Kumpulan Artikel dan Berita

Pelita Hati: 24.02.2018 – Radikalitas Cinta

Sesawi.net - 2 hours 9 min ago
Bacaan Matius 5:43-48 Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan […]

In Memoriam Tjipto Windoe, Dedikasi Tanpa Henti untuk GOTAUS

Sesawi.net - 2 hours 12 min ago
SEBAGAI aktivis kelompok Semangat, almarhum Agustinus Tjipto Utojo Windoe yang sering disapa Pak Tjip termasuk salah satu pendiri GOTAUS (Gerakan Orangtua Asuh untuk Seminari). Sebagai komunitas peduli perbaikan asupan gizi para seminaris di seluruh seminari menengah di seluruh Indonesia, GOTAUS eksis sejak tahun 2001. GOTAUS berdiri atas prakarsa  Uskup Emeritus Keuskupan Ketapang (Kalbar) Mgr. Blasius […]

Penolakan Menguat Pasca Pengesahan UU MD3

UCAN Indonesia - 3 hours 25 min ago

Penolakan di kalangan masyarakat sipil termasuk seorang imam semakin menguat pasca pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) oleh DPR-RI dalam rapat paripurna yang digelar Senin (12/2).

Mereka menilai bahwa UU MD3 merupakan ancaman terhadap demokrasi.

Misalnya Pasal 122. Menurut pasal ini, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Sejumlah organisasi – Indonesia Corruption Watch, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kode Inisiatif, Yappika, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan FITRA – telah memulai sebuah petisi online untuk menolak UU MD3 di change.org sejak sekitar seminggu lalu.

Hingga Jumat (23/2), lebih dari 190.400 orang menandatangani petisi online tersebut.

Beberapa kelompok advokasi menyatakan akan mengajukan permohonan uji materi terhadap UU MD3.

Salah satu kelompok yang telah mengajukan permohonan uji materi terhadap UU MD3 adalah Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK). Permohonannya diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada Rabu (14/2).

Pastor Paulus Christian Siswantoko, sekretaris eksekutif Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (Kerawam-KWI), mengatakan anggota DPR berusaha menjaga jarak dengan masyarakat.

“Mereka merusak hubungan dengan masyarakat yang memiliki hak untuk memantau mereka,” katanya kepada ucanews.com.

Anggota DPR nampaknya takut terhadap hukum sehingga mereka berusaha memperumit proses hukum khususnya jika mereka akan diselidiki, lanjut imam diosesan itu.

Pasal 245 dari UU MD3 mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke presiden untuk pemberian izin.

“Kenapa takut jika mereka benar?” tanya Pastor Siswantoko. “UU MD3 ini sebenarnya mempertegas upaya mereka untuk membuat hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.”

Ini merupakan kemunduran yang sangat serius, katanya. “Sementara masyarakat semakin pandai, para wakil mereka dalam parlemen semakin merosot. Seharusnya mereka menjadi pejuang demokrasi,” lanjutnya.

Sebastian Salang, koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), mengatakan UU MD3 “hanya cocok untuk pemerintahan otoriter.”

“UU MD3 menyeret Indonesia ke dalam era gelap,” katanya.

Kalimat “merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR” tidak dijelaskan sehingga memberi celah bagi pemanfaatan UU MD3 untuk mengkriminalisasi kritik.

Djayadi Hanan, seorang pengamat politik, mengatakan jika anggota DPR merasa direndahkan martabatnya, ini sudah ada peraturannya.

“Apakah anggota DPR merasa tidak aman dengan peraturan ini?” tanyanya.

Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo membela pengesahan UU MD3. Ia mengatakan anggota DPR memiliki hak untuk membela kehormatan mereka sama seperti profesi lainnya.

 

Brevir Sore, Jumat Prapaskah I, 23 Februari 2018

Mirifica.net - 4 hours 9 min ago
PEMBUKAAN P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku. U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu. Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin MADAH Yesus Engkau menganjurkan Supaya kami bertahan Dalam pantang dan puasa Agar slamat sejahtera. Dampingilah para umat Yang kini ingin bertobat Ampunilah dosa kami Yang sungguh …

Rezim: Warga Rohingya “Tidak Pernah Ada” di Myanmar 

UCAN Indonesia - 6 hours 23 min ago

Lebih dari 680.000 warga Rohingya meninggalkan rumah mereka di Negara Bagian Rakhine sejak akhir Agustus lalu. Mereka terdesak keluar oleh kampanye keras yang dilontarkan oleh militer Myanmar. Kampanye ini menyebut kelompok minoritas etnis Muslim itu tidak secara resmi ada di wilayah perbatasan.

Negara berpenduduk mayoritas Buddha itu menolak mengakui istilah Rohingya dan bahkan menganggap kelompok etnis ini sebagai pekerja migran ilegal dari “etnis Bengali.”

Pada 5 Februari lalu, Tin Aye, mantan jenderal dan anggota parlemen dari Partai Serikat Solidaritas dan Pembangunan yang berelasi dengan militer, menekan Konselor Negara Aung San Suu Kyi agar menyampaikan pesan itu kepada dunia.

Menteri Tenaga Kerja, Imigrasi dan Penduduk Thein Swe nampaknya mendukung argumen Tin Aye. Ia mengatakan kepada parlemen bahwa istilah “Rohingya” tidak pernah muncul dalam daftar sensus yang menampilkan 135 kelompok etnis.

Lagi pula istilah itu tidak digunakan oleh media pemerintah dan swasta, katanya.

Penggunaan kata tersebut menjadi isu sensitif di Myanmar sejak beberapa bulan terakhir.

Ketika Paus Fransiskus mengunjungi ibukota negara, Naypyidaw, akhir November lalu untuk bertemu sejumlah petinggi militer dan pejabat lain, ia menghindari penggunaan kata itu selama kunjungannya.

Namun pada kunjungan selanjutnya ke Banglades, Paus Fransiskus mendukung warga Rohingya yang – bersama beberapa kelompok hak asasi manusia (HAM) – menuduh Myanmar meluncurkan kampanye pembersihan etnis terhadap mereka.

Sejumlah diplomat Myanmar dan lembaga Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memilih untuk menghindari penggunaan istilah provokatif itu dan memprotes penggunaan istilah ini oleh pihak lain.

Pada April 2016, Menteri Luar Negeri meminta Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Yangon untuk tidak menggunakan istilah itu ketika kedutaan memosting sebuah pesan dukacita setelah sebuah perahu tenggelam di pesisir negeri itu dan menewaskan lebih dari 20 orang.

Seperti lainnya, pemerintah yang didukung militer atau Liga Demokrasi Nasional (NLD, National League Democracy) tidak akan mengakui legitimasi kelompok itu meskipun sejumlah besar warga Rohingya telah tinggal di Myanmar selama beberapa dekade, demikian para kritisi.

Namun sejarah menyebut bahwa rezim tengah berusaha menutup rapat beberapa episode ketika para pemimpinnya menyebut secara langsung kelompok yang sudah lama menderita itu.

Konselor Negara Myanmar Aung San Suu Kyi (tengah) duduk bersama Presiden Myanmar Htin Kyaw (kanan) dan Wakil Presiden Henry Van Thio dalam upacara penandatanganan kesepakatan gencatan senjata antara kelompok-kelompok bersenjata – Partai Negara Bagian Mon Baru dan Perhimpunan Demorasi Lahu – di Naypyidaw pada 13 Februari. (Foto: Thet Aung/AFP)    

 

Perdana Menteri Myanmar yang pertama, U Nu, menggunakan istilah itu dalam sebuah program percakapan radio pada September 1954 ketika ia menyebut warga Rohingya sebagai “saudara sebangsa.”

Kyaw Min, ketua Demokrasi dan HAM – sebuah partai warga Rohingya yang berbasis di Yangon, mengatakan warga Rohingya tidak punya masa depan di Myanmar karena situasi memburuk di bawah pemerintahan Suu Kyi, mantan penerima Nobel Perdamaian yang reputasinya ternodai karena kebisuannya terkait krisis pengungsi tersebut.

Kway mengatakan warga Rohingya tidak diperbolehkan memilih dalam pemilihan umum, tidak bisa bergerak bebas di seluruh negeri itu dan memiliki sedikit akses layanan kesehatan dan pendidikan selama 70 tahun terakhir.

Bahkan kini mereka menghadapi level penindasan lebih besar, lanjutnya.

“Pemerintah dulu dan sekarang mengatakan berulangkali bahwa kami adalah imigran gelap dari Banglades dan mereka berusaha menghapus sejarah (kami). Lalu apa yang bisa kami lakukan?” kata Kyaw Min kepada ucanews.com.

Suu Kyi dikritik karena tidak bicara atas nama warga Rohingya atau menjelaskan bagaimana pemimpin baru negeri itu ingin melindungi hak-hak kelompok minoritas Mulsim itu.

Pemerintah yang mulai berkuasa dua tahun setelah pemerintahan militer selama beberapa dekade itu kini tengah mempertimbangkan apakah akan menggunakan istilah “Muslim di Negara Bagian Rakhine” atau tidak. Pada Juni 2016, Menteri Penerangan meminta media pemerintah untuk tidak menggunakan istilah “Rohingya” atau “Bengali” tapi mengadopsi keduanya dan “umat Buddha di Negara Bagian Rakhine” untuk menggambarkan warga setempat di negara bagian tersebut.

Pemerintah NLD belum menyampaikan pengumuman resmi terkait kehadiran minoritas Muslim di Myanmar itu meskipun mantan presiden Thein Sein menyatakan bahwa warga Rohingya “ada” dan hendaknya direferensikan secara eksklusif sebagai “warga Bengali.”

Suu Kyi hanya merujuk mereka sebagai “warga Muslim di Rakhine” dalam pidatonya meskipun media pemerintah mengggunakan istilah warga Bengali.

Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS John Kerry pada Mei 2016, ia mengatakan istilah warga Rohingya dan warga Bengali hendaknya tidak digunakan karena istilah ini memecahbelah dan merupakan kata yang bersifat “emosional” yang tidak membantu mengatasi konflik.

Nyan Win, anggota komisi eksekutif pusat dari NLD, menggarisbawahi tidak masuknya kelompok itu dari daftar sensus masa lalu dan masa sekarang.

“Menurut saya, mengapa kita tidak katakan kepada dunia bahwa tidak ada ras seperti itu di negara ini karena warga Rohingya tidak pernah ada di sini?” katanya kepada ucanews.com.

Upaya Diplomatis Gereja

Sejumlah uskup mendesak Paus Fransiskus agar menghindari penggunaan kata Rohingya selama kunjungannya ke sana tahun lalu. Sejumlah kritisi pun memuji Paus Fransiskus karena tidak melanggar dan mengganggu kepemimpinan rezim.

Kardinal Charles Maung Bo dari Yangon yang mengadvokasi isu hak asasi kelompok minoritas juga memberi saran kepada Paus Fransiskus di menit-menit terakhir agar menghindari istilah sensitif itu supaya tidak muncul reaksi dari kelompok nasionalis.

Paus Fransiskus disambut  ketika ia tiba di Gereja Rosario Suci  di  Dhaka pada 2 Desember 2017 . (Foto: Noah Seelam/AFP)

 

Kardinal Bo, satu-satunya pemimpin Katolik yang berulangkali menggunakan kata Rohingya dalam pernyataan dan pidatonya, juga tidak bersuara tentang isu itu menjelang kunjungan Paus Fransiskus.

Namun ia mengatakan baru-baru ini bahwa warga Rohingya yang mengungsi mungkin tidak akan pernah kembali ke Myanmar karena ujaran kebencian dan propaganda yang dilakukan oleh kelompok mayoritas Buddha menjadi hal biasa.

Kyaw Nyunt, seorang pastor rekan dari Paroki Judson di Yangon, mengatakan istilah Rohingya “ditanamkan” sejak awal 1950-an dan tidak digunakan di bawah penjajahan Inggris.

Imam yang pernah berkarya di Komisi Penyelidikan Rakhine yang dibentuk oleh Thein Sein tahun 2012 itu mengatakan kepada ucanews.com bahwa “pemerintah sangat perlu mengatakan kepada dunia bahwa istilah Rohingya sungguh tidak pernah ada.”

Ia mengatakan komunitas internasional termasuk bangsa-bangsa Muslim hanya memperburuk krisis itu dengan menekankan penggunakan istilah tersebut.

Menurut beberapa sejarawan, istilah Rohingya berarti “penghuni Rohang” – istilah untuk umat Islam Arakan, bekas kerajaan yang merdeka yang terletak di Rakhine.

Jaringan Sosial Rakhine di Sittiwe, ibukota Negara Bagian Rakhine, bahkan menolak menggunakan frase “Muslim di Negara Bagian Rakhine.”

“Kami menolak istilah itu juga karena mereka itu ‘warga Bengali,’” kata Soe Naing, warga etnis Rakhine, kepada ucanews.com.

Kebencian dan kefanatikan terhadap kelompok minoritas itu telah mengakar di Rakhine di mana kelompok garis keras yang dipimpin oleh para biksu Buddha seperti Ma Ba Tha memelopori kebangkitan cita-cita nasionalis sejak beberapa tahun terakhir.

Lebih dari 120.000 warga Muslim Rohingya terpaksa tinggal di kamp kotor di negara bagian itu sejak 2012 ketika banyak aksi kekerasan anti-Muslim menewaskan banyak jiwa dari kelompok itu.

 

Kebebasan Beragama Semakin Dikekang di Cina

UCAN Indonesia - 6 hours 58 min ago

Orang-orang Kristen di provinsi Henan,  Cina banian tengah telah dilarang memasang ayat Kitab Suci di gereja  selama Tahun Baru Imlek.

Pejabat pemerintah mengunjungi desa dan kota untuk menyampaikan pemberitahuan dan  memerintahkan orang untuk tidak mengikuti praktik yang telah menjadi tradisi selama festival berlangsung.

Umat ​​Katolik lokal prihatin bahwa penindasan agama terbaru ditujukan ke provinsi ini.

Dengan tulisan hitam atau emas s di atas kain merah,   terdiri dari sepasang garis puisi yang dipasang vertikal di kedua sisi pintu depan tempat ibadah  dan gulungan horizontal dengan empat huruf dipasang di  pintu. Mereka mengungkapkan kegembiraan masyarakat dalam festival ini dan harapan mereka untuk kehidupan yang lebih baik di tahun mendatang.

Pastor Peter mengatakan kepada ucanews.com bahwa dia melihat kader desa melarang umat Katolik untuk menampilkan ayat kitab suci di Kota Xuliang di Bo’ai County Henan.

“Kader desa berteriak-teriak di jalanan saat mereka mengirim surat edaran ke setiap keluarga Katolik,” katanya.

“Saya bertanya kepada salah satu dari mereka, ‘Kapan Pasal 36 Konstitusi Cina ditulis ulang untuk membatasi kebebasan beragama?’ Dia langsung berbalik dan  pergi.”

Imam, yang bertugas di wilayah tersebut, mengatakan: “Situasi menjadi tegang tahun ini dan kebijakan agama diperketat juga.”

Kerabatnya yang bekerja di pemerintah kota mengatakan kepadanya bahwa surat edaran telah didistribusikan di beberapa kota.

Pastor Peter mengatakan umat Katolik di wilayah itu memiliki jumlah  tersebar sehingga pengaruh mereka lemah dan mereka tidak memiliki cara untuk menentang pelarangan tersebut.

“Orang-orang yang beriman juga khawatir bahwa mereka akan mendapat sanksi jika ayat kitab suci dipasang,” katanya.

Gereja-gereja Protestan di provinsi ini juga menerima perintah tersebut.

Pastor John dari Keuskupan Puyang mengatakan kepada ucanews.com bahwa umat Katolik di wilayahnya hanya menerima perintah lisan untuk tidak menampilkan ayat kitab suci.

Seorang Katolik bernama Thomas dari provinsi tersebut mengatakan, mereka  telah melanggar konstitusi yang melindungi kebebasan beragama.

Dia khawatir tahun ini mungkin giliran provinsinya yang menghadapi tindakan kriminal karena daerah lain sudah menghadapi berbagai masalah keagamaan.

Seorang sumber di Keuskupan Luoyang, provinsi Henan mengatakan kepada ucanews.com bahwa pertemuan kecil di tempat-tempat keagamaan tidak terdaftar, terutama gereja-gereja Protestan, telah dilarang.

Seorang imam yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan sebuah gereja kecil di desa Gao Mao,  San Meng Gorge “dilarang  setelah pihak berwenang mengunjungi tempat itu dan menimbulkan banyak masalah keamanan.”

Dia percaya  masalah keamanan hanyalah sebuah alasan karena gereja tersebut tidak terdaftar untuk kegiatan keagamaan.

Imam tersebut mengatakan bahwa pejabat pemerintah mengunjungi banyak tempat sebelum  Imlek “meminta para imam  menunjukkan kartu registrasi, jika mereka tidak memiliki kartu, ke depan mereka dilarang  mengadakan upacara keagamaan ke depan.”

Dia yakin provinsi Henan adalah target pemerintah berikutnya karena memiliki pengikut Protestan, Buddha, Katolik, Muslim dan Tao.

Pastor John dari Keuskupan Anyang di Henan mengatakan kepada ucanews.com bahwa keuskupan tersebut telah diberi tahu “tidak ada kelas belajar untuk orang Katolik yang diperbolehkan dan terutama bagi anak di bawah umur sama sekali dilarang.”

Juga, semua anggota Partai Komunis, pegawai negeri, guru dan siswa dilarang memasuki gereja.

Pastor John mengatakan gereja-gereja Protestan di Henan nampaknya menjadi sasaran utama karena pemerintah khawatir akan meningkatnya pembaptisan. “Gereja Katolik menjadi korban secara tidak langsung,” katanya.

 

Pemimpin Agama Menyuarakan Keprihatinan atas Krisis Sri Lanka

UCAN Indonesia - 9 hours 50 min ago

Kekawatiran meningkat, termasuk di antara para pemimpin agama, bahwa krisis politik Sri Lanka dapat menyebabkan merosotnya ekonomi dan menghentikan upaya rekonsiliasi yang rumit antara umat Buddha dan Hindu Tamil dalam perdamaian pasca perang yang masih rawan.

Partai Presiden Maithripala Sirisena dikalahkan dalam pemilihan lokal oleh pendahulunya dan saingan beratnya Mahinda Rajapaksa namun dia menolak seruan oposisi untuk melakukan pemilu baru karena masa jabatannya masih tersisa dua tahun.

Dua partai berkuasa Sri Lanka mengatakan pada 21 Februari bahwa mereka akan melanjutkan pemerintahan persatuan nasional mereka.

Partai Persatuan Nasional kanan pimpinan sayap kanan Ranil Wickremesinghe (UNP) dan Partai Kebebasan Sri Lanka pimpinan Sirisena (SLFP) dipimpin oleh sebuah partai yang didukung oleh mantan Presiden Rajapaksa, menjatuhkan pemerintah ke dalam krisis.

Rajapaksa, yang menghancurkan pemberontak Macan Tamil dalam sebuah perang saudara 26 tahun sebelum digulingkan  tahun 2015, meminta parlemen dibubarkan dan sebuah pemilu cepat akan diadakan.

Sejak pemilihan 11 Februari, Sirisena telah melakukan pembicaraan dengan partai Wickremesinghe serta lawan yang dipimpin oleh Rajapaksa untuk membentuk sebuah pemerintahan baru.

Biksu Buddha Thibbatuwawe Sri Sumangala Thera dari Cabang  Malwatta memperingatkan bahwa situasi politik menghalangi kohabitasi dan rekonsiliasi di antara masyarakat.

“Memenuhi janji yang diberikan pada pemilu  presiden tahún 2015,” kata biksu tersebut dalam sebuah surat kepada presiden dan perdana menteri.

“Jika kekisruhan setelah pemilihan pemerintah daerah terus berlanjut, runtuhnya pemerintah negara dan kemerosotan ekonomi tidak bisa dihindari dan semua pihak harus bekerja sama untuk menghindari hasil seperti itu.”

Kardinal Malcolm Ranjith, uskup agung Kolombo, mengatakan bahwa partai politik harus berhenti berkelahi dan bersatu dengan presiden untuk memecahkan masalah.

Dia mengatakan Sirisena, yang memiliki mandat rakyat untuk memerintah negara tersebut selama lima tahun, harus didukung oleh semua pihak untuk melanjutkan sisa masa jabatannya.

“Pada saat ini, para politisi dari semua pihak harus melepaskan perbedaan mereka dan bersatu untuk memecahkan masalah saat ini. Biksu dari Cabang  Malwatta itu mengajukan permohonan yang jelas mengenai hal ini, dan Demikian pula kita juga ingin membuat permohonan yang sama”,  kata Kardinal Ranjith.

Semua partai politik harus bersatu di belakang Sirisena, tambahnya.

“Kami sedang memeriksa usulan yang disahkan di parlemen dan kami belum membatalkannya. Dan saya tidak berpikir ada kebutuhan untuk membatalkannya,” kata Wickremesing kepada parlemen, mengacu pada usulan yang disahkan oleh kedua partai pada  September 2015 untuk dibentuk pemerintah nasional.

Sekretaris partai Sirisena, Menteri Perikanan Mahinda Amaraweera, juga mengatakan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk bekerja sama tetap berdiri dan belum ditarik.

Analis mengatakan ucapan dari para pihak mengurangi sentimen negatif mengenai kemungkinan perubahan pemerintah.

 

Brevir Siang, Jumat Prapaskah I, 23 Februari 2018

Mirifica.net - 10 hours 9 min ago
PEMBUKAAN P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku. U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu. Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. MADAH Sungguh agung cinta Tuhan Yang tidak takut berkurban Mautpun tak menghalangi Kasih setya yang sejati. Selalu siap mengabdi Datang untuk melayani Itulah semangat Tuhan Yang …

“Servus Veritatis”, Motto Uskup Terpilih Keuskupan Tanjung Selor Mgr. Paulinus Yan Olla MSF (6)

Sesawi.net - 10 hours 46 min ago
INILAH moto penggembalaan pastoral Uskup Terpilih Keuskupan Tanjung Selor Mgr. Paulinus Yan Olla MSF. Kepada Sesawi.Net di Malang, beliau telah memilih motto penggembalaan pastoralnya sebagai berikut: “Servus Veritatis.”  Artinya dalam bahasa Indonesia adalah “Pelayan (Hamba) Kebenaran.” Kepada Sesawi.Net di Malang, Mgr. Paulinus Yan Olla MSF mengatakan berikut ini. Beliau mengaku terinspirasi oleh kutipan Injil Johanes […]

Mgr. Paulinus Yan Olla MSF Menjawab Telepon dari Brazil: “Doakan Saya.” (5)

Sesawi.net - 11 hours 30 min ago
HP Mgr. Yan Olla MSF tiada henti terus berdering, sejak tiba di Biara Sacra Familia Malang sepanjang hari Kamis (22/2/18)  malam kemarin. Itu karena banyak kerabat di Malang dengan perasaan sukacita rela datang menyempatkan diri ketemu sekedar mengucapkan selamat atas diangkatnya beliau menjadi uskup. Telepon jarak jauh juga datang dari Brazil di Amerika Latin. Yang […]

Mgr. Paulinus Yan Olla MSF Menjawab “Ya” di Kapel Kedubes Vatikan di Jakarta 15 Februari 2018 (4)

Sesawi.net - 11 hours 49 min ago
INI kisah di balik penunjukan Bapa Suci Paus Fransiskus yang telah berkenan menunjuk Mgr. Paulinus Yan Olla MSF menjadi Uskup Terpilih Keuskupan Tanjung Selor di Kaltara (Kalimantan Utara). Mgr. Dr. Paulinus Yan Olla MSF tiba-tiba menerima informasi bahwa beliau dipanggil ke Jakarta untuk segera menemui Yang Mulia Duta Besar Vatikan untuk RI Mgr. Piero Pioppo. […]

Brevir Pagi, Jumat Prapaskah I, 23 Februari 2018

Mirifica.net - 17 hours 10 min ago
PEMBUKAAN P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku. U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. MADAH Kristus surya keadilan Kini fajar Kaudatangkan Enyahkanlah kegelapan Tampilkanlah kehidupan. S’moga pertobatan kami Di masa Prapaska ini menurunkan rahmat ampun Atas dosa yang bertimbun. Bila …

Kehidupan Beragama Yang Benar

Sesawi.net - 18 hours 39 min ago
AHLI Taurat dan orang Farisi sangat taat beragama, mereka amat rajin berdoa dan ketat dalam melaksanakan hukum Taurat. Namun amat disayangkan, penampilan lahiriah mereka yang memukau dan nampak saleh di muka publik tidak ditunjang dengan sikap batin yang benar. Tidak ada kasih di dalam hati mereka, semua yang mereka perbuat semata-mata hanya untuk meraih keuntungan […]

Kata Mutiara – Jumat 23 Februari 2018

Sesawi.net - 18 hours 42 min ago
TIDAK ada kedamaian tanpa pengampunan. Marianne Williamson Kredit foto: Ilustrasi (Ist)

Lentera Keluarga – Jangan Menunda Bertobat

Sesawi.net - 18 hours 44 min ago
Jumat, 23 Februari 2018. PW. St. Polikarpus, Uskup dan Martir. Bacaan: Yeh 18:21-28; Mzm 130:1-2.3-4ab.4c-6.7-8; Mat 5:20-26 Renungan YEHEZKIEL memahami keselamatan bukan sebagai penjumlahan atas kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh seseorang selama hidupnya. Keselamatan ditentukan oleh akhir hidup seseorang ketika ia berjumpa dengan Tuhan : “Jika orang fasik bertobat..dan berpegang kepada ketetapanKu sertas melakukan […]

Mereka Bicara tentang Mgr. Paulinus Yan Olla MSF (3)

Sesawi.net - Thu, 22/02/2018 - 23:59
Bekal cukup untuk tugas mulia KETIKA ia masih muda sebagai Frater calon imam MSF Provinsi Kalimantan, saya pernah menjadi dosennya di Fakultas Teologi Wedabhakti Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.  Sementara di Biara Nazareth Skolastikat MSF Banteng, Yogyakarta waktu itu, saya menjadi  rektornya. Inilah catatan kenangan saya tentang Uskup Terpilih Keuskupan Tanjung Selor: Mgr. Paulinus Yan Olla […]

Apa arti gelar ”Tuhan”?

Pen@ Katolik - Thu, 22/02/2018 - 23:18

KATEKISMUS GEREJA KATOLIK

83. Dalam arti apa Yesus adalah Putra Tunggal Allah?

Yesus adalah Putra Allah dalam cara yang unik dan sempurna. Pada saat pembaptisan dan transfigurasi-Nya, suara Bapa menyebut Yesus sebagai ”Putra Nya yang terkasih”. Dalam memperkenalkan Diri-Nya sebagai Sang Putra yang”mengenal Bapa” (Mat 11:27), Yesus menegaskan relasi-Nya yang tunggal dan abadi dengan Allah Bapa-Nya. Dia adalah ”Anak Tunggal Allah” (1Yoh 4:9), kedua dari Tritunggal. Dia adalah figur sentral pewartaan iman. Para Rasul melihat”Kemuliaan-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa” (Yoh 1:14).

Teruslah membacanya dalam Katekismus Gereja Katolik 441-445, 454

  1. Apa arti gelar ”Tuhan”?

Dalam Kitab Suci, gelar ini menjelaskan Allah sebagai yang Mahakuasa. Yesus memakai gelar ini bagi Diri-Nya sendiri, dan mewahyukan kekuasaan ilahi-Nya lewat kekuasaan Nya terhadap alam, terhadap iblis-iblis, terhadap dosa, dan terhadap maut, terutama melalui Kebangkitan-Nya. Syahadat Jemaat Kristen pertama mengakui bahwa kekuasaan, hormat, dan kemuliaan yang diperuntukkan bagi Allah Bapa juga diperuntukkan bagi Yesus. ”Allah mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama” (Flp 2:9). Dialah Allah dunia dan sejarah, sebagai Yang Satu, kepada siapa kita harus sepenuhnya menyerahkan kebebasan pribadi kita.

Teruslah membacanya dalam Katekismus Gereja Katolik 446-451, 455

Mengenal Lebih Dekat Mgr. Paulinus Yan Olla MSF, Si Sulung Anak Guru Kelahiran Seom-Eban, Atambua, Timor (2)

Sesawi.net - Thu, 22/02/2018 - 23:03
BERIKUT ini kami rilis sedikit profil singkat mengenai sosok Uskup Terpilih Keuskupan Tanjung Selor: Mgr. Paulinus Yan Olla MSF. Informasi ringkas ini kami terjemahkan dari sumber resmi Vatikan sebagaimana dirilis di laman berikut ini:  http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/02/22/0144/00291.html Beliau lahir sebagai anak guru di Seoum-Eban, tanggal 22 Juni 1963 yang masuk wilayah administrasi gerejani Keuskupan Atambua di Timor, NTT. […]

Pages

Subscribe to KomKat KWI aggregator