontroversial dan belum diakui oleh Vatikan dan diadakan setiap lima tahun) dimuat di situs Asosiasi Patriotik Katolik Cina (CCPA) dan ‘Konferensi  Wali Gereja Katolik Cina (BCCCC) pada 27 Februari.

Perubahan dilakukan dalam tiga bab pertama, yaitu Pembukaan, Lingkup Misi, Struktur Organisasi dan Penciptaan, Pemberhentian dan perpindahan Pegawai.

Dalam Pembukaan aturan kedua organisasi itu, frase “bersikeras ke arah cinaisasi” telah ditambahkan sebagai tujuan bersama mereka dengan slogan yang ada untuk prinsip independen dan dukungan diri dalam menjalankan gereja.

Sementara anggaran dasar CCPA mengakui bahwa konstitusi memiliki peran untuk “berkontribusi pada mimpi Cina pada kebangkitan besar dari ras Cina,” konstitusi BCCCC berubah kalimat dari “mendorong pembangunan teologi terinkulturasi” ke “pembangunan teologi yang lebih ke-Cina-an.’

Komentator Katolik Yu Si mengatakan kepada ucanews.com bahwa “inkulturasi” berarti pencampuran budaya lokal untuk mencocokkan  dengan doktrin gereja sementara “cinaisasi” mengubah doktrin gereja untuk menyesuaikan  dengan politik partai. Meskipun ada desakan dari pejabat dalam tubuh gereja nasional yang berpendapat bahwa “inkulturasi” dan “cinaisasi” adalah satu dan sama, kata Yu.

Cinaisasi adalah kata kunci dalam pidato Presiden Xi Jinping di Konferensi Nasional Pekerjaan Keagamaan pada bulan April 2016 dan itu dilihat sebagai pengiriman pesan bahwa agama harus merangkul karakteristik  sosialisme Cina dan menegakkan keutamaan partai.

Harian People’s Daily, media pemerintah, menerbitkan tiga artikel pada bulan Juli, mengulangi pentingnya cinaisasi dan meminta kelompok agama untuk “menolak kontrol dari versi asing dari agama yang sama.” Sebagai bagian dari itu, Partai melihat Katolik Romawi sebagai “asing” sementara umat Katolik di Cina sendiri tidak.

Alat untuk mengontrol

Dalam konstitusi revisi sekarang ada standar baru yang ditetapkan bagi pemimpin kedua  badan gereja nasional. Pengamat melihat pembatasan ini – seperti batas memegang jabatan – sebagai bentuk lebih lanjut dari penguasaan oleh negara.

Sebelumnya CCPA dan BCCCC hanya perlu melaporkan perubahan kepemimpinan untuk departemen pemerintah terkait. Dalam konstitusi yang direvisi, mereka harus melaporkan perubahan sehingga pihak berwenang bisa mengevaluasi dan menyetujui.

Jika presiden organisasi yang ada mengundurkan diri atau diberhentikan, maka presiden sementara tidak akan lagi “dipilih” tapi “diseleksi.” Perubahan ini ditempuh karena pemerintah takut bahwa meskipun presidennya sesuai dengan kriteria mereka, Vatikan mungkin saja menginstruksikan para uskup lainnya untuk membatalkan presiden yang ada dan menempatkan yang disetujui resmi oleh Vatikan ke posisi itu.

“Seleksi berarti pemerintah atau badan gereja nasional akan menyodorkan beberapa calon anggota yang akan dipilih. Konsep ini berbeda dari pemilihan di mana pemilih dapat memilih siapa pun yang diinginkan,” Ruo Wang, seorang awam di provinsi Hebei utara, mengatakan kepada ucanews .com.

Pastor Joseph, seoran imam bawah tanah dan juga blogger di China, mengatakan: “Kedua perubahan akan mencegah uskup bawah tanah mengambil kepemimpinan dalam konferensi para uskup ‘jika mereka kemudian diakui oleh pemerintah di bawah perjanjian dengan Takhta Suci.”

Pertama mereka membuat rintangan awal melalui menunjuk calon untuk pemilihan dalam hal presiden yang ada dipaksa untuk mundur, dan kemudian calon yang dipilih perlu melalui rintangan lebih lanjut dalam mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang, katanya.

Selengkapnya: Fresh concerns

Pemerintah China pasang CCTV di gereja untuk pantau umat

Wed, 22/03/2017 - 17:55

Partai Komunis China meningkatkan upaya untuk mengendalikan jumlah orang-orang Kristen dengan memaksa gereja-gereja Katolik dan Protestan di Zhejiang yang banyak Kristiani untuk memasang kamera CCTV di dalam maupun luar gereja.

Pemerintah menginginkan agar komunitas Katolik baik itu bawah tanah maupun terbuka  Keuskupan Wenzhou di Zhejiang untuk memasang kamera pengintai di paroki-paroki mereka sebelum akhir Maret.

Pihak berwenang sudah mengirim beberapa teknisi untuk memasang kamera CCTV sejak tahun 2016 untuk “menjaga ketertiban sosial”, demikian kata Pastor Francis, salah seorang pastor bawah tanah, kepada ucanews.com. Hingga 15 Maret, paroki-paroki yang dilayani oleh Pastor Francis sudah mendapat pemberitahuan dari pihak berwajib.

Tindakan pemerintah ini menyusul  tindakan pencabutan salib gereja di propinsi bagian timur beberapa tahun belakangan, dengan total salib gereja yang sudah diturnkan mencapai sekitar 1.700 dari atap gereja Katolik dan Protestan. Di gereja-gereja juga diwajibkan memasang bendera nasional, memasang papan buletin untuk propaganda kebijakan keagamaan dan menempatkan anggota Partai Komunis di sana.

“Uskup Peter Shao Zhumin, seorang uskup bawah tanah yang tidak diakui pemerintah Cina, merasa tidak berdaya untuk menolak perintah tersebut. Umat beriman juga, beberapa sangat marah dan yang lain juga masa bodoh, tidak tahu apakah melaksanakan atau tidak perintah tersebut,” kata Pastor Francis.

Joseph, salah seorang awam dari komunitas terbuka, mengatakan para imam menolak upaya tersebut. “Para petugas memasang kamera di dalam gereja sebelum upacara pemakaman almarhum Uskup Zhu Weifang pada September 2016. Tapi kami mencopotnya. Kemudian mereka pasang kamera di luar gereja,’ katanya.

Para imam dari komunitas terbuka mengirim pesan berantai kepada umat meminta mereka untuk melobi para pejabat pemerintah, tapi harus dengan cara yang bijaksana tergantung situasi.

“Sangat disarankan agar mendorong yang lainnya untuk menolak …adanya pemasangan kamera di dalam gereja,” demikian penggalan pesan teks itu.

Di beberapa kasus, para pejabat berjanji bahwa hanya ada satu kamera CCTV yang akan dipasang di atap gereja atau pagar. Meskipun hal ini tidak ideal, tapi ini mungkin yang terbaik agar tidak terlalu berdampak, demikian lanjutan pesan itu.

Perintah untuk memasang bendera dan kamera CCTV bertujuan untuk bisa mengontrol gereja dengan lebih baik, kata Joseph.

Kebijakan keagamaan di Cina diperketat sejak Presiden Xi Jinping menjadi pemimpin. Pihak berwenang semakin menekan dan mengontrol perkembangan umat Kristiani dalam beberapa tahun terakhir untuk menghilangkan pengaruh agama.

Menurut China Aid, sebuah kelompok hak asasi Kristen yang berbasis di Amerika, kamera CCTV dipasang ‘pada hampir semua gereja yang didaftar pemerintah di Zhejiang untuk memonitor kotbah dari pastor maupun pendeta, jumlah pengikut dan kegiatan mereka.

Provinsi Zhejiang memiliki sekitar  2 juta Protestant dan 210.000 Katolik.

Link: Beijing using CCTV to spy on Christians

 

Gereja dukung protes petani menentang pabrik semen

Wed, 22/03/2017 - 17:12

Gereja Indonesia memberikan dukungan kepada para petani dari Jawa Tengah yang saat ini masih melakukan demo di depan istana presiden menolak pabrik semen yang dianggap akan membawa bencana lingkungan.

Para petani dari berbagai desa di Rembang, Jawa Tengah, yang memulai protes dengan kaki disemen minggu lalu, juga mendapat dukungan dari para aktivis lingkungan pada 20 Maret. Gereja pun ikut memberikan dukungan.

“Protest ini simbol kehidupan kami yang dirantai oleh pabrik,” kata Joko Prianto, koordinator protes, kepada ucanews.com.

Ia mengatakan bahwa pabrik semen itu akan merusak kualitas mata air di pegunungan Kendeng. “Sumber mataair harus dilindungi. Karena kalau tidak, kami akan mengalami kekurangan air parah selama musim kemarau dan banjir pada musim hujan,” katanya.

Pembangunan parik PT. Semen Indonesia dimulai tahun  2014 tapi para petani berusaha untuk menghalanginya. Operasi perusahaan itu dijadwalkan mulai bulan April, tapi peluncurannya ditunda.

Menganggapi protes para petani itu, Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Agung Wiharto mengatakan perusahaan telah menawarkan beberapa solusi kepada para petani, termasuk membangun sistem pembendung sehingga tidak menyebabkan air tercemar.

Romo Aloysius Budi Purnomo, Pr, ketua Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang, mendukung langkah para petani tersebut.

“Mereka berjuang karena mereka melihat alam dirusak akibat eksploitasi sumber daya alam. Ini yang dibicarakan Paus Fransiskus dalam  Laudato si,” kata Romo Budi.

“Ensiklikal itu mendorong gereja untuk mendukung upaya-upaya mereka yang berjuang untuk mempertahankan keutuhan ciptaan,” lanjutnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Muhammad Nurkhoiron dari Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Salah satu upaya yang dilakukan Komnas HAM adalah untuk melindungi lingkungan pegunungan untuk kebaikan semua orang. Hak atas air adalah bagian dari hak asasi manusia,” kata Nurkhoiron.

Pada bulan April 2016, protes serupa pernah dilakukan selama dua hari sampai staf kepresidenan berjanji untuk menjadwalkan pertemuan antara para petani dengan presiden. Bulan Agustus mereka bertemu dengan presiden yang mengatakan bahwa tidak akan ada ijin hingga studi dampak lingkungan selesai.

Para ahli yang terlibat dalam studi dilaporkan memberikan rekomendasi untuk melanjutkan operasi. Pada 23 Februari, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan ijin tapi para petani menentang hasil studi tersebut.

Link: Indonesian church supports

Pendeta dipukuli, tokoh lintas agama kecam pemerintah Vietnam

Wed, 22/03/2017 - 16:42

Sebuah kelompok lintas agama di Vietnam mengecam dua kasus pastor yang diduga diserang atau diganggu oleh petugas keamanan.

Dewan Lintas Agama Vietnam mengeluarkan pernyataan setelah petugas keamanan diduga menculik dan menyerang seorang pendeta dan mencegah seorang pastor tua dalam sebuah protes menentang pencemaran lingkungan.

Dalam pernyataan 19 Maret yang ditandatangani oleh 25 anggota dewan dari Protestan, Katolik, Budha Sangha, dan agama asli Cao Dai dan Hoa Hao sekte Buddha, menuduh pihak  pemerintah sengaja “membantu dan bersekongkol dengan polisi sehingga mereka bisa melindungi pemerintahan komunis. ”

Dalam pernyataan itu, mereka mengutuk polisi yang menyembunyikan identitas mereka dan menutupi plat nomor mobil mereka dalam rangka untuk menculik dan menyerang Pendeta Nguyen Trung Ton dari Thanh Hoa, Vietnam utara.

Pendeta Ton dan temannya diculik oleh sekelompok orang asing pada 27 Februari saat mereka bepergian ke Provinsi Quang Binh untuk mencari makam kerabat mereka. Orang-orang yang tak dikenal memaksa dua orang itu masuk ke dalam kendaraan, melepaskan pakaian mereka, diikat dan ditutup mata mereka, dan mereka dipukuli dengan tongkat.

Orang-orang tak dikenal mencuri surat-surat pribadi mereka, uang dan ponsel sebelum mereka dibuang di sebuah perkebunan karet di daerah terpencil dari provinsi Ha Tinh. Penduduk lokal menemukan pendeta dan temannya dan membawa mereka ke rumah sakit.

Informasi dari Gereja mengatakan Pastor Ton dua ligamennya robek dan kaki kirinya patah. Dia menjalani operasi pada kakinya pada 14 Maret dan tetap di rumah sakit.

Pada tanggal 3 Maret, Pastor Ton mengirimkan permintaan ke Mentri Keamanan Publik dan Depertemen Keamanan Publik untuk menyelidiki tapi tidak mendapat jawaban.

Pendeta, yang mendekap selam dua tahun di penjara karena melakukan kampanye melawan pemerintah komunis sebelum dibebaskan pada 2013, mengatakan dalam permohonannya bahwa “petugas keamanan dari tiga provinsi mungkin berada di balik serangan itu.”

Pernyataan lebih lanjut mengutuk pemerintah karena gagal membawa para pelaku  untuk diadili atas serangan itu.

Pada tanggal 4 Maret, sekelompok polisi berpakaian preman mengambil bendera tradisional dan dua spanduk  Pastor Tadeus Nguyen Van Ly dihalaman rumah para imam pensiunan di Hue City. Imam yang kesehatannya buruk ini dan harus menggunakan tongkat untuk berjalan-jalan tapi itu tidak menghentikan mereka untuk mengangkut dia dan memaksanya ke kamarnya.

Pastor  Ly adalah pendukung yang vokal terhadap perjuangan melawan Taiwan Formosa Steel Plant yang menyebabkan bencana lingkungan terburuk Vietnam di April 2016 ketika limbah beracun tumpah ke dalam laut yang merusak mata pencaharian nelayan.

Pendeta Ton dan Pater  Ly keduanya anggota dewan.

Link: Pastor beaten in Vietnam

Aktivis HAM gerah karena kaum minoritas hanya dapat ‘pekerjaan kotor

Wed, 22/03/2017 - 11:12

Sebuah iklan pemerintah yang menyebutkan orang Kristen, Hindu, dan Muslim Shia di Pakistan saja yang dicari untuk pekerjaan kecil seperti menyapu jalan menuai kemarahan aktivis hak asasi manusia dan gereja.

Ikan untuk mencari tukang sapu baru itu dipasang oleh pejabat pemerintah di distrik Bannu sebelah utara Pakistan di harian Urdu pada 17 Maret. Hal ini menuai kritik bahwa iklan tersebut adalah contoh memaksa kelompok minoritas untuk melakukan pekerjaan yang tidak signifikan.

Iklan itu menyebutkan bahwa pelamar baik pria maupun wanita harus beragama Hindu, Kristen, atau Shia, sebuah sekte Islam.

Meskipun para pejabat mengklaim “Shia” ditambahkan secara tidak sengaja, mereka tetap kukuh bahwa yang dicari tetap dari kelompok minoritas.

Komisi Keadilan, Perdamaian Keuskupan Multan mengecam ‘diskriminasi berkelanjutan” oleh pemerintah.

“Perusahaan pengelola sampah Faisalabad Waste Management Company sebelumnya juga mengeluarkan pemberitahuan serupa untuk mencari tenaga non-Muslim yang sehat. Kami sudah mengirimkan keberatan hukum kepada administrasi Nishtar Hospital di Multan tahun lalu karena mengumumkan hal serupa,” kata Hyacinth Peter, sekretaris ekeskutif komisi tersebut kepada ucanews.com.

“Kami mengecam keras iklan terbaru itu dan mendesak pemerintah Bannu untuk mempublikasi ulang iklan tersebut tanpa menyebutkan komunitas agama-agama tertentu,” kata Hyancinth.

“Tukang sapun Non-Muslim diutamakan karena mereka bisa dengan mudah dieksploitasi. Ini pola pikir yang salah. Orang seharusnya sensitif,” tambahnya.

Secara historis, orang Kristen di Pakistan ditempatkan pada pekerjaan yang dianggap rendah. Tukang sapu jalan kebanyakan orang Kristen dan mereka disebut ‘yang terlahir rendah’ atau tak bermartabat.

Meskipun Asia Bibi, seorang ibu Katolik yang memiliki lima anak, dihukum mati karena tuduhan penistaan, ia tetap yakin bahwa kejahatan yang ia lakukan hanya satu yaitu meminum dari air yang hanya Muslim diperbolehkan untuk minum, karena ia sudah dianggap orang tidak layak oleh rekan-rekan kerjanya di ladang.

Sebuah laporan yang mengutip World Watch Monitor mengatakan bahwa jumlah pekerja dari kelompok minoritas pada bidang kebersihan di Pakistan melebihi 80 persen. Menurut laporan itu, 824 dari 935 pekerja kebersihan di Peshawar Municipal Corporation adalah orang Kristen.

Sekitar 6,000 dari 7,894 pekerja kebersihan di Lahore Waste Management Company adalah orang Kristen. Dan  768 dari 978 pekerja di Quetta Municipal Corporation adalah Kristen.

Lebih dari 95 persen warga Pakistan yang berjumlah 180 juta adalah Muslim, dan sebagian besar dari kelompok Sunni. Sedangkan kurang dari 2 persen adalah Kristen, Hindu dan minoritas agama lainnya.

Link: Christians selected for downgraded jobs

Media Katolik rancang strategi menangkal berita palsu

Tue, 21/03/2017 - 16:02

Wartawan Katolik dari sejumlah negara di Asia berkumpul baru-baru ini di Kuala Lumpur untuk membicarakan strategi untuk menangkal penyebaran ‘berita palsu’ terutama pada media sosial.

Pertemuan itu digagas World Catholic Association for Communication dengan tema “Mewartakan Kepercayaan dan Harapan pada Masa kini.”

Pembicaraan menekankan apa yang dianggap oleh kelompok itu sebagai penyebaran berita bohong (hoax) dan berita palsu di berbagai platform digital yang mengelabui pembaca.

Dalam sambutannya Uskup Agung Kuala Lumpur Julian Leow Beng Kim menantang para jurnalis untuk jujur dalam membuat laporan.

“Saya tahu menjadi wartawan itu sulit,” kata Uskup Agung Kim.

“Ini sebuah kontradiksi kadang-kadang menjadi seorang politisi yang jujur atau menjadi seorang jurnalis yang menulis kebenaran, seluruh kebenaran, dan hanya kebenaran,” tambahnya.

Akan tetapi uskup agung itu meminta kepada awak media ‘untuk menjadi pesan…melalui gaya hidup anda, nilai-nilai dan keperibadian ana.”

“Keputusan ada di tangan anda untuk menjadi seseorang yang punya integritas dan percaya bahwa anda adalah seorang yang jujur,” tambahnya.

“Apakah anda seorang Katolik yang kebetulan menjadi wartawan? Ataukah anda seorang wartawan yang kebetulan seorang Katolik?” kata Uskup Agung Kim.

Link: Catholic media tackles fake news

Uskup Filipina sambut baik rencana pemakzulan Presiden Duterte

Tue, 21/03/2017 - 15:05

Dua uskup Katolik menyambut baik rencana pemakzulan terhadap Presiden Filipina Rodrigo Duterte karena diduga mendalangi pembunuhan hingga 8.000 orang yang diduga  pengedar obat terlarang.

“Ini adalah langkah yang baik karena sinyal keseriusan situasi pelanggaran hak asasi manusia di negara kita,” kata Uskup Sorsogon Arturo Bastes

Uskup mengatakan apa yang disebut pembunuhan di luar hukum selama delapan bulan terakhir telah membuat Filipina “terkenal di seluruh dunia.”

Pada tanggal 15 Maret, Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi untuk mengutuk “perang melawan narkoba” Duterte yang telah mengakibatkan pembunuhan terhadap orang yang diduga pengguna dan pengedar narkoba.

Resolusi itu mendesak Uni Eropa untuk mendukung pembentukan sebuah penyelidikan internasional independen atas pembunuhan di Filipina.

Uskup Dinualdo Gutierrez dari Keuskupan Marbel Filipina selatan mengatakan bahwa meskipun sudah membuat laporan terhadap Duterte, gerakan pemakzulan diperkirakan akan gagal.

Uskup itu menggambarkan upaya untuk melepaskan presiden dari jeratan pemakzulan sebagai “usaha yang baik.”

Uskup Bastes menyetujui bahwa pemakzulan yang sedang berjalan ini  adalah “tindakan politik” yang tidak akan berhasil di Kongres, yang didominasi oleh sekutu Duterte ini.

Dia mengatakan, beberapa legislator “sangat prihatin dengan perilaku aneh dan sikap keras kepala dari presiden kita.”

“[Presiden] berpikir bahwa membunuh orang sebangsanya adalah satu-satunya cara untuk menjaga perdamaian di negara kita,” kata Uskup Bastes.

Anggota Kongres Gary Alejano, mantan kapten marinir, mengajukan gerakan pemakzulan terhadap Duterte karena diduga mendalangi pembunuhan terkait narkoba dan juga tindakan suap dan korupsi.

Dalam pengaduannnya setebal 16 halaman, Alejano menuduh presiden melanggar dan menyalahi  Konstitusi, pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, suap dan korupsi, dan kejahatan tinggi lainnya.”

Ketua DPR Pantaleon Alvarez mengabaikan pengaduan itu, dan mengatakan itu “tidak berdasar”

“Semua tuntutan sudah disiapkan, mereka tampaknya percaya pada kebohongan mereka sendiri,” kata Alvarez. “Saya sangat, sangat yakin bahwa itu tidak akan berhasil,” tambahnya.

Juru bicara istana presiden mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa gerakan pemakzulan itu merupakan bagian dari “skema yang lebih besar” untuk mendiskreditkan pemerintahan Duterte.

Konstitusi Filipina menyatakan bahwa presiden atau pejabat pemerintah lainnya  “dapat dipecat dari jabatannya karena pemakzulan dan hukuman, pelanggaran yang menyalahi konstitusi, pengkhianatan, penyuapan, suap dan korupsi, kejahatan tinggi lainnya, atau pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.”

Pengaduan pemakzulan berdasarkan tuduhan tindakan ilegal yang diduga dilakukan oleh Presiden Duterte bahkan ketika dia menjabat sebagai walikota Davao City di Filipina selatan.

 

Link: Bishops vs President Duterte

Gereja kecam diskriminasi yang menyebabkan mahasiswa bunuh diri

Tue, 21/03/2017 - 14:31

Seorang mahasiswa Dalit di Universitas bergengsi Jawaharlal Nehru di New Delhi melakukan bunuh diri karena tidak tahan terhadap diskriminasi berdasarkan kasta. Hal ini menjadi  keprihatinan aktivis HAM dan Gereja.

Tubuh J. Muthukrishnan, 28, ditemukan tergantung di kediaman seorang temannya pada 13 Maret. Sementara tidak ada catatan bunuh diri, ia menulis di Facebook pada 10 Maret bahwa ia menghadapi diskriminasi karena menjadi Dalit. “Ketika kesetaraan ditolak semuanya ditolak,” katanya.

Pastor  Z. Devasagaya Raj, seorang aktivis HAM dan sekretaris Konferensi Waligereja India untuk Dalit dan Masyarakat Adat khawatir. “Ini merupakan peringatan bagi kita semua untuk menyelidiki mengapa siswa Dalit mengambil langkah-langkah drastis seperti itu,” katanya.

Kematian Muthukrishnan menyusul mahasiswa riset Dalit lain Rohit Vemula yang bunuh diri pada 17 Januari 2016 setelah ia menghadapi diskriminasi berdasarkan kasta. “Lahir saya adalah kecelakaan fatal saya,” tulisnya dalam catatan bunuh diri.

Sebuah lembaga medis di New Delhi All India Institute of Medical Sciences melakukan otopsi dan dikonfirmasi Muthukrishnan bunuh diri. Pemimpin lembaga itu mengatakan kematian mahasiswa itu karena asfiksia atau kegagalan untuk bernapas pada 14 Maret.

Pastor  Raj mengatakan Dalit dan mahasiswa suku lainnya dilecehkan di lembaga pendidikan karena kelompok elit terancam “ketika mereka melihat bahwa seorang mahasiswa yang mereka anggap kelas bawah tampil menonjol.”

Thomas Franklin Caesar, seorang pengacara Mahkamah Agung dan aktivis Dalit, menyayangkan bahwa  kasus ini terdaftar dikepolisian setelah hampir 40 jam, karena penundaan dapat mempengaruhi kasus ini.

“Tidak seorang pun menyuarakan suara mereka untuk Dalit di masyarakat atau di pengadilan. Karena orang Dalit terlalu  lemah untuk membalas, maka sangat mudah untuk menyerang mereka,” katanya.

Dalit berarti “diinjak-injak” dalam bahasa Sansekerta dan mengacu pada kelompok orang yang dianggap kelompok haram dan berada di luar 4 kasta Hindu. Sekitar 60 persen dari penduduk India 25 juta orang Kristen dari Dalit dan suku-suku asli.

Meskipun sistem kasta dilarang, diskriminasi sosial terus terjadi. Menurut Biro Kejahatan Nasional, 47.064 kejahatan terhadap kaum Dalit yang terdaftar pada tahun 2014, naik dari 33.655 dari tahun 2012, meningkat seiring dengan bangkitnya nasionalisme Hindu.

Link: Dalit student’s suicide

Sekolah Katolik di Indonesia terkena imbas penarikan guru PNS

Tue, 21/03/2017 - 10:23

Sekolah Katolik di Indonesia termasuk dalam ribuan sekolah swasta yang terkena dampak kebijakan pemerintah yang menarik guru-guru pegawai negeri sipil yang mengajar di sekolah-sekolah itu untuk ditempatkan di sekolah negeri yang mengalami kekurangan tenaga pengajar karena pemerintah menghentikan perekrutan guru negeri yang baru.

Sebelumnya Widaryati Hestiarsih, kepala sumber daya manusia Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara mengatakan kebijakan itu untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar di sekolah-sekolah negeri, karena itu lebih murah dan praktis dibandingkan merekrut tenaga baru.

Diperkirakan ada sekitar 100.000 guru negeri yang diperbantukan di sekolah-sekolah swasta, yang sudah menjadi praktek selama berpuluh-puluh tahun.

Pejabat gereja dan guru Katolik mengatakan bahwa kebijakan itu tidak tepat karena negara juga bertanggungjawab untuk membantu sekolah-sekolah swasta.

“Saya tidak mengerti mengapa guru-guru negeri yang sudah mengajar selama bertahun-tahun di sekolah swasta harus ditarik,” kata Uskup Padang Mgr. Martinus Dogma Situmorang, ketua Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

“Pemerintah seharusnya membantu sekolah swasta dengan dukungan finansial dan moral seperti dengan menyediakan guru,” kata Mgr. Situmorang kepada ucanews.com.

Uskup juga meminta orangtua murid dan sekolah-sekolah swasta untuk bersama-sama mengajukan perubahan atas kebijakan yang berseberangan dengan prinsip pendidikan yakni untuk mengubah dan menyediakan pendidikan yang lebih baik pada sekolah negeri maupun swasta.

Pembedaan perlakuan terhadap sekolah-sekolah baik itu negeri maupun swasta harus diakhiri, kata Mgr. Situmorang. Ia juga mengatakan bahwa jika alasannya untuk mengisi kekurangan guru di sekolah negeri, seharusnya pemerintah merekrut tenaga baru.

Uskup juga meminta keuskupan-keuskupan untuk melakukan pendekatan terhadap pemerintah setempat dan membicarakan dampak dari kebijakan itu serta mencari jalan untuk membantu sekolah-sekolah swasta, termasuk sekolah Katolik, agar bisa bertahan dan memberikan pendidikan berkualitas.

Pastor Vinsensius Darmin Mbula, OFM, ketua Majelis Pendidikan Katolik, menganggap kebijakan penarikan guru negeri itu sebagai suatu ‘kebijakan mematikan’ yang mengancam eksistensi sekolah-sekolah swasta.

Ia mengatakan bahwa sekolah swasta mempunya hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk bisa mendidik masyarakat sesuai dengan visi dan misi dari para pendiri.

Dewan Pertimbangan Sekolah Swasta akan mengajukan perubahan ke Mahkamah Konstitusi tahun ini.

Penarikan guru negeri ini akan sangat terasa di sekolah-sekolah swasta di Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan, di mana banyak guru PNS diperbantukan, katanya.

Petrus Haro, orangtua siswa di Mbay, Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa kebijakan itu akan berdampak buruk pada orangtua dan murid di sekolah-sekolah swasta.

“Kebijakan ini akan membebankan orangtua juga,” kata Haro.

Sebagian siswa di sekolah swasta berasal dari keluarga miskin. Penarikan guru negeri ini bisa berakibat pada naiknya uang sekolah karena pihak sekolah akan merekrut guru-guru baru dan harus membayar gaji mereka.

Link: Indonesian Catholic schools

Program kesehatan memberi kehidupan bagi bayi di Papua

Mon, 20/03/2017 - 17:51

Bagaimana bayi laki-lakinya meninggal pada Oktober 2006 masih segar dalam ingatan Nelce Wandikbo.

Dia baru saja melahirkan anak kedua di Tumun, sebuah desa kecil di Kabupaten Jayawijaya Papua, dengan bantuan bidan tradisional, yang digunakan hanya batu yang dipanaskan untuk memotong tali pusar bayi.

Tapi tiga hari kemudian pusar bayi membengkak, dan mulai kejang-kejang.

“Aku bergegas membawanya ke klinik, tetapi mereka tidak bisa menyelamatkan bayi laki-laki saya,” kata Wandikbo.

“Dokter mengatakan ia meninggal disebabkan infeksi karena batu yang digunakan untuk memotong tali pusar tidak steril, dan juga karena kekurangan gizi,” katanya.

tingkat kemiskinan yang tinggi dan kebersihan yang buruk di Tumun telah membuat tingkat kematian lebih tinggi daripada tingkat kelahiran.

Kurangnya pengetahuan dasar tentang kesehatan juga telah memberikan kontribusi terhadap penyebaran penyakit menular dan pernapasan di dataran tinggi tengah Papua.

Memasak di rumah tidak berventilasi adalah salah satu contohnya praktek yang tidak sehat yang mengancam kesehatan anak-anak, demikian dikatakan para ahli kesehatan.

Pada bulan Desember 2015, 35 bayi dan tiga orang dewasa meninggal di Kabupaten Nduga akibat komplikasi yang ditimbulkan oleh pneumonia.

Filandy Pai, seorang dokter di Wollo Clinic di Wamena, kota terbesar di dataran tinggi, katanya diare dan pneumonia merupakan penyakit utama yang paling banyak menyebabkan kematian bayi di wilayah tersebut.

“Sanitasi di sini sangat minim, dan puskesmas, rumah sakit yang jauh dari desa,” katanya. Ia menambahkan bahkan dalam keadaan darurat, pasien harus dibawa dengan berjalan kaki selama berjam-jam.

Menurut UNICEF, 147.000 anak meninggal di Indonesia pada tahun 2015 sebelum mereka mencapai usia lima tahun. Tingkat kematian  tertinggi terjadi di Papua, dimana mereka mengalami kekurangan akses terhadap air bersih dan buang air besar di tempat terbuka.

Angka ini turun lebih dari setengah dari yang tercatat pada tahun 1990, di mana diperkirakan 395.000 bayi meninggal, tapi UNICEF mengatakan ini masih tinggi.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dokter Aloysius Giyai, mengatakan cakupan pelayanan kesehatan di Papua adalah yang terburuk di Indonesia.

“Hal ini membuat angka kematian anak dan ibu sangat tinggi dihampir semua kabupaten di Papua,” katanya.

Hati untuk sesama

Dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, Wahana Visi Indonesia (WVI), sebuah organisasi non-profit yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan anak-anak, bekerja sama dengan UNICEF dan pemerintah daerah telah menjalankan program berbasis masyarakat untuk mengatasi penyakit yang menimpah anak-anak.

Targetnya desa-desa terpencil di mana akses ke fasilitas kesehatan minim.

“Kami mempekerjakan dan melatih kader di desa-desa,” kata Sonya Tadoe, koordinator kesehatan WVI untuk kabupaten Jayawijaya, Tolikara dan Lanny Jaya Papua.

Program ini memiliki sedikitnya 35 relawan terlatih di kabupaten Jayawijaya, yang kebanyakan adalah anggota Gereja lokal yang direkomendasikan oleh pendeta atau imam.

Yusup Yalella Hisage, seorang relawan dari desa Waima mengatakan ia telah belajar untuk mengobati bayi yang sakit.

“Ketika bayi menderita diare mereka harus mengambil solusi rehidrasi oral,” katanya.

“Ketika bayi tidak mau menyusui atau menunjukkan tanda-tanda infeksi, saya langsung merujuk mereka ke klinik terdekat,” katanya.

Para relawan tidak hanya mengidentifikasi gejala awal dari penyakit, tetapi juga mendidik masyarakat tentang makanan bergizi dan hidup sehat.

“Saya menanam buncis, wortel, ubi jalar, labu, sebagai taman gizi percontohan, untuk memberi makan anak balita,” kata Andina Lengka, kader kesehatan, yang juga seorang katekis lokal.

Karyanya meliputi beberapa desa di Kabupaten Jayawijaya, yang harus ia capai dengan berjalan kaki.

Andri Lumi, Area Manager Wahana Visi Indonesia, mengatakan para relawan hanya warga biasa dan beberapa dari mereka belum menyeselesaikan pendidikan tingkat dasar.

“Mereka adalah orang-orang sederhana yang sangat peduli dengan orang lain. Mereka tulus dan bersemangat untuk membantu, meskipun mereka tidak dibayar,” katanya.

Ia mengatakan para relawan mendapatkan pelatihan rutin dari bidan dan dokter dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.

Program WVI telah membantu mengurangi angka kematian anak di Jayawijaya menurut Tinggal Wibisono, Kepala Dinas Kesehatan Jayawijaya.

Melkias Himan, salah satu relawan, mengatakan bahwa di satu desa, hanya satu bayi meninggal pada tahun 2016, turun dari rata-rata enam bayi dalam beberapa tahun terakhir. Angka kematian juga turun tajam di desa-desa di daerah lain, tambahnya.

Link: Health program gives Papuan children the gift of life

Timor-Leste memilih presiden baru

Mon, 20/03/2017 - 15:51

Lebih dari separuh warga Timor-Leste pada hari Senin (20/3) berbondong-bondong mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih presiden yang baru yang diharapkan dapat membawa negara yang baru merdeka 15 tahun lalu itu keluar dari berbagai permasalahan seperti kemiskinan dan tingkat pengangguran yang masih tinggi.

Ada delapan kandidat yang ikut bertarung, dan calong terkuat adalah Francisco Guterres Lu-Olo, yang didukung oleh Partai Fretelin dan CNRT yang dibentuk oleh Xanana Gusmao.

Uskup Dili Vírgilio do Carmo da Silva mengatakan Gerja Katolik dan warga Timor-Leste mengharapkan seorang presiden menjadi pusat persatuan nasional dan mengayomi semua masyarakat dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi negara itu.

Timor-Leste butuh figur seorang presiden yang dapat berkomunikasi dengan pemerintah rakyat dan memiliki kemampuan untuk mengeksekusi program-program yang menyentuh masyarakat, terlebih masalah pengangguran. Hingga tahun 2016 tingkat pengangguran di Timor-Leste mencapai sekitar 11%.

“Persoalan sekarang adalah lapangan kerja karena banyak kaum muda tamat dari Sekolah Lanjut Tinghkat Atas maupun Universitas masih menganggur,” kata Mgr. Virgilio.

“Jika tidak segera ditangani, lima tahun ke depan akan memberikan dampak pengangguran besar yang menciptakan instabilitas nasional,” kata Uskup Virgilio usai usai memimpin misa pentahbisan 3 diakon dan misa perayaan satu tahun menjadi uskup Dili, di Gereja Katedral Dili.

Ia juga menambahkan bahwa siapapun yang terpilih menjadi presiden, harus tetap bekerja sama dengan Gereja sesuai kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Vatikan Kardinal Pietro Parolin dan Perdana Menteri Timor-Leste, Rui Maria de Araújo pada 14 Agustus 2015.

“Gereja siap untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun dan melayani kepada masyarakat,”ungkap uskup.

Francisco Guterres Lú-Olo, kandidat terkuat, ia memiliki komitmen membebaskan masyarakat dari kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan pembenahan bidang pertanian dan pariwisata.

Ia juga berjanji untuk tidak mengintervensi keputusan pengadilan, terlebih kasus korupsi.

Salvador Pereira da Costa, pengamat masalah sosial, mengatakan prihatin dengan pendidikan dan kesehatan di Timor-Leste yang perlu diperhatikan oleh pemimpin negara.

“Jumlah sekolah di Timor-Leste dari tingkat SD sampai universitas sudah cukup, tapi dari segi kualitas masih rendah,” kata Da Costa.

Ia juga menyoroti masalah gizi buruk yang dialami banyak anak-anak di Timor-Leste.

“Masalah gizi buruk itu disebabkan oleh tingkat pendidikan orang tua belum mengerti soal gizi yang baik diberikan kepada anak-anaknya,” katanya, dan berharap agar presiden terpilih menggunakan anggaran negara untuk kepentingan seluruh masyarakat hingga ke pelosok.

Manuel Monteiro, Direktur Asosiasi Hak Asasi Kemanusian (HAK) Timor-Leste mengatakan agar presiden yang baru benar-benar menegakkan keadilan hukum dan serius mengurusi masalah internal misalnya hak-hak dari para disabilitas dalam akses pendidikan.

Masalah lain soal adalah hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat masih menjadi sorotan mata dunia.

Ia mengambil contoh kasus kasus dua wartawan Timor Pos yang berseteru dengan mantan asesor Kementerian Keuangan, Rui Maria de Araújo, yang kini menjabat Perdana Menteri.

“Sebenarnya tidak boleh terjadi membawa wartawan ke pengadilan. Itu sama saja, menjatuhkan kebebasan pers di Timor-Leste yang dikenal sebagai sebuah negara demokrasi,” kata Monteiro.

Monteiro meminta presiden terpilih untuk melakukan diplomasi soal kasus kejahatan berat di Timor-Leste seperti yang tercantum dalam konstitusi pasal 160 tentang “Tindakan-tindakan yang dilakukan antara tanggal 25 April tahun 1974 dan 31 Desember 1999 yang dapat digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan, pemusnahan bangsa atau kejahatan perang harus diadili dalam persidangan pidana oleh pengadilan-pengadilan nasional atau internasional”.

Pages